Mengapa Perusahaan BUMN Perlu Suntikan APBN?

PMN terbesar akan disalurkan ke PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 30,56 triliun. PMN juga diberikan ke Holding Aviasi dan Pariwisata sebesar Rp 9,5 triliun.

Kemudian, Holding BUMN Asuransi atau IFG menerima PMN sebesar Rp 6 triliun untuk penugasan penjaminan kredit usaha rakyat (KUR) oleh PT Jamkrindo dan PT Askrindo.

KAI juga diusulkan mendapatkan BUMN Sebesar Rp 4,1 triliun dan Holding BUMN pertahanan atau Defend ID sebesar Rp 3 triliun, serta BUMN pangan atau ID Food mendapatkan PMN tunai sebesar Rp 2 triliun.

PMN tunai senilai Rp 10 triliun turut diusulkan untuk PLN, sedangkan Rp 3 triliun suntikan modal diusulkan ke PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re untuk pengembangan usaha.

Baca juga: Apa APBN Solusi Tepat untuk Kelanjutan Proyek Kereta Cepat?

Direktur Utama Indonesia Re Benny Waworuntu menjelaskan bahwa PMN dibutuhkan perusahaan pelat merah di sektor reasuransi ini untuk memperkuat ekuitas.

Peningkatan ekuitas akan memampukan perseroan meraih rating internasional sehingga mampu menjangkau pasar global.

Indonesia Re diharapkan bisa mengambil porsi premi dari luar negeri sebab saat ini terjadi defisit neraca berjalan di sektor asuransi.

Kondisi itu disebabkan oleh aliran premi dari asuransi ke luar negeri lebih besar daripada premi yang masuk ke reasuransi dalam negeri.

“Indonesia Re sebagai Perusahaan Reasuransi Nasional [PRN] harus memperkuat ekuitas sebagai salah satu strategi untuk memperkuat kapasitas reasuransi dalam negeri,” ujarnya.

Baca juga: Daftar Provinsi dengan Pendapatan Daerah Terbesar di Indonesia