Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Bahlil: Jujur, Negara Belum Hadir Maksimal Mengurus UMKM

Kompas.com - 07/07/2022, 06:05 WIB
Ade Miranti Karunia,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Namun ia mengakui pemerintah belum maksimal mengurus UMKM.

"UMKM menjadi soko guru dan tulang punggung perekonomian nasional kita, memegang peranan 61 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto) kita. Tapi jujur, negara belum hadir secara maksimal untuk mengurus Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)," ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Kompas.com Kamis (7/7/2022).

Oleh karena itu, pemerintah menyatakan akan terus memberikan stimulus berupa kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMK Perseorangan.

Baca juga: Dikaitkan dengan ACT, Bukalapak Buka Suara

Stimulus untuk UMKM tersebut diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK).

Bahlil mengatakan kunci UMKM berkembang ada pada akses pembiayaan melalui lembaga perbankan.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Investasi menyelenggarakan kegiatan Pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Perseorangan di De Tjolomadoe, Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu (6/7/2022).

Dalam kesempatan tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir mengapresiasi Kementerian Investasi yang telah memudahkan pelaku UMK Perseorangan dalam mengurus perizinan dengan adanya Online Single Submission (OSS).

Baca juga: Erick Thohir: Penyerapan Kredit UMKM di Malaysia Capai 50 Persen, di Indonesia Baru 20 Persen

Selain itu, Erick juga menekankan pentingnya kolaborasi antarkementerian seperti yang dilakukan pada kegiatan pemberian NIB. Mantan Presiden Klub Inter Milan ini bilang, keberpihakan pemerintah pada ekonomi kerakyatan, khususnya UMKM adalah hal yang ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya yakin dengan proses yang dimudahkan, yaitu pembuatan NIB melalui OSS, pembiayaan UMK Perseorangan yang dulu sulit mendapatkan data, kini menjadi lebih mudah. BUMN akan membantu pada aspek pembiayaan dan pendampingan. Antarkementerian saling berkolaborasi memberikan kemudahan kepada UMK Perseorangan, tidak hanya pemberian izin tapi juga kemudahan pembiayaan," tuturnya.

Berdasarkan data Kementerian Investasi, sebanyak 1.457.328 NIB telah diterbitkan dan UMK mendominasi sebesar 98 persen dari jumlah NIB tersebut hingga per 2 Juli 2022.

Provinsi Jawa Tengah pada periode yang sama menempati peringkat ketiga dari seluruh provinsi di Indonesia dengan terbitnya 171.928 NIB atau setara dengan 11,8 persen.

Khusus untuk wilayah Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri menyumbang data penerbitan NIB terbesar yaitu sebanyak 20.478 NIB.

Baca juga: Soal Investasi di Indonesia Dikuasai 1 Negara, Ini Kata Menteri Bahlil

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

ICDX Targetkan Transaksi Komoditi Syariah Capai Rp 2,5 Triliun

ICDX Targetkan Transaksi Komoditi Syariah Capai Rp 2,5 Triliun

Whats New
Ketentuan Cuti Melahirkan ASN akan Diperbarui, Termasuk bagi ASN Pria

Ketentuan Cuti Melahirkan ASN akan Diperbarui, Termasuk bagi ASN Pria

Whats New
THR Lebaran 2024: Cara Menghitung, Kriteria Penerima, hingga Sanksi

THR Lebaran 2024: Cara Menghitung, Kriteria Penerima, hingga Sanksi

Work Smart
Memburu Penerimaan Negara Tanpa Menaikkan PPN

Memburu Penerimaan Negara Tanpa Menaikkan PPN

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 19 Maret 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 19 Maret 2024

Spend Smart
Info Pangan 19 Maret 2024: Beras Masih Mahal, Harga Telur Naik Tembus Rp 34.000

Info Pangan 19 Maret 2024: Beras Masih Mahal, Harga Telur Naik Tembus Rp 34.000

Whats New
Investor Menanti Kebijakan Suku Bunga The Fed, Harga Emas Dunia Naik

Investor Menanti Kebijakan Suku Bunga The Fed, Harga Emas Dunia Naik

Whats New
IHSG Bakal Bangkit? Simak Analisis dan Rekomendasi Sahamnya

IHSG Bakal Bangkit? Simak Analisis dan Rekomendasi Sahamnya

Whats New
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Whats New
Menanti Kebijakan The Fed, Wall Street Hijau

Menanti Kebijakan The Fed, Wall Street Hijau

Whats New
Percepat Revisi PP 96/2021, Indonesia Incar Kempit 61 Persen Saham Freeport

Percepat Revisi PP 96/2021, Indonesia Incar Kempit 61 Persen Saham Freeport

Whats New
Manajemen: BCA Mobile dan myBCA Akan Berjalan Bersamaan dalam Jangka Waktu Panjang

Manajemen: BCA Mobile dan myBCA Akan Berjalan Bersamaan dalam Jangka Waktu Panjang

Whats New
Perbedaan Inflasi dan Deflasi serta Untung Ruginya bagi Ekonomi

Perbedaan Inflasi dan Deflasi serta Untung Ruginya bagi Ekonomi

Whats New
Ini 4 Perusahaan Terindikasi 'Fraud' Rp 2,5 Triliun yang Diungkap oleh Sri Mulyani

Ini 4 Perusahaan Terindikasi "Fraud" Rp 2,5 Triliun yang Diungkap oleh Sri Mulyani

Whats New
[POPULER MONEY] Polemik Kenaikan PPN 12 Persen | Sri Mulyani Laporkan Dugaan 'Fraud' 4 Debitor LPEI

[POPULER MONEY] Polemik Kenaikan PPN 12 Persen | Sri Mulyani Laporkan Dugaan "Fraud" 4 Debitor LPEI

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com