Perkuat Sistem Perpajakan, Indonesia Dapat Pinjaman Rp 11 Triliun dari Bank Dunia

Kompas.com - 27/06/2022, 20:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia dapat pinjaman dari Bank Dunia (World Bank) senilai 750 juta dollar AS atau setara dengan Rp 11,02 triliun (kurs Rp 14.700/dollar AS).

Bantuan keuangan tersebut bakal digunakan untuk meningkatkan pendapatan pajak, memperkuat sistem perpajakan menjadi lebih merata, serta memperkuat kelembagaan dalam melakukan perencanaan dan belanja pembangunan yang lebih efisien.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pinjaman dari Bank Dunia mendukung Indonesia yang berfokus pada reformasi pajak dan belanja publik sejak tahun 2019.

Baca juga: Bank Dunia Proyeksi Subsidi Energi Buat PLN dan Pertamina Bengkak Jadi 1,5 Persen PDB

“Dukungan dari Bank Dunia akan membantu memperkuat kesinambungan fiskal pemerintah Indonesia, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang luas pasca pandemi, dan membantu mengurangi kemiskinan," kata Sri Mulyani dalam keterangan resmi, Senin (27/6/2022).

Menurut Bank Dunia, reformasi kebijakan dan administrasi pajak serta belanja publik merupakan prasyarat penting bagi pemerintah untuk dapat melaksanakan prioritas pembangunan.

Namun pembangunan Indonesia masih menghadapi tantangan akibat pandemi Covid-19 dan sebagian disebabkan oleh tingkat penerimaan pajak yang lebih rendah dibanding dengan negara berkembang lainnya. Demikian juga belanja anggaran pembangunan untuk investasi publik, kesehatan, dan perlindungan sosial.

“Pandemi telah mempersempit ruang fiskal untuk belanja pembangunan Indonesia karena pendapatan negara yang rendah,” ucap Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen.

Satu menuturkan, dukungan Bank Dunia dalam Indonesia Fiscal Reform Development Policy Loan, akan mendukung Indonesia mengatasi tantangan utama penerimaan dan belanja negara melalui dua pilar.

Baca juga: Bank Dunia Proyeksi Ekonomi Indonesia 2022 Tumbuh 5,1 Persen

Pilar pertama, meningkatkan penerimaan melalui peningkatan tarif pajak pertambahan nilai (PPN), khususnya individu yang berpenghasilan tinggi, dan dengan merasionalkan pembebasan pajak.

Pilar ini juga akan memperkenalkan pajak karbon yang akan mendukung ekonomi rendah karbon dengan mengenakan pajak emisi dari pembangkit listrik tenaga batu bara.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.