Tanya-tanya Pajak di Kompas.com
Konsultasi dan Update Pajak

Tanya-tanya Pajak merupakan wadah bagi Sahabat Kompas.com bertanya (konsultasi) dan memperbarui (update) informasi seputar kebijakan dan praktik perpajakan.

Maju Mundur Pajak Karbon: Dari Regulasi Tak Kunjung Rampung sampai Risiko Global

Kompas.com - 25/06/2022, 06:50 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

"APBN sebagai peredam guncangan (shock absorber) menjadi instrumen sentral dalam menjaga dan melindungi perekonomian dan rakyat dari dampak kenaikan harga pangan dan energi global," kata Febrio.

Baca juga: Krisis Pangan Global, Ancaman Lebih Besar dari Invasi Rusia ke Ukraina

Pemerintah juga tetap menjadikan penerapan pajak karbon pada 2022 sebagai capaian strategis (deliverables) yang menjadi contoh dalam pertemuan tingkat tinggi G20.

“Termasuk bagian dari deliverables ini, Pemerintah juga mendorong aksi-aksi mitigasi perubahan iklim lainnya, di antaranya melalui mekanisme transisi energi (energy transition mechanism/ETM) yang di satu sisi memensiunkan dini PLTU batu bara (phasing down coal) dan di sisi lain mengakselerasi pembangunan energi baru dan terbarukan (EBT) dengan tetap mempertimbangkan dampak sosial dan ekonominya,” papar Febrio.

Terpisah, peneliti perpajakan, Fajry Akbar, berpendapat penerapan pajak karbon pada 2022 dirasa kurang tepat. Ini karena harga komoditas energi seperti bahan bakar minyak dan batu bara sedang tinggi-tingginya.

Seperti dikutip Kontan, Fajry menyarankan pemerintah menjalankan terlebih dahulu administrasi pajak karbon tanpa pemungutan. Dia pun menyayangkan bahwa hingga saat ini regulasi teknis pajak karbon belum juga tuntas.

“Paling penting administrasinya jalan dahulu tanpa ada pemungutan pajak karbon lalu diberikan relaksasi. Nanti, ketika harga energi sudah kembali normal barulah dipungut pajak karbon (saat) di sisi lain administrasinya sudah siap,” imbuh Fajry, Jumat (24/6/2022).

Baca di Kontan: Penerapan Pajak Karbon 1 Juli 2022 Ditunda, Ini Kata Pengamat Pajak

Naskah: KOMPAS.com/PALUPI ANNISA AULIANI

 
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BNI Dukung UMKM Wiracana Handfan Tembus Pasar Ekspor ke 10 Negara Lebih

BNI Dukung UMKM Wiracana Handfan Tembus Pasar Ekspor ke 10 Negara Lebih

Rilis
SKK Migas Klaim Sudah Punya Solusi untuk Proyek Migas yang Mangkrak

SKK Migas Klaim Sudah Punya Solusi untuk Proyek Migas yang Mangkrak

Whats New
IFG Life Bayar Klaim Nasabah Eks Jiwasraya Senilai Rp 4,4 Triliun

IFG Life Bayar Klaim Nasabah Eks Jiwasraya Senilai Rp 4,4 Triliun

Whats New
3 Cara Cek Status Kepesertaan BPJS Kesehatan secara Online

3 Cara Cek Status Kepesertaan BPJS Kesehatan secara Online

Whats New
Buwas: Bulog Jamin Kebutuhan Beras Tersedia di Masyarakat dengan Harga Terjangkau

Buwas: Bulog Jamin Kebutuhan Beras Tersedia di Masyarakat dengan Harga Terjangkau

Whats New
Kemendag Musnahkan Produk Elektronik hingga Pakaian Impor Ilegal Senilai Rp 11 Miliar

Kemendag Musnahkan Produk Elektronik hingga Pakaian Impor Ilegal Senilai Rp 11 Miliar

Whats New
Kunjungi Yayasan Sinar Pelangi, Sido Muncul Tambah Nominal Donasi Jadi Rp 320 Juta

Kunjungi Yayasan Sinar Pelangi, Sido Muncul Tambah Nominal Donasi Jadi Rp 320 Juta

Whats New
Pemerintah Alokasikan PMN Rp 258 Miliar untuk Mengalirkan Listrik 97 Desa Terpencil di NTT

Pemerintah Alokasikan PMN Rp 258 Miliar untuk Mengalirkan Listrik 97 Desa Terpencil di NTT

Whats New
Cara Cek Nomor BPJS Kesehatan atau KIS dengan NIK di HP

Cara Cek Nomor BPJS Kesehatan atau KIS dengan NIK di HP

Spend Smart
Biaya Top Up DANA di Alfamart, Cara, dan Minimalnya

Biaya Top Up DANA di Alfamart, Cara, dan Minimalnya

Spend Smart
Ada Pemeliharaan Jalan di Tol JORR Seksi E hingga 2 Oktober, Ini Jadwal dan Lokasinya

Ada Pemeliharaan Jalan di Tol JORR Seksi E hingga 2 Oktober, Ini Jadwal dan Lokasinya

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Cara Ambil BLT BBM 2022 di Kantor Pos, Syarat, dan Cek Penerimanya

Cara Ambil BLT BBM 2022 di Kantor Pos, Syarat, dan Cek Penerimanya

Whats New
Info Biaya Admin BCA Gold Per Bulan dan Limitnya

Info Biaya Admin BCA Gold Per Bulan dan Limitnya

Spend Smart
Bagaimana Jika BSU Rp 600.000 Gagal Tersalurkan Karena Rekening Bermasalah?

Bagaimana Jika BSU Rp 600.000 Gagal Tersalurkan Karena Rekening Bermasalah?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.