Melalui MyPertamina, BPH Migas Harap Penyaluran Solar-Pertalite Lebih Terkontrol

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) mengharapkan penerapan aplikasi MyPertamina akan mampu membuat penyaluran BBM subsidi Solar dan BBM Penugasan Pertalite lebih terkontrol. 

Dengan demikian, dapat mengatasi permasalahan membengkaknya subsidi energi di Indonesia. 

Menurut Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman, dalam APBN 2022 kuota BBM subsidi yang diberikan pemerintah terdiri atas solar sebanyak 15,10 juta kiloliter (kl) dan Pertalite sebanyak 23,05 juta kl. Sedangkan realisasi penyaluran Pertalite sudah mencapai 57,56 persen dari kuota sebelumnya yakni 23,05 juta KL.

“Untuk bisa mengantisipasi kelebihan kuota BBM yang berujung pada membengkaknya beban negara, saat ini dipersiapkan sistem oleh Pertamina melalui MyPertamina sebagai mekanisme baru penyaluran BBM solar maupun Pertalite,” ujar Saleh dikutip dari YouTube webinar bertajuk "Generating Stakeholders Support for Achieving Effectiveness of Fuel and LPG Subsidies", Rabu (29/6/2022). 

Baca juga: Cara Daftar MyPertamina Tanpa Aplikasi dan Smartphone

Menurut Saleh, melalui sistem MyPertamina diharapkan penyaluran Solar dan Pertalite akan terkontrol. Apalagi pembelian Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) seperti Solar harus mendapatkan rekomendasi dari dinas terkait.

“Sektor Perikanan dan Pertanian dengan klausul tertentu berhak membeli Solar setelah mendapatkan rekomendasi,” ujarnya.

Saleh menambahkan, kendaraan-kendaraan keluaran baru sebenarnya disarankan menggunakan BBM nonsubsidi sesuai dengan spesifikasi pabrikan. Bahkan, kendaraan-kendaraan baru tersebut ada juga yang menggunakan teknologi euro 4 yang lebih bersih kadar emisinya.

Baca juga: Beli Elpiji 3 Kg Bakal Gunakan MyPertamina Juga?

Soal MyPertamina

Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo menjelaskan lebih lanjut soal MyPertamina. 

Dia menegaskan tanggal 1 Juli 2022 nanti adalah tahap registrasi bagi masyarakat ke MyPertamina, bukan merupakan pembatasan pembelian Pertalite maupun Solar.

“Data akan dikoordinasikan untuk tahap awal belum ada verifikasi, sifatnya kami masih mencocokkan masyarakat upload STNK upload No Polisi, foto kendaraan dan NIK," kata Ega dalam webinar tersebut.

"Nanti akan dicocokkan benar enggak kendaraan ini dan lain-lain. Belum validasi data itu valid atau belum kami baru gathering data. Kalau cocok, approve, (kemudian) nanti masyarakat dapat QR Code melalui email,” lanjutnya. 

Baca juga: Catat, Pengendara Mobil Wajib Daftar MyPertamina untuk Beli BBM Bersubsidi

Subsidi harusnya ke orang, bukan ke barang

Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan, mengungkapkan subsidi seharusnya diberikan kepada orang yang membutuhkan bukan kepada barang sehingga lebih tepat sasaran.

“Kita menuju ke sana tapi proses panjang terkait database yang mumpuni dan subsidi juga idealnya sudah bisa semakin di efisienkan. Itu bicara dalam konteks normal. Saat ini situasi tidak normal,” kata Yustinus.

Untuk tahun ini alokasi subsidi dengan asumsi harga ICP 100 dollar AS per barrel sebesar Rp 74,9 tiliun sementara untuk kompensasi Rp 324,5 triliun. Sementara yang akan dibayarkan tahun ini alokasi anggaran yang disiapkan sebesar Rp 275 triliun.

“Ini jadi background kenapa pemerintah dan DPR tetap mempertahankan subsidi dan kompensasi dalam rangka keselamatan rakyat itu hukum tertinggi. Terlepas diskusi dll kita fokus ke perlindungan masyarakat itulah sebabnya APBN diupayakan jadi shock absorber,” jelas Yustinus.

Dia menambahkan, subsidi pada dasarnya adalah untuk melindungi masyarakat tertentu yang termasuk kelompok miskin dan rentan. Perlindungan tersebut dilakukan melalui mekanisme bantuan berupa cash transfer sehingga penerimanya bisa tetap memiliki daya beli.

Menakar efektivitas subsidi BBM dan LPG

Toto Pranoto, Pengamat BUMN dari FEB UI, mengatakan tren impor BBM dan LPG angkanya terus melonjak padahal yang menikmati paling banyak subsidi adalah kelompok segmen yang punya daya beli tinggi.

“Tren subsidi di indonesia tiap tahun alami peningkatan. Kalau tidak dikurangi trennya ke depan bisa menyulitkan situasi perekonomian dalam negeri. Sehingga ini menjadi masalah efektivitas subsidi yang diberikan oleh pemerintah,” katanya, dalam webinar. 

Untuk menenuhi kebutuhan BBM dan LPG masih sulit karena lifting terus menurun.

“Tingkat invstasi juga semakin menurun, sehingga agak sulit tingkatkan eksplorasi baru. Hal hal semacam ini menjadi PR ke depan agar investasi migas bisa ditingkatkan,” ujarnya.