Rudi Rusli
Pegawai Negeri Sipil

Pegawai negeri sipil (PNS) di Kementerian BUMN, lulusan doktoral manajemen strategis Universitas Trisakti.

Isu "Business Judgment Rule" dan "Talent Mobility" di PP Nomor 23 Tahun 2022

Kompas.com - 06/07/2022, 19:23 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

SAAT Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 (PP 23/2022) Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditetapkan dan diundangkan tanggal 8 Juni 2022, yang muncul di permukaan adalah direksi BUMN wajib bertanggung jawab jika BUMN rugi (Kompas.com/13 Juni). Media lain mengangkat angle bahwa komisaris wajib tanggung jawab atas kerugian BUMN (Bisnis.com/13 Juni) sebagai hal utama dari terbitnya PP 23/2022 itu.

Hal tersebut tentunya dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam melihat substansi PP 23/2022. Seolah-olah itu pengaturan yang baru. Memang, substansi mengenai tanggung jawab pribadi direksi dan komisaris tercantum pada PP 23/2022 tersebut. Namun substansi tanggung jawab direksi dan komisaris BUMN tersebut, bukan substansi baru dari PP yang merupakan perubahan atas PP Nomor 45 Tahun 2005 (PP 45/2005) tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN itu.

Baca juga: Aturan Baru Jokowi, Direksi BUMN Bisa Digugat bila Merugi, dan Dilarang Jadi Pengurus Parpol

Hal yang baru dalam PP 23/2022 tersebut, yang justru kurang mendapatkan perhatian media adalah dikenalkannya prinsip Business Judgment Rule (BJR), yang mengatur direksi atau komisaris atau dewan pengawas BUMN dapat dilindungi meskipun perseroan mengalami kerugian. Dalam hukum korporasi, hal ini juga bukan hal baru, mengingat prinsip BJR sudah dikenal dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (UU PT).

Sebenarnya, apa-apa yang ada di dalam UU PT tersebut semestinya juga berlaku untuk BUMN, karena Pasal 11 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menegaskan bahwa “terhadap BUMN Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi PT sebagaimana diatur dalam UU PT”. Jadi jelas sudah, kesalahpahaman membaca PP 23/2022 terjadi bilamana ada yang merasa pengaturan tanggung jawab penuh direksi dan komisaris atau dewan pengawas BUMN dalam PP 23/2022 tersebut merupakan sesuatu yang baru.

Namun, dimasukkannya isu BJR dalam PP 23/2022 merupakan penegasan dan upaya melengkapi norma tanggung jawab pribadi direksi dan komisaris BUMN. Pada Pasal 27 ayat 22 PP tersebut dinyatakan, “Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUMN apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya”.

Pada ayat selanjutnya dinyatakan, “Setiap anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perusahaan apabila dapat membuktikan: a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN; c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut”.

Pengaturan terkait direksi tersebut persis sama dengan Pasal 97 ayat 5 UU PT. Sedangkan pada Pasal 59 menjelaskan tentang BJR khusus untuk komisaris atau dewan pengawas BUMN. Dalam ayat 2 dinyatakan, “Komisaris dan dewan pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUMN apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya”.

Pada ayat selanjutnya dinyatakan, “Anggota komisaris dan dewan pengawas tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perusahaan apabila dapat membuktikan: a. telah melakukan Pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan/Perum dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan/Perum; b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan Pengurusan Direksi yang kerugian; dan c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut”.

Substansi pengaturan mengenai komisaris/dewan pengawas pada Pasal 59 PP 23/2022 ini juga persis sama dengan Pasal 144 ayat (5) UU PT. Munculnya prinsip BJR dalam PP 23/2022 dimaksudkan untuk memberikan semacam keseimbangan kepada direksi dan komisaris/dewan pengawas BUMN mengingat pengurus dan pegawai BUMN sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantarasan Tindak Pidana Korupsi, dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas dugaan tindak pidana korupsi karena menyebabkan kerugian keuangan negara (baca: BUMN).

Baca juga: Jokowi Wajibkan Menteri Periksa Rekam Jejak Calon Direksi BUMN

Hal itu tentu berpotensi menimbulkan kekhawatiran bagi direksi atau komisaris/dewan pengawas BUMN dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dalam mengelola, mengatur, dan mengambil keputusan terkait dengan bisnis yang dijalankan BUMN. Karenanya BJR memberikan rambu-rambu yang dapat dibuktikan direksi dan komisaris/dewan pengawas BUMN bahwa ia telah menjalankan tugasnya secara baik, sungguh-sungguh, dan profesional.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
 Harga Minyak WTI Turun di Bawah 90 Dollar AS Per Barrel, Terendah dalam 6 Bulan

Harga Minyak WTI Turun di Bawah 90 Dollar AS Per Barrel, Terendah dalam 6 Bulan

Whats New
Jelang 'BUMN Legal Summit 2022', Kementerian BUMN Edukasi Mahasiswa Hukum

Jelang "BUMN Legal Summit 2022", Kementerian BUMN Edukasi Mahasiswa Hukum

Whats New
Transformasi Erajaya, dari Jualan Ponsel, Kini Fokus Jadi 'Lifestyle Smart Retailer' Terbesar di Asteng

Transformasi Erajaya, dari Jualan Ponsel, Kini Fokus Jadi "Lifestyle Smart Retailer" Terbesar di Asteng

Whats New
Ketidakpastian Global Tidak Buat Warren Buffett Berhenti Borong Saham-saham Ini

Ketidakpastian Global Tidak Buat Warren Buffett Berhenti Borong Saham-saham Ini

Whats New
Kementerian PUPR Terima Anggaran Rp 125,2 Triliun, Ini Agenda Kerjanya

Kementerian PUPR Terima Anggaran Rp 125,2 Triliun, Ini Agenda Kerjanya

Whats New
Menhub Minta Maskapai Tak Kenakan Tarif Tinggi Tiket Pesawat

Menhub Minta Maskapai Tak Kenakan Tarif Tinggi Tiket Pesawat

Whats New
[POPULER MONEY] Token ASIX Anang Tak Masuk Kripto Terdaftar | Jokowi: Fundamental Ekonomi RI Baik

[POPULER MONEY] Token ASIX Anang Tak Masuk Kripto Terdaftar | Jokowi: Fundamental Ekonomi RI Baik

Whats New
Target Pendapatan Negara 2023 Dipatok Rp 2.443,6 Triliun, Paling Besar dari Perpajakan

Target Pendapatan Negara 2023 Dipatok Rp 2.443,6 Triliun, Paling Besar dari Perpajakan

Whats New
Token Tadpole Finance Resmi Jadi Aset Kripto Terdaftar di Bappebti

Token Tadpole Finance Resmi Jadi Aset Kripto Terdaftar di Bappebti

Rilis
Genjot Pemulihan Ekonomi Nasional, Puan Minta Pemerintah Pertajam Insentif Pajak

Genjot Pemulihan Ekonomi Nasional, Puan Minta Pemerintah Pertajam Insentif Pajak

Whats New
Hadapi Ancaman Resesi Global, Wakil Ketua MPR: RI Termasuk Negara yang Fundamental Perekonomiannya Kuat

Hadapi Ancaman Resesi Global, Wakil Ketua MPR: RI Termasuk Negara yang Fundamental Perekonomiannya Kuat

Whats New
APBN 2023 Lebih Banyak Dikucurkan Buat Infrastruktur, Pendidikan, hingga Bansos

APBN 2023 Lebih Banyak Dikucurkan Buat Infrastruktur, Pendidikan, hingga Bansos

Whats New
Perumnas Gandeng IPB Sediakan Hunian Bagi Tenaga Pendidik

Perumnas Gandeng IPB Sediakan Hunian Bagi Tenaga Pendidik

Rilis
Kode Bank BCA Syariah dan Bank Lain untuk Keperluan Transfer Beda Bank

Kode Bank BCA Syariah dan Bank Lain untuk Keperluan Transfer Beda Bank

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.