Partai Buruh Ajukan Judicial Review Revisi UU PPP ke Mahkamah Konstitusi

Kompas.com - 27/06/2022, 19:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Buruh mengajukan judicial review atas revisi Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Adapun, pengesahan revisi UU PPP tersebut dilakukan DPR pada Mei 2022 lalu.

Wakil Presiden Partai Buruh Agus Supriyadi mengatakan, pihaknya mengajukan uji materil dan formil terhadap UU No.13 Tahun 2022 tentang peraturan pembentukan perundang-undangan (UU PPP).

Baca juga: DPR Sahkan UU PPP, Buruh Ancam Akan Gelar Aksi Unjuk Rasa

"Kami melihat ada kerugian, khusunya untuk Partai Buruh, beserta seluruh buruh di Indonesia karena menyangkut ada keterkaitannya dengan UU cipta kerja atau Omnibus law," jelas dia di Mahkamah Konstitusi, Senin (27/6/2022).

Ia menambahkan, Undang-undang No.13 Tahun 2022 tentang peraturan pembentukan perundang-undangan (UU PPP) merugikan buruh karena pada pasal 64 disebutkan, peraturan perundang-undangan bisa dibuat secara omnibus law.

"Nah ini yang menjadi keberatan buat kami dari partai buruh," imbuh dia.

Kuasa hukum Partai Buruh Muhammad Imam Nassef mengatakan, ada dua pengujian yang akan dilakukan yaitu, pengujian secara formil kemudian yang kedua adalah pengujian secara materiil.

Adapun, ia menjelaskan tujuan dari gugatan ini adalah agar MK mengabulkan untuk membatalkan UU PPP.

Baca juga: Tolak UU PPP, Ini Langkah Partai Buruh

"Khususnya yang di situ terkait dengan pengaturan omnibus," tegas dia.

Sebelumnya itu, kuasa hukum Partai Buruh Said Salahuddin menjelaskan, kerugian konstitusional yang dialami adalah tidak adanya keterlibatan kaum buruh, petani, dan nelayan.

Ia menjelaskan, seharusnya pihak-pihak tersebut dilibatkan dalam revisi UU PPP, karena revisi ini menyangkut UU Cipta Kerja.

"Jadi mengulangi UU Cipta Kerja, revisi UU PPP tidak ada keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna. Padahal, secara teoretis, ini satu hal yang mutlak," lanjutnya.

"Saya sangat yakin Mahkamah Konstitusi akan membatalkan ini (UU PPP hasil revisi). Karena sebuah RUU yang ditetapkan dalam rapat DPR, RUU tersebut sudah berubah menjadi UU. Itu namanya pengesahan materiil," ujar Said.

Baca juga: Asosiasi Serikat Pekerja Tolak Revisi UU PPP dan Layangkan Judicial Review

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tesla Beli Nikel ke Perusahaan China di Morowali, Apa Untungnya Buat RI?

Tesla Beli Nikel ke Perusahaan China di Morowali, Apa Untungnya Buat RI?

Whats New
Tingkat Imbalan Sukuk Negara yang Akan Dilelang Besok

Tingkat Imbalan Sukuk Negara yang Akan Dilelang Besok

Spend Smart
Moncer di FIME 2022, Produk Medis Indonesia Raih Potensi Transaksi 5,7 Juta Dollar AS

Moncer di FIME 2022, Produk Medis Indonesia Raih Potensi Transaksi 5,7 Juta Dollar AS

Rilis
Nilai Tukar Rupiah Ditutup Menguat ke Level Rp 14.876 Per Dollar AS

Nilai Tukar Rupiah Ditutup Menguat ke Level Rp 14.876 Per Dollar AS

Whats New
Diminta Sediakan Tiket Pesawat dengan Harga Terjangkau, Ini Kata Citilink

Diminta Sediakan Tiket Pesawat dengan Harga Terjangkau, Ini Kata Citilink

Whats New
Kembangkan Bisnis UMKM, Peran Swasta dan BUMN Sangat Dinanti

Kembangkan Bisnis UMKM, Peran Swasta dan BUMN Sangat Dinanti

Whats New
Apa Sumber Kekuatan IKM Bertahan di Masa Pandemi dan Ancaman Resesi Global?

Apa Sumber Kekuatan IKM Bertahan di Masa Pandemi dan Ancaman Resesi Global?

Whats New
Tekan Gap Kebutuhan Gula Konsumsi, Kemenperin: Produksi Terus Digenjot

Tekan Gap Kebutuhan Gula Konsumsi, Kemenperin: Produksi Terus Digenjot

Rilis
Semester I-2022, Laba Bersih UOB Group Naik Tipis

Semester I-2022, Laba Bersih UOB Group Naik Tipis

Rilis
Bangkit Jelang Penutupan, IHSG Ditutup Menguat Tipis

Bangkit Jelang Penutupan, IHSG Ditutup Menguat Tipis

Whats New
Tingkatkan Produksi Blok Rokan, PHR Punya Pusat Digitalisasi DICE

Tingkatkan Produksi Blok Rokan, PHR Punya Pusat Digitalisasi DICE

Whats New
Jaga Ketahanan Energi Nasional, Pertamina Maksimalkan Kinerja Operasi

Jaga Ketahanan Energi Nasional, Pertamina Maksimalkan Kinerja Operasi

Whats New
Ini Alasan SRO Ajak Investor Tingkatkan Transaksi di Pasar Modal pada 9 Agustus 2022

Ini Alasan SRO Ajak Investor Tingkatkan Transaksi di Pasar Modal pada 9 Agustus 2022

Whats New
Hubungan China dan Taiwan Memanas, RI Dinilai Bisa Lakukan Penetrasi Ekspor

Hubungan China dan Taiwan Memanas, RI Dinilai Bisa Lakukan Penetrasi Ekspor

Whats New
Buruh Tembakau Surati Jokowi, Memohon Revisi Aturan Pengendalian Rokok Dihentikan

Buruh Tembakau Surati Jokowi, Memohon Revisi Aturan Pengendalian Rokok Dihentikan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.