Dapat Tambahan PMN, BUMN Diminta Bisa Memanfaatkannya Secara Optimal

Kompas.com - 07/07/2022, 21:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR RI menyetujui usulan Menteri BUMN Erick Thohir untuk memberikan tambahan penyertaan modal negara (PMN) untuk 10 BUMN dengan nilai Rp 73 triliun.

BUMN yang mendapatkan PMN di tahun 2023 adalah PT PLN, PT LEN, ID Food (Rajawali Nusantara Indonesia), PT Hutama Karya, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Aviata), PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, PT Kereta Api Indonesia, PT Reasuransi Indonesia Utama, Perum DAMRI, AirNav.

Pakar Politik Ekonomi Pembangunan Internasional, Universitas Gadjah Mada (UGM), Poppy Sulistyaning Winanti menilai tambahan PMN untuk BUMN merupakan dukungan Negara kepada perusahaan milik Negara.

Baca juga: PMN Lambat Cair, Penyelesaian Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Terancam Mundur

Sebab, selama ini BUMN banyak mengemban peran kepanjangan tangan Negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bentuk pelayanan kepada masyarakat ini yang tak menjadi tanggung jawab badan usaha swasta Nasional atau asing.

Selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, BUMN juga mempunyai tugas untuk menjaga ketahanan ekonomi Nasional. Sejatinya tugas untuk menjaga ketahanan ekonomi Nasional dilakukan oleh Negara.

Namun Negara bisa mendelegasikan kewajiban tersebut kepada institusi yang dimilikinya atau melalui BUMN.

Dengan pemerintah memberikan tambahan PMN dinilai Poppy juga untuk memastikan BUMN dapat kembali sehat. Jika BUMN sehat, maka tugas Negara untuk menjaga perekonomian Nasional dan memberikan pelayanan berkesinambungan kepada masyarakat.

"Memang BUMN tugasnya berat. Mereka dituntut bekerja profesional untuk mendapatkan keuntungan. Namun disisi yang lain mereka memiliki tanggung jawab untuk melayani masyarakat sebagai kepanjangan tangan Negara. Sehingga tambahan PMN adalah wajar sebagai dukungan Negara ke BUMN. Sehingga masyarakat dapat melihat hasil nyata dari tambahan modal tersebut,"kata Poppy, dilansir dari Kontan.co.id, Kamis (7/7/2022).

Meski mendapatkan dukungan dari Negara, dalam penggelolaan BUMN harus dilakukan dengan prudent. Lanjut Poppy, BUMN harus bisa menunjukan kepada masyarakat bahwa dukungan yang diberikan Negara selama ini dimanfaatkan secara optimal.

Sehingga, BUMN bisa tumbuh dan berkembang untuk dapat memberikan kontribusi yang lebih besar kepada Negara berupa dividen maupun layanan prima. Sehingga, ketika BUMN dikelola tidak baik, Pemerintah melalui Kementrian BUMN berhak untuk melakukan perombakan manajemen.

Baca juga: Dapat PMN Rp 10 Triliun, Ini yang Mau Dilakukan PLN

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.