Ini Cara agar Sri Lanka Bisa Kembali Bangkit dari Kebangkrutan

JAKARTA, KOMPAS.com - Perekonomian Sri Lanka tengah dilanda krisis. Bahkan, negara di kawasan Asia Selatan itu telah resmi dinyatakan bangkrut.

Kebangkrutan tersebut tidak terlepas dari kegagalan Pemerintah Sri Lanka menghentikan krisis ekonomi terburuk yang dihadapinya dalam sejarah kemerdekaannya. Imbasnya, Sri Lanka gagal bayar utang luar negeri (ULN) yang mencapai sekitar Rp 754 triliun.

Berbagai dampak buruk harus dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di Sri Lanka akibat krisis perekonomian yang terjadi. Kesulitan mengakses layanan primer seperti bahan bakar minyak (BBM) serta pangan hingga tidak berharganya mata uang Sri Lanka akan dirasakan warga negara tersebut.

Lantas, apa yang perlu dilakukan oleh Sri Lanka agar dapat terbebas dari keterpurukan perekonomian saat ini?

Baca juga: Cara Membeli Token Listrik dan Bayar Tagihan Listrik lewat BRImo

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, saat ini terdapat dua langkah yang dapat dilakukan pemerintah Sri Lanka agar dapat menghidupkan kembali perekonomiannya, yakni dengan melakukan ekspansi fiskal dan pemberian insentif secara masif berupa pengurangan pajak serta suku bunga.

Tauhid menjelaskan, ekspansi fiskal atau peningkatan anggaran belanja pemerintah perlu dilakukan, untuk memperbaiki sektor-sektor rusak. Adapun sasaran perluasan anggaran belanja dapat diarahkan untuk bantuan sosial, pemberian subsidi, hingga pembangunan infrastruktur.

"Tapi sumber dananya harus dari utang. Makanya kemarin Sri Lanka mencoba melobi IMF untuk diberikan utang," kata dia kepada Kompas.com, Jumat (24/6/2022).

Baca juga: Dampak Positif dan Negatif Perdagangan Internasional

Namun agar dapat kembali melakukan penarikan utang, Sri Lanka dinilai perlu melakukan pembenahan pemerintahan terlebih dahulu. Pasalnya setelah gagal membayar utang kata Tauhid, negara atau organisasi internasional kehilangan kepercayaannya terhadap pemerintahan Sri Lanka saat ini.

"Mereka ingin ganti dulu pemerintahannya, karena mereka enggak percaya dengan pemerintahan saat ini," ujarnya.

Bersamaan dengan peningkatan anggaran belanja, Sri Lanka dinilai perlu mengurangi besaran pajak dan suku bunga acuannya. Ini dilakukan guna mendorong kembali roda perekonomian, khususnya berasal dari dunia usaha.