Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pendapatan Negara 2021 Capai 115,5 Persen, Sri Mulyani: Pertama Kali dalam 12 Tahun...

Kompas.com - 30/06/2022, 13:02 WIB
Fika Nurul Ulya,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, realisasi pendapatan negara pada tahun 2021 lebih besar dari target APBN. Pertumbuhannya yang di atas 100 persen menjadi yang tertinggi sejak 12 tahun terakhir.

Bendahara negara ini mengatakan, realisasi pendapatan negara tahun 2021 mencapai Rp 2.111,3 triliun. Porsi realisasi pendapatan negara itu sebesar 115,35 persen atau tumbuh 22,6 persen (year on year/yoy) dibandingkan realisasi tahun 2020.

"Ini adalah pencapaian di atas 100 persen pertama kali sejak 12 tahun terakhir," kata Sri Mulyani saat menyampaikan Pertanggung Jawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun 2021 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (30/6/2022).

Baca juga: Menkeu AS: Ekonomi Melambat, tetapi Resesi Bukannya Tak Bisa Dihindari...

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan, realisasi pendapatan negara terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.547,8 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 458,5 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp 5 triliun.

Sri Mulyani menyebut, realisasi penerimaan pajak itu mencapai 107,15 persen dari target APBN tahun 2021.

"Dan ini berarti pada tahun 2021 yang lalu, penerimaan negara telah kembali pada level pra pandemi pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp 1.546 triliun," tutur Sri Mulyani.

Sementara itu, realisasi belanja tahun 2021 mencapai Rp 2.786,4 triliun atau 101,32 persen dari APBN tahun anggaran 2021. Realisasi belanja tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat (BPP) Rp 2.007 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp 785,7 triliun.

Berdasarkan realisasi pendapatan negara dan realisasi belanja negara tersebut, defisit anggaran tahun 2021 sebesar Rp 775,06 triliun.

"Realisasi defisit ini jauh lebih kecil dari yang dianggarkan untuk tahun 2021 dengan defisit 4,57 persen. Ini jauh lebih rendah dari target APBN semula yaitu 5,7 persen dari PDB," ucap Sri Mulyani.

Lebih lanjut wanita yang karib disapa Ani ini mengungkapkan, realisasi pembiayaan netto tahun 2021 sebesar Rp 871,7 triliun atau 86,62 persen dari target APBN Rp 1.006,4 triliun.

Baca juga: Sri Mulyani Pastikan Gaji ke-13 Cair Awal Juli, Siapa Saja ASN yang Dapat?

Pembiayaan tersebut terdiri dari pembiayaan dalam negeri sebesar Rp 881,6 triliun dan pembiayaan luar negeri yang terkontraksi Rp 9,9 triliun.

Sri Mulyani bilang, pembiayaan tahun 2021 difokuskan untuk menutup defisit dan dimanfaatkan untuk investasi pemerintah pada BUMN dan BLU terutama untuk percepatan pembangunan SDM dan infrastruktur.

Dengan defisit yang jauh lebih rendah, kata Ani, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun 2021 sebesar Rp 96,6 triliun.

"Silpa tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kewajiban pemerintah yang tertunda agar kesinambungan fiskal APBN ke depan akan semakin baik dan APBN menjadi kuat dalam menyongsong tahun 2023," harap Ani.

Baca juga: Dilema Menteri-menteri Keuangan, Sri Mulyani Sampai Dicurhati Menkeu Turki dan Mesir

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

Spend Smart
Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Whats New
Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Whats New
Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Spend Smart
Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Whats New
Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Work Smart
PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

Whats New
Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

Whats New
Ini Sejumlah Faktor di Indonesia yang Mendorong CCS Jadi Peluang Bisnis Baru Masa Depan

Ini Sejumlah Faktor di Indonesia yang Mendorong CCS Jadi Peluang Bisnis Baru Masa Depan

Whats New
ITMG Bakal Tebar Dividen Rp 5,1 Triliun dari Laba Bersih 2023

ITMG Bakal Tebar Dividen Rp 5,1 Triliun dari Laba Bersih 2023

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com