Perbaikan UU Cipta Kerja Ditargetkan Rampung Tahun Ini

Kompas.com - 06/07/2022, 21:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menargetkan perbaikan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja bisa rampung tahun ini. Saat ini koordinasi lintas kementerian/lembaga (K/L) terus dilakukan untuk merampungkan revisi beleid tersebut.

Perbaikan itu menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 25 November 2021 bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat karena cacat formil. MK pun meminta DPR dan pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja dalam waktu 2 tahun.

"Kami optimis selesai sebelum waktunya, secepatnya, kalau bisa tahun ini, ya tahun ini, prosesnya tetap kami jaga," ujar Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum dan Ketahanan Ekonomi Makro, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Elen Setiadi dalam konferensi pers, Rabu (6/7/2022).

Baca juga: Gugat ke MK, Partai Buruh: UU PPP Direvisi karena UU Cipta Kerja, tapi Buruh Tidak Dilibatkan

Perbaikan UU Cipta Kerja juga akan mengacu pada UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang terbita pada 16 Juni 2022.

Dalam proses perbaikan selain melibatkan lintas kementerian dan lembaga, juga akan melibatkan partisipasi publik atau masyarakat seperti yang diatur dalam UU 13/2022.

Nantinya masukan dari berbagai pihak tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan untuk perlu atau tidaknya dilakukan perubahan substansi UU.

Baca juga: Erick Thohir Sebut Putusan MK soal UU Cipta Kerja Berdampak Minim ke BUMN

Ellen mengatakan, jika berbagai masukan tersebut mengharuskan adanya perubahan substansi UU, maka akan dilakukan pengajuan revisi ke DPR. Namun jika tidak ada perubahan subtansi, maka tidak perlu dilakukan revisi melalui parlemen.

"Jadi kami lakukan monitoring dulu, ini adalah bagian dari proses pelibatan publik dalam rangka pemantauan. Paling enggak monitoring (termasuk koordinasi antar K/L) direncanakan sampai Agustus. Ke depan akan dilihat lagi dari situ dan mencoba dirumuskan," jelas dia.

Menurutnya, saat ini pemerintah juga sedang melakukan perbaikan penulisan di dalam UU Cipta Kerja tanpa mengubah substansi, seperti kesalahan penulisan (typo) hingga perbaikan salah rujuk pasal.

Bila sebelumnya tanpa ada UU 13/2022, pemerintah tidak bisa melakukan perbaikan jika terdapat kesalahan penulisan dalam UU, namun dengan aturan ini pemerintah bisa melakukannya sehingga diharapkan dapat mempercepat proses revisi UU Cipta Kerja.

"Kami sadar betul bahwa dalam proses yang ada, terdapat apakah salah ketik atau salah penulisan huruf besar, huruf kecil, dan sebagainya. Seringkali terjadi human error. Jadi itu masih dibuka kemungkinan perbaikan dan dibuka koridornya di UU ini," pungkas Ellen.

Baca juga: UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Proses Perizinan Investasi Tetap Berjalan

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tawarkan Peluang Bisnis Kirim Paket ke Luar Negeri, Usahakurir Beri Penawaran Menguntungkan

Tawarkan Peluang Bisnis Kirim Paket ke Luar Negeri, Usahakurir Beri Penawaran Menguntungkan

Rilis
6 Cara Cek Nomor BPJS Kesehatan dengan NIK KTP

6 Cara Cek Nomor BPJS Kesehatan dengan NIK KTP

Whats New
BUMN ID Food Realisasikan Distribusi Migor 744.000 Liter ke Papua Indonesia Timur

BUMN ID Food Realisasikan Distribusi Migor 744.000 Liter ke Papua Indonesia Timur

Whats New
Turun Rp 5.000 Per Gram, Simak Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Turun Rp 5.000 Per Gram, Simak Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Whats New
Setahun Berdiri untuk UMKM Indonesia, Simak Deretan Fakta Menarik dari Kampus UMKM Shopee

Setahun Berdiri untuk UMKM Indonesia, Simak Deretan Fakta Menarik dari Kampus UMKM Shopee

Work Smart
Ekonom Perkirakan Inflasi Inti RI Naik Jadi 3,5 Persen, Jadi Tantangan Pemulihan Ekonomi

Ekonom Perkirakan Inflasi Inti RI Naik Jadi 3,5 Persen, Jadi Tantangan Pemulihan Ekonomi

Whats New
Sri Mulyani Minta Pertamina Kendalikan BBM Subsidi Pertalite-Solar agar APBN Tidak 'Jebol'

Sri Mulyani Minta Pertamina Kendalikan BBM Subsidi Pertalite-Solar agar APBN Tidak "Jebol"

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Tiket AKAP DAMRI Kini Bisa Dipesan di Alfamart dan Indomaret

Tiket AKAP DAMRI Kini Bisa Dipesan di Alfamart dan Indomaret

Whats New
Kuota Solar dan Pertalite Menipis, BPH Migas Imbau Pemilik Mobil Beralih ke BBM Nonsubsidi

Kuota Solar dan Pertalite Menipis, BPH Migas Imbau Pemilik Mobil Beralih ke BBM Nonsubsidi

Whats New
Harga Minyak Mentah Naik, Usai IEA Perkirakan Pertumbuhan Permintaan 2022

Harga Minyak Mentah Naik, Usai IEA Perkirakan Pertumbuhan Permintaan 2022

Whats New
Penerimaan Pajak Capai Rp 1.028,5 Triliun hingga Juli 2022

Penerimaan Pajak Capai Rp 1.028,5 Triliun hingga Juli 2022

Whats New
Jelang Akhir Pekan, IHSG Diproyeksi Kembali Menguat

Jelang Akhir Pekan, IHSG Diproyeksi Kembali Menguat

Whats New
Memulihkan Rantai Pasok Pangan Halal

Memulihkan Rantai Pasok Pangan Halal

Whats New
Sentimen Inflasi Tidak Bertahan Lama, Wall Street Ditutup Variatif

Sentimen Inflasi Tidak Bertahan Lama, Wall Street Ditutup Variatif

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.