Irvan Maulana
Direktur Center of Economic and Social Innovation Studies (CESIS)

Peneliti dan Penulis

Politik Desentralisasi dan Transisi Energi Kita

Kompas.com - 01/07/2022, 07:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

AMBISI dekarbonisasi sistem energi kita akan melibatkan pendekatan yang semakin terdesentralisasi.

Seperti halnya dengan banyak proses pembangunan di Indonesia, realisasi target energi negara sebagian besar berada di tangan instansi pemerintah di tingkat nasional dan daerah.

Pasalnya, pemerintah pusat dan daerah sama-sama memiliki peran sentral dalam keputusan energi di masing-masing provinsi dan kabupaten serta membuka jalan bagi pengembangan energi terbarukan dengan memfasilitasi berbagai proses seperti penerbitan izin usaha dan izin terkait lainnya serta memfasilitasi pembebasan lahan.

Maka, untuk memastikan pencapaian target transisi energi di tingkat daerah, pemerintah juga mengamanatkan pemerintah provinsi menyusun dan melaksanakan Rencana Umum Energi Daerah (RUED).

Aturan mainya, pengembangan RUED di tingkat provinsi harus dilakukan melalui proses multistakeholder, seperti instansi pemerintah, pemerintah kabupaten, kelompok masyarakat sipil dan universitas.

Rencana yang disepakati kemudian perlu diformalkan sebagai peraturan provinsi. Dengan demikian, semua pihak dapat bernegosiasi dan membentuk masa depan energi provinsi mereka.

Di sektor energi, desentralisasi mencakup penyerahan kewenangan kepada pemerintah kabupaten untuk menerbitkan izin pertambangan skala kecil atau di bawah 15.000 ha dan konsesi serta izin terkait proyek energi terbarukan.

Lebih jauh, dalam UU Ketenagalistrikan No 30/2009, kewenangan pemerintah provinsi meliputi pemberian konsesi dan izin untuk pembangkitan tenaga listrik antarkabupaten dan kota dalam provinsi dan penetapan harga listrik dari Independent Power Producers (IPP) yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah provinsi dengan persetujuan DPRD setempat.

Tak heran, kebijakan desentralisasi sektor energi memantik rawannya korupsi dan degradasi lingkungan, sehingga undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah kemudian direvisi dan mengalihkan kembali kewenangan tata kelola energi dari tingkat kabupaten ke tingkat provinsi dan nasional.

Diperkuat beleid teranyar Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja No. 11 Tahun 2020 yang mengalihkan sebagian besar kewenangan pengelolaan energi kembali ke instansi pemerintah pusat.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Inflasi Masih 4,94 Persen, Jokowi: Didukung oleh Tidak Naiknya Harga BBM, Elpiji, dan Listrik

Inflasi Masih 4,94 Persen, Jokowi: Didukung oleh Tidak Naiknya Harga BBM, Elpiji, dan Listrik

Whats New
Ekonomi Global Melambat, Analis: Indonesia Minim Risiko Resesi

Ekonomi Global Melambat, Analis: Indonesia Minim Risiko Resesi

Whats New
Laba PLN Melonjak Jadi Rp 17,4 Triliun, Stafsus Erick Thohir: BUMN Berada di Jalur yang Benar

Laba PLN Melonjak Jadi Rp 17,4 Triliun, Stafsus Erick Thohir: BUMN Berada di Jalur yang Benar

Whats New
Penurunan Anggaran Subsidi Energi Jadi Rp 336,7 Triliun Dinilai Tidak Rugikan Pertamina

Penurunan Anggaran Subsidi Energi Jadi Rp 336,7 Triliun Dinilai Tidak Rugikan Pertamina

Whats New
IHSG Dibuka Menguat Hari Ini, Kembali Dekati 7.200

IHSG Dibuka Menguat Hari Ini, Kembali Dekati 7.200

Whats New
BI Luncurkan 7 Pecahan Uang Rupiah Baru Hari Ini, Apa Saja?

BI Luncurkan 7 Pecahan Uang Rupiah Baru Hari Ini, Apa Saja?

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Turun Rp 5.000 Per Gram, Cek Harga Emas Antam Hari Ini Ukuran 0,5 hingga 1.000 Gram

Turun Rp 5.000 Per Gram, Cek Harga Emas Antam Hari Ini Ukuran 0,5 hingga 1.000 Gram

Whats New
Permudah Seleksi CV, Bangun Job Portal Sendiri Bersama Jobseeker Company

Permudah Seleksi CV, Bangun Job Portal Sendiri Bersama Jobseeker Company

Work Smart
Rayakan Hari Jadi Ke-7, J&T Express Beri Pelanggan Bebas Ongkir 100 Persen

Rayakan Hari Jadi Ke-7, J&T Express Beri Pelanggan Bebas Ongkir 100 Persen

BrandzView
Indonesia Punya 4 Kekuatan untuk Menghadapi Ketidakpastian Global, Apa Saja?

Indonesia Punya 4 Kekuatan untuk Menghadapi Ketidakpastian Global, Apa Saja?

Whats New
Harga Minyak Mentah Dunia Menguat, Ini Penyebabnya

Harga Minyak Mentah Dunia Menguat, Ini Penyebabnya

Whats New
Lowongan Kerja BUMN PT LPP Agro Nusantara untuk S1 Psikologi, Ini Syaratnya

Lowongan Kerja BUMN PT LPP Agro Nusantara untuk S1 Psikologi, Ini Syaratnya

Work Smart
Aplikasi dan Medsos Pemerintah Bejibun, tapi Tidak Optimal

Aplikasi dan Medsos Pemerintah Bejibun, tapi Tidak Optimal

Whats New
Restrukturisasi dan Bersih-bersih di BUMN Harus Jadi Program Berkelanjutan

Restrukturisasi dan Bersih-bersih di BUMN Harus Jadi Program Berkelanjutan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.