Melalui MyPertamina, BPH Migas Harap Penyaluran Solar-Pertalite Lebih Terkontrol

Subsidi harusnya ke orang, bukan ke barang

Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan, mengungkapkan subsidi seharusnya diberikan kepada orang yang membutuhkan bukan kepada barang sehingga lebih tepat sasaran.

“Kita menuju ke sana tapi proses panjang terkait database yang mumpuni dan subsidi juga idealnya sudah bisa semakin di efisienkan. Itu bicara dalam konteks normal. Saat ini situasi tidak normal,” kata Yustinus.

Untuk tahun ini alokasi subsidi dengan asumsi harga ICP 100 dollar AS per barrel sebesar Rp 74,9 tiliun sementara untuk kompensasi Rp 324,5 triliun. Sementara yang akan dibayarkan tahun ini alokasi anggaran yang disiapkan sebesar Rp 275 triliun.

“Ini jadi background kenapa pemerintah dan DPR tetap mempertahankan subsidi dan kompensasi dalam rangka keselamatan rakyat itu hukum tertinggi. Terlepas diskusi dll kita fokus ke perlindungan masyarakat itulah sebabnya APBN diupayakan jadi shock absorber,” jelas Yustinus.

Dia menambahkan, subsidi pada dasarnya adalah untuk melindungi masyarakat tertentu yang termasuk kelompok miskin dan rentan. Perlindungan tersebut dilakukan melalui mekanisme bantuan berupa cash transfer sehingga penerimanya bisa tetap memiliki daya beli.

Menakar efektivitas subsidi BBM dan LPG

Toto Pranoto, Pengamat BUMN dari FEB UI, mengatakan tren impor BBM dan LPG angkanya terus melonjak padahal yang menikmati paling banyak subsidi adalah kelompok segmen yang punya daya beli tinggi.

“Tren subsidi di indonesia tiap tahun alami peningkatan. Kalau tidak dikurangi trennya ke depan bisa menyulitkan situasi perekonomian dalam negeri. Sehingga ini menjadi masalah efektivitas subsidi yang diberikan oleh pemerintah,” katanya, dalam webinar. 

Untuk menenuhi kebutuhan BBM dan LPG masih sulit karena lifting terus menurun.

“Tingkat invstasi juga semakin menurun, sehingga agak sulit tingkatkan eksplorasi baru. Hal hal semacam ini menjadi PR ke depan agar investasi migas bisa ditingkatkan,” ujarnya.