Rudi Rusli
Pegawai Negeri Sipil

Pegawai negeri sipil (PNS) di Kementerian BUMN, lulusan doktoral manajemen strategis Universitas Trisakti.

Isu "Business Judgment Rule" dan "Talent Mobility" di PP Nomor 23 Tahun 2022

Kompas.com - 06/07/2022, 19:23 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

SAAT Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 (PP 23/2022) Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditetapkan dan diundangkan tanggal 8 Juni 2022, yang muncul di permukaan adalah direksi BUMN wajib bertanggung jawab jika BUMN rugi (Kompas.com/13 Juni). Media lain mengangkat angle bahwa komisaris wajib tanggung jawab atas kerugian BUMN (Bisnis.com/13 Juni) sebagai hal utama dari terbitnya PP 23/2022 itu.

Hal tersebut tentunya dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam melihat substansi PP 23/2022. Seolah-olah itu pengaturan yang baru. Memang, substansi mengenai tanggung jawab pribadi direksi dan komisaris tercantum pada PP 23/2022 tersebut. Namun substansi tanggung jawab direksi dan komisaris BUMN tersebut, bukan substansi baru dari PP yang merupakan perubahan atas PP Nomor 45 Tahun 2005 (PP 45/2005) tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN itu.

Baca juga: Aturan Baru Jokowi, Direksi BUMN Bisa Digugat bila Merugi, dan Dilarang Jadi Pengurus Parpol

Hal yang baru dalam PP 23/2022 tersebut, yang justru kurang mendapatkan perhatian media adalah dikenalkannya prinsip Business Judgment Rule (BJR), yang mengatur direksi atau komisaris atau dewan pengawas BUMN dapat dilindungi meskipun perseroan mengalami kerugian. Dalam hukum korporasi, hal ini juga bukan hal baru, mengingat prinsip BJR sudah dikenal dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (UU PT).

Sebenarnya, apa-apa yang ada di dalam UU PT tersebut semestinya juga berlaku untuk BUMN, karena Pasal 11 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menegaskan bahwa “terhadap BUMN Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi PT sebagaimana diatur dalam UU PT”. Jadi jelas sudah, kesalahpahaman membaca PP 23/2022 terjadi bilamana ada yang merasa pengaturan tanggung jawab penuh direksi dan komisaris atau dewan pengawas BUMN dalam PP 23/2022 tersebut merupakan sesuatu yang baru.

Namun, dimasukkannya isu BJR dalam PP 23/2022 merupakan penegasan dan upaya melengkapi norma tanggung jawab pribadi direksi dan komisaris BUMN. Pada Pasal 27 ayat 22 PP tersebut dinyatakan, “Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUMN apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya”.

Pada ayat selanjutnya dinyatakan, “Setiap anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perusahaan apabila dapat membuktikan: a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN; c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut”.

Pengaturan terkait direksi tersebut persis sama dengan Pasal 97 ayat 5 UU PT. Sedangkan pada Pasal 59 menjelaskan tentang BJR khusus untuk komisaris atau dewan pengawas BUMN. Dalam ayat 2 dinyatakan, “Komisaris dan dewan pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUMN apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya”.

Pada ayat selanjutnya dinyatakan, “Anggota komisaris dan dewan pengawas tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perusahaan apabila dapat membuktikan: a. telah melakukan Pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan/Perum dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan/Perum; b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan Pengurusan Direksi yang kerugian; dan c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut”.

Substansi pengaturan mengenai komisaris/dewan pengawas pada Pasal 59 PP 23/2022 ini juga persis sama dengan Pasal 144 ayat (5) UU PT. Munculnya prinsip BJR dalam PP 23/2022 dimaksudkan untuk memberikan semacam keseimbangan kepada direksi dan komisaris/dewan pengawas BUMN mengingat pengurus dan pegawai BUMN sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantarasan Tindak Pidana Korupsi, dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas dugaan tindak pidana korupsi karena menyebabkan kerugian keuangan negara (baca: BUMN).

Baca juga: Jokowi Wajibkan Menteri Periksa Rekam Jejak Calon Direksi BUMN

Hal itu tentu berpotensi menimbulkan kekhawatiran bagi direksi atau komisaris/dewan pengawas BUMN dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dalam mengelola, mengatur, dan mengambil keputusan terkait dengan bisnis yang dijalankan BUMN. Karenanya BJR memberikan rambu-rambu yang dapat dibuktikan direksi dan komisaris/dewan pengawas BUMN bahwa ia telah menjalankan tugasnya secara baik, sungguh-sungguh, dan profesional.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PLN Batalkan Program Konversi Kompor Elpiji ke Kompor Listrik

PLN Batalkan Program Konversi Kompor Elpiji ke Kompor Listrik

Whats New
Event F1 H20 Targetkan 20.000 Pengunjung di Danau Toba

Event F1 H20 Targetkan 20.000 Pengunjung di Danau Toba

Whats New
Cara Daftar Kartu Prakerja lewat HP dengan Mudah

Cara Daftar Kartu Prakerja lewat HP dengan Mudah

Work Smart
BI dan Bank Negara Malaysia Perbarui Perjanjian Swap Bilateral LCBSA

BI dan Bank Negara Malaysia Perbarui Perjanjian Swap Bilateral LCBSA

Whats New
Buka Global Forum AMM G20, Mentan SYL Ajak Dunia Implementasikan Pertanian Digital

Buka Global Forum AMM G20, Mentan SYL Ajak Dunia Implementasikan Pertanian Digital

Rilis
Luhut: Dunia melihat Indonesia Sebagai Kekuatan Baru dan Mereka Menyampaikan kepada Saya...

Luhut: Dunia melihat Indonesia Sebagai Kekuatan Baru dan Mereka Menyampaikan kepada Saya...

Whats New
Apa Itu Resesi: Simak Pengertian, Penyebab, dan Dampaknya

Apa Itu Resesi: Simak Pengertian, Penyebab, dan Dampaknya

Earn Smart
Lowongan Kerja Pendamping Lokal Desa 2022 untuk Lulusan SMA, Ini Kualifikasinya

Lowongan Kerja Pendamping Lokal Desa 2022 untuk Lulusan SMA, Ini Kualifikasinya

Work Smart
Bunga Deposito BRI Naik, Ini Rinciannya

Bunga Deposito BRI Naik, Ini Rinciannya

Spend Smart
Menkop UKM Ingin Industri Furnitur Nasional Tak Hanya 'Jago Kandang'

Menkop UKM Ingin Industri Furnitur Nasional Tak Hanya "Jago Kandang"

Whats New
Ketika UMKM Didorong Masuk ke Pasar Global, Namun Sulit Mendapatkan Akses Pembiayaan...

Ketika UMKM Didorong Masuk ke Pasar Global, Namun Sulit Mendapatkan Akses Pembiayaan...

Whats New
Pemerintah-Banggar DPR Sepakati RUU APBN 2023, Target Inflasi Naik Jadi 3,6 Persen

Pemerintah-Banggar DPR Sepakati RUU APBN 2023, Target Inflasi Naik Jadi 3,6 Persen

Whats New
Strategi Investasi Saham di Tengah Ketidakpastian Global Ala Kaesang Pangarep

Strategi Investasi Saham di Tengah Ketidakpastian Global Ala Kaesang Pangarep

Earn Smart
Depo Kontainer Terpadu Pertama di Indonesia Dibuka di NTT

Depo Kontainer Terpadu Pertama di Indonesia Dibuka di NTT

Whats New
Independensi Lembaga Pengawas dalam UU PDP Jadi Sorotan

Independensi Lembaga Pengawas dalam UU PDP Jadi Sorotan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.