Sejumlah BUMN Bakal "Diguyur" PMN, Ini Rincian yang Disetujui Komisi VI DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi VI DPR RI menyetujui Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam bentuk tunai dan non-tunai kepada 10 Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kementerian BUMN sendiri mengajukan PMN sebesar Rp 73 triliun untuk mengembangkan usaha maupun penugasan negara.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal mengatakan, pihaknya menyetujui usulan PMN Tunai tahun 2023.

"Komisi VI DPR RI menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara dengan rincian sebagai berikut. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebesar Rp 10 triliun," kata dia dalam rapat kerja dengan Kementerian BUMN dikutip dari Antara, Senin (4/7/2022)

Baca juga: Erick Thohir Targetkan Total Dividen BUMN Capai Rp 50 Triliun pada 2024

Ia memerinci, PMN sebesar Rp 10 triliun untuk PLN akan digunakan untuk pembangunan ketenagalistrikan sektor pembangkit, transmisi, gardu induk dan distribusi, termasuk Program Listrik Desa dan Pembangkit EBT yang merupakan penugasan dari pemerintah.

Komisi VI DPR RI juga menyetujui suntikan modal untuk PT LEN Industri (Persero)/Defend ID sebesar Rp 3 triliun untuk pengembangan usaha berupa pembangunan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi radar, pesawat, kapal, amunisi, medium tank, kendaraan tempur dan modernisasi senjata.

Baca juga: Minta Modal Rp 73,6 Triliun, Erick Thohir: Kami Pastikan PMN Ini Membawa Hasil yang Baik

Defend ID juga akan mendapatkan PMN non tunai sebesar Rp 838,4 miliar dari konversi Rekening Dana Investasi atau Subsidiary Loan Agreement.

Selanjutnya, PMN diberikan pada holding BUMN pangan yaitu PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food sebesar Rp 2 triliun.

Uang tersebut akan digunakan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha demi mewujudkan ketahanan pangan nasional.

ID Food juga akan mendapatkan PMN non-tunai sebesar Rp 2,6 triliun untuk memperkuat struktur permodalan dan perbaikan kinerja perusahaan.

Baca juga: Menang PKPU, Erick Thohir Pastikan Garuda Indonesia Disuntik PMN Rp 7,5 Triliun

PT Hutama Karya (Persero) juga disetujui mendapat suntikan modal paling besar yakni Rp 30,56 triliun untuk pembangunan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang terdiri atas PMN konstruksi JTTS Tahap I dan Tahap II.

Selanjutnya PMN untuk PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)/In Journey sebesar Rp 9,5 triliun untuk penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi, pengembangan infrastruktur pariwisata dan infrastruktur aviasi, serta pembebasan lahan dan penyelesaian proyek kawasan KEK Mandalika.

Baca juga: Tahun Lalu Disuntik APBN Rp 20 Triliun, BUMN IFG Minta Lagi PMN Rp 6 Triliun Tahun Ini