Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Irvan Maulana
Direktur Center of Economic and Social Innovation Studies (CESIS)

Peneliti dan Penulis

Tokenisasi Sukuk untuk Danai UMKM

Kompas.com - 27/06/2022, 09:41 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

EKSKLUSIVITAS sukuk masih menjadi tantangan bagi pembiayaan UMKM (usaha mikro kecil menengah). Selama ini penerbitan sukuk didominasi korporasi dan pemerintah dengan target utama mendapatkan aliran dana investasi yang besar.

Sayangnya, kebutuhan pendanaan UMKM dan start-up sebagian besar masih belum terpenuhi melalui sukuk karena masih tingginya cost of fund (biaya dana) sukuk. Sementara itu, sumber pembiayaan yang berasal dari perbankan juga dinilai masih relatif mahal dan sulit diakses.

Ironisnya, dengan peran yang begitu besar bagi perekonomian nasional, jumlah UMKM yang memiliki akses keuangan relatif terbatas. Hasil survei Bank Indonesia (BI) menunjukkan, hanya sekitar 30,5 persen persen dari total UMKM terhubung ke pembiayaan perbankan dan 6,1 persen UMKM terhubung ke pembiayaan fintech/lembaga keuangan non bank (LNKB).

Smart Sukuk untuk danai start-up dan UMKM

 

Lemahnya pendanaan menjadi masalah utama yang membayangi perkembangan dan pertumbuhan UMKM. Maka, tokenisasi sukuk melalui penerbitan Smart sukuk memiliki potensi besar untuk mendanai start-up dan UMKM.

Baca juga: Lelang Sukuk Besok, Pemerintah Targetkan Raup Rp 9 Triliun

Smart Sukuk secara khusus bisa menawarkan akses pembiayaan yang relatif lebih baik bagi pelaku UMKM, mengingat sumber dana yang ada saat ini dinilai terlalu mahal dan beberapa di antaranya sulit diakses. Sumber pembiayaan informal yang mayoritas berasal dari mitra bisnis seperti tengkulak, pengepul, atau lembaga keuangan informal memiliki risiko yang relatif tinggi.

Hal tersebut menunjukkan bahwa sumber permodalan UMKM masih belum mempunyai struktur yang kokoh, terutama masih lemahnya akses sumber pembiayaan formal seperti perbankan. Maka, tokenisasi sukuk melalui blockchain dapat membantu menurunkan biaya penerbitan sukuk sehingga lebih terjangkau untuk UMKM dan lembaga keuangan mikro.

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk, tokenisasi sukuk melalui penerbitan Smart Sukuk membuka berbagai peluang atau skema akses pembiayaan alternatif, khususnya bagi usaha mikro, dengan skema yang sangat ringan dan murah dan sekaligus peluang penguatan pembiayaan syariah di tataran mikro seperti pendanaan UMKM melalui Baitul Maal wat Tamwil (BMT) atau balai usaha mandiri terpadu.

Berdasarkan data Perhimpunan BMT Indonesia, total aset BMT mencapai Rp 12 triliun, total simpanan sebesar Rp 10 triliun dan total pembiayaan BMT sudah mencapai Rp 7,82 triliun.

Penerbitan Smart Sukuk di Indonesia dan penerbitan obligasi di berbagai negara dengan menggunakan blockchain merupakan titik tolak baru dalam perkembangan inovasi dan ceruk baru untuk pendalaman keuangan mikro syariah. Peningkatan inklusivitas layanan keuangan syariah akan lebih mudah dijangkau dan murah, dengan terbukanya akses pendanaan bagi pebisnis dan penggiat usaha syariah, baik individu atau institusi keuangan mikro, khususnya BMT, dan bagi UMKM, khususnya UMKM halal.

Dalam tahap awal tokenisasi sukuk, Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Bina Ummah bahkan berhasil menerbitkan Smart Sukuk dengan difasilitasi Blossom Finance melalui teknologi finansial blockchain, dengan total dana yang dihimpun sebesar Rp 715 juta dan berhasil menyalurkannya untuk 234 pelaku usaha mikro dan kecil.

Hal ini merupakan terobosan besar dalam memanfaatkan instrumen sukuk untuk penguatan keuangan inklusif terhadap UMKM melalui pembiayaan syariah berbasis Smart Sukuk.

Tantangan Smart Sukuk

Walau memiliki peluang yang siginifikan bagi perkembangan keuangan syariah, tantangan implementasi Smart Sukuk secara luas dan legal masih menjadi prioritas yang harus diselesaikan. Diperlukan diferensiasi tata kelola secara khusus yang mampu menjadi kerangka acuan bagi implementasi Smart Sukuk untuk kemudian dikembangkan dan dimanfaatkan, tidak hanya dalam kerangka pemanfaatan dalam skala mikro.

Saat ini, dalam tataran Smart Sukuk sebagai bentuk pembiayaan mikro, linkage program dengan institusi keuangan yang lebih besar dari BMT atau institusi lainnya tampaknya merupakan hal terdekat yang bisa dilakukan. Lebih jauh, penggunaan Smart Sukuk juga membuka kemungkinan untuk dieskalasi sebagai sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh pemerintah daerah.

Baca juga: Cara Beli Sukuk Wakaf Ritel SWR003

Tokenisasi sukuk juga dinilai akan meningkatkan literasi digital keuangan syariah di kalangan milenial Indonesia, sebagaimana potensi tekfin dalam peningkatan literasi keuangan secara umum. Hal ini setidaknya dapat meningkatkan literasi keuangan di Indonesia dengan mempertimbangkan relatif besarnya pertumbuhan angka pengguna internet dan penetrasi internet di Indonesia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

THR Lebaran 2024: Cara Menghitung, Kriteria Penerima, hingga Sanksi

THR Lebaran 2024: Cara Menghitung, Kriteria Penerima, hingga Sanksi

Work Smart
Memburu Penerimaan Negara Tanpa Menaikkan PPN

Memburu Penerimaan Negara Tanpa Menaikkan PPN

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 19 Maret 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 19 Maret 2024

Spend Smart
Info Pangan 19 Maret 2024: Beras Masih Mahal, Harga Telur Naik Tembus Rp 34.000

Info Pangan 19 Maret 2024: Beras Masih Mahal, Harga Telur Naik Tembus Rp 34.000

Whats New
Investor Menanti Kebijakan Suku Bunga The Fed, Harga Emas Dunia Naik

Investor Menanti Kebijakan Suku Bunga The Fed, Harga Emas Dunia Naik

Whats New
IHSG Bakal Bangkit? Simak Analisis dan Rekomendasi Sahamnya

IHSG Bakal Bangkit? Simak Analisis dan Rekomendasi Sahamnya

Whats New
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Whats New
Menanti Kebijakan The Fed, Wall Street Hijau

Menanti Kebijakan The Fed, Wall Street Hijau

Whats New
Percepat Revisi PP 96/2021, Indonesia Incar Kempit 61 Persen Saham Freeport

Percepat Revisi PP 96/2021, Indonesia Incar Kempit 61 Persen Saham Freeport

Whats New
Manajemen: BCA Mobile dan myBCA Akan Berjalan Bersamaan dalam Jangka Waktu Panjang

Manajemen: BCA Mobile dan myBCA Akan Berjalan Bersamaan dalam Jangka Waktu Panjang

Whats New
Perbedaan Inflasi dan Deflasi serta Untung Ruginya bagi Ekonomi

Perbedaan Inflasi dan Deflasi serta Untung Ruginya bagi Ekonomi

Whats New
Ini 4 Perusahaan Terindikasi 'Fraud' Rp 2,5 Triliun yang Diungkap oleh Sri Mulyani

Ini 4 Perusahaan Terindikasi "Fraud" Rp 2,5 Triliun yang Diungkap oleh Sri Mulyani

Whats New
[POPULER MONEY] Polemik Kenaikan PPN 12 Persen | Sri Mulyani Laporkan Dugaan 'Fraud' 4 Debitor LPEI

[POPULER MONEY] Polemik Kenaikan PPN 12 Persen | Sri Mulyani Laporkan Dugaan "Fraud" 4 Debitor LPEI

Whats New
Bos Bulog: Harga Beras Akan Sulit Kembali ke Titik Semula Seperti Setahun Lalu...

Bos Bulog: Harga Beras Akan Sulit Kembali ke Titik Semula Seperti Setahun Lalu...

Whats New
Anggota DPR Minta Gedung Parlemen di IKN Dibangun Paling Akhir, Ini Kata OIKN

Anggota DPR Minta Gedung Parlemen di IKN Dibangun Paling Akhir, Ini Kata OIKN

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com