Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Buruh Ajukan Judicial Review Revisi UU PPP ke Mahkamah Konstitusi

Kompas.com - 27/06/2022, 19:39 WIB
Agustinus Rangga Respati,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Buruh mengajukan judicial review atas revisi Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Adapun, pengesahan revisi UU PPP tersebut dilakukan DPR pada Mei 2022 lalu.

Wakil Presiden Partai Buruh Agus Supriyadi mengatakan, pihaknya mengajukan uji materil dan formil terhadap UU No.13 Tahun 2022 tentang peraturan pembentukan perundang-undangan (UU PPP).

Baca juga: DPR Sahkan UU PPP, Buruh Ancam Akan Gelar Aksi Unjuk Rasa

"Kami melihat ada kerugian, khusunya untuk Partai Buruh, beserta seluruh buruh di Indonesia karena menyangkut ada keterkaitannya dengan UU cipta kerja atau Omnibus law," jelas dia di Mahkamah Konstitusi, Senin (27/6/2022).

Ia menambahkan, Undang-undang No.13 Tahun 2022 tentang peraturan pembentukan perundang-undangan (UU PPP) merugikan buruh karena pada pasal 64 disebutkan, peraturan perundang-undangan bisa dibuat secara omnibus law.

"Nah ini yang menjadi keberatan buat kami dari partai buruh," imbuh dia.

Kuasa hukum Partai Buruh Muhammad Imam Nassef mengatakan, ada dua pengujian yang akan dilakukan yaitu, pengujian secara formil kemudian yang kedua adalah pengujian secara materiil.

Adapun, ia menjelaskan tujuan dari gugatan ini adalah agar MK mengabulkan untuk membatalkan UU PPP.

Baca juga: Tolak UU PPP, Ini Langkah Partai Buruh

"Khususnya yang di situ terkait dengan pengaturan omnibus," tegas dia.

Sebelumnya itu, kuasa hukum Partai Buruh Said Salahuddin menjelaskan, kerugian konstitusional yang dialami adalah tidak adanya keterlibatan kaum buruh, petani, dan nelayan.

Ia menjelaskan, seharusnya pihak-pihak tersebut dilibatkan dalam revisi UU PPP, karena revisi ini menyangkut UU Cipta Kerja.

"Jadi mengulangi UU Cipta Kerja, revisi UU PPP tidak ada keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna. Padahal, secara teoretis, ini satu hal yang mutlak," lanjutnya.

"Saya sangat yakin Mahkamah Konstitusi akan membatalkan ini (UU PPP hasil revisi). Karena sebuah RUU yang ditetapkan dalam rapat DPR, RUU tersebut sudah berubah menjadi UU. Itu namanya pengesahan materiil," ujar Said.

Baca juga: Asosiasi Serikat Pekerja Tolak Revisi UU PPP dan Layangkan Judicial Review

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Konser Taylor Swift Disebut Bisa Bikin Bank Sentral Inggris Tunda Pangkas Suku Bunga

Konser Taylor Swift Disebut Bisa Bikin Bank Sentral Inggris Tunda Pangkas Suku Bunga

Whats New
Cara Beli Token Listrik dan Bayar Listrik PLN via Livin’ by Mandiri

Cara Beli Token Listrik dan Bayar Listrik PLN via Livin’ by Mandiri

Spend Smart
5 Tren Digitalisasi Rantai Pasok Perusahaan untuk Genjot Pendapatan

5 Tren Digitalisasi Rantai Pasok Perusahaan untuk Genjot Pendapatan

Work Smart
Cara Mengatasi ATM BRI Terblokir, Bisa lewat HP

Cara Mengatasi ATM BRI Terblokir, Bisa lewat HP

Whats New
Strategi Semen Indonesia Dorong Keberlanjutan Bisnis di Tengah Tantangan 'Oversupply'

Strategi Semen Indonesia Dorong Keberlanjutan Bisnis di Tengah Tantangan "Oversupply"

Whats New
Long Weekend Idul Adha, KAI Operasikan KA Mutiara Timur

Long Weekend Idul Adha, KAI Operasikan KA Mutiara Timur

Whats New
Jadwal Operasional BNI Selama Libur dan Cuti Bersama Idul Adha 2024

Jadwal Operasional BNI Selama Libur dan Cuti Bersama Idul Adha 2024

Whats New
International Expo 2024 Libatkan Investor dari 20 Negara, BSI Bidik Transaksi Rp 1 Triliun

International Expo 2024 Libatkan Investor dari 20 Negara, BSI Bidik Transaksi Rp 1 Triliun

Whats New
Soal Tokopedia PHK Karyawan, GoTo Sebut Bukan Pemegang Saham Mayoritas

Soal Tokopedia PHK Karyawan, GoTo Sebut Bukan Pemegang Saham Mayoritas

Whats New
50 Persen Kebutuhan Listrik di Ambon Dipasok dari Pembangkit Apung PLN IP

50 Persen Kebutuhan Listrik di Ambon Dipasok dari Pembangkit Apung PLN IP

Whats New
Tungku Smelter Morowali Semburkan Uap Panas, 2 Pekerja Terluka

Tungku Smelter Morowali Semburkan Uap Panas, 2 Pekerja Terluka

Whats New
Mulai 18 Juni, 2 Kereta Ekonomi Ini Pakai Rangkaian New Generation

Mulai 18 Juni, 2 Kereta Ekonomi Ini Pakai Rangkaian New Generation

Whats New
Daftar UMK Kota Bandung 2024 dan 26 Daerah Lain di Jawa Barat

Daftar UMK Kota Bandung 2024 dan 26 Daerah Lain di Jawa Barat

Work Smart
KAI Services Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan SMA/SMK, Simak Persyaratannya

KAI Services Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan SMA/SMK, Simak Persyaratannya

Work Smart
SBSN, SUN, dan SBN, Apa Bedanya?

SBSN, SUN, dan SBN, Apa Bedanya?

Work Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com