RILIS BIZ

Kemendagri Gelar Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penyelesaian Batas Desa

Kompas.com - 30/06/2022, 17:49 WIB

KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penyelesaian Peta Batas Desa Tahun Anggaran 2022 di Discovery Convention Ancol, Jakarta. Acara digelar mulai Selasa (28/6/2022) hingga Kamis (30/6/2022).

"Tujuan dari rapat ini, (kami ingin) membangun komitmen bersama dengan para kepala daerah, seperti Gubernur, Bupati dan Wali Kota tentang percepatan penyelesaian peta batas desa," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemdes Yusharto Huntoyungo dalam rilis yang diterima Kompas.com, Kamis (30/6/2022).

Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, John Wempi Wetipo, yang juga hadir mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, mengatakan bahwa Rakornas tersebut merupakan salah satu upaya dalam mendukung percepatan penyelesaian peta batas desa.

Adapun soal itu telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Skala 1:50.000 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Dalam Perpres, kata John Wempi, mengamanatkan upaya percepatan penyelesaian peta batas administrasi desa dengan target 2021 sebanyak 10 provinsi, kemudian 2022 sebanyak 12 provinsi, dan pada 2023 sebanyak 11 provinsi.

"Rakornas ini untuk mendorong dibentuknya Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBDes) tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, serta untuk membangun komitmen dari para kepala daerah dalam penyelesaian peta batas desa di wilayahnya masing-masing," kata John Wempi.

Ia menyampaikan, penetapan dan penegasan batas desa bertujuan untuk mewujudkan administrasi pemerintahan yang tertib, serta memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

"Momen Rakornas Penetapan dan Penegasan Batas Desa ini menjadi sebuah refleksi ikhtiar dan komitmen serius kami dalam melaksanakan amanat Perpres 23 Tahun 2021," tambahnya.

Sebagai informasi, pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Desa untuk memenuhi aspek teknis, Kemendagri melalui Ditjen Pemdes mengacu pada Pasal 401 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ayat 1 dan Pasal 21 ayat 2 Permendagri 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, laporan pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang telah dilaporkan oleh Tim PPBDes Provinsi hingga Juni 2022 sebanyak 1.890 desa sudah memiliki Peraturan Bupati/Wali Kota tentang batas administrasi Desa di 47 Kabupaten pada 19 Provinsi.

Dari 1.890 desa tersebut, sebanyak 1.084 desa yang berasal dari 26 kabupaten/kota pada 11 provinsi sudah menyampaikan data digital batas Desa dalam bentuk shapefile (.shp) dan sudah disampaikan oleh Ditjen Pemdes kepada Sekretariat Percepatan Kebijakan Satu Peta melalui Pusat Data dan Informasi Kemendagri.

Maka dari itu, sesuai dengan Kepmendagri 050-145 Tahun 2022, dari 74.961 Desa, hingga saat ini hanya 2,5 persen yang sudah menetapkan batas desa dalam Peraturan Bupati/Wali Kota dan dilaporkan kepada Mendagri melalui Ditjen Pemdes Kemendagri.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
 Harga Minyak WTI Turun di Bawah 90 Dollar AS Per Barrel, Terendah dalam 6 Bulan

Harga Minyak WTI Turun di Bawah 90 Dollar AS Per Barrel, Terendah dalam 6 Bulan

Whats New
Jelang 'BUMN Legal Summit 2022', Kementerian BUMN Edukasi Mahasiswa Hukum

Jelang "BUMN Legal Summit 2022", Kementerian BUMN Edukasi Mahasiswa Hukum

Whats New
Transformasi Erajaya, dari Jualan Ponsel, Kini Fokus Jadi 'Lifestyle Smart Retailer' Terbesar di Asteng

Transformasi Erajaya, dari Jualan Ponsel, Kini Fokus Jadi "Lifestyle Smart Retailer" Terbesar di Asteng

Whats New
Ketidakpastian Global Tidak Buat Warren Buffett Berhenti Borong Saham-saham Ini

Ketidakpastian Global Tidak Buat Warren Buffett Berhenti Borong Saham-saham Ini

Whats New
Kementerian PUPR Terima Anggaran Rp 125,2 Triliun, Ini Agenda Kerjanya

Kementerian PUPR Terima Anggaran Rp 125,2 Triliun, Ini Agenda Kerjanya

Whats New
Menhub Minta Maskapai Tak Kenakan Tarif Tinggi Tiket Pesawat

Menhub Minta Maskapai Tak Kenakan Tarif Tinggi Tiket Pesawat

Whats New
[POPULER MONEY] Token ASIX Anang Tak Masuk Kripto Terdaftar | Jokowi: Fundamental Ekonomi RI Baik

[POPULER MONEY] Token ASIX Anang Tak Masuk Kripto Terdaftar | Jokowi: Fundamental Ekonomi RI Baik

Whats New
Target Pendapatan Negara 2023 Dipatok Rp 2.443,6 Triliun, Paling Besar dari Perpajakan

Target Pendapatan Negara 2023 Dipatok Rp 2.443,6 Triliun, Paling Besar dari Perpajakan

Whats New
Token Tadpole Finance Resmi Jadi Aset Kripto Terdaftar di Bappebti

Token Tadpole Finance Resmi Jadi Aset Kripto Terdaftar di Bappebti

Rilis
Genjot Pemulihan Ekonomi Nasional, Puan Minta Pemerintah Pertajam Insentif Pajak

Genjot Pemulihan Ekonomi Nasional, Puan Minta Pemerintah Pertajam Insentif Pajak

Whats New
Hadapi Ancaman Resesi Global, Wakil Ketua MPR: RI Termasuk Negara yang Fundamental Perekonomiannya Kuat

Hadapi Ancaman Resesi Global, Wakil Ketua MPR: RI Termasuk Negara yang Fundamental Perekonomiannya Kuat

Whats New
APBN 2023 Lebih Banyak Dikucurkan Buat Infrastruktur, Pendidikan, hingga Bansos

APBN 2023 Lebih Banyak Dikucurkan Buat Infrastruktur, Pendidikan, hingga Bansos

Whats New
Perumnas Gandeng IPB Sediakan Hunian Bagi Tenaga Pendidik

Perumnas Gandeng IPB Sediakan Hunian Bagi Tenaga Pendidik

Rilis
Kode Bank BCA Syariah dan Bank Lain untuk Keperluan Transfer Beda Bank

Kode Bank BCA Syariah dan Bank Lain untuk Keperluan Transfer Beda Bank

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.