Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fakta-fakta Kendala LRT Jabodebek, hingga Uji Cobanya Diundur Jadi Desember 2022

Kompas.com - 08/07/2022, 08:15 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memutuskan untuk kembali mengundur jadwal uji coba LRT (Light Rail Transit) Jabodebek yang awalnya Agustus 2022 menjadi Desember 2022.

Sebelumnya, pemerintah menargetkan soft launching LRT Jabodebek akan dilakukan berbarengan dengan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2022.

Keputusan mengundur jadwal uji coba LRT ini bukan pertama kali dilakukan, sebelumnya pemerintah menjadwalkan uji coba LRT pada Juli 2022 kemudian jadwal uji coba kembali diundur.

Baca juga: Punya Bisnis Model Tak Sesuai UU, Dirut KAI Sebut Proyek LRT Jabodebek Agak Aneh

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menjelaskan, uji coba LRT ini diputuskan untuk diundur setelah dilakukan peninjauan oleh konsultan terkait kesiapan operasi secara menyeluruh.

"Termasuk dari sisi penyiapan organisasi, SDM serta kompetensinya, masih dibutuhkan waktu familiarisasi dengan sistem GoA3/driverless yang belum pernah digunakan oleh operator kereta api yang ditunjuk," ujar Adita saat dihubungi Kompas.com, Senin (4/7/2022).

"Uji coba dengan sistem GoA3 penuh tanpa penumpang Insya Allah akan dimulai di bulan Desember 2022," sambung Adita.

Baca juga: KAI Gandeng Operator KA Malaysia, Latih 92 Pekerja LRT Jabodebek

Ditarget beroperasi semester I 2021

Adita mengatakan, pemerintah terus mengutamakan aspek keselamatan dalam pembangunan infrastruktur transportasi termasik LRT.

Ia menargetkan, LRT Jabodebek akan beroperasi pada tahun 2023 mendatang.

"Operasi melayani penumpang ditargetkan di semester 1 tahun 2023," ucap dia.

Baca juga: Ungkap Kendala Proyek LRT Jabodebek, Dirut PT KAI: Desainnya Sudah Enggak Benar dari Awal...

Desain pembiayaan tidak benar

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) Didiek Hartantyo mengatakan, sejak awal, desain pembiayaan LRT Jabodebek tidak benar sehingga menjadi beban untuk Persero.

"Karena desainnya sudah enggak benar dari awal, jadi ini lah LRT (Jabodebek) bagian kereta api dan ini akan jadi beban," kata Didiek dalam rapat dengan pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR, sebagaimana dikutip dari YouTube Komisi V DPR, Kamis (7/7/2022).

Didiek mengatakan, proyek LRT Jabodebek dimulai pada 2015 yang lalu, yang diinisiasi perusahaan kontraktor dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Baca juga: Uji Coba LRT Jabodebek Diundur Jadi Desember 2022, Mulai Beroperasi 2023

Namun, pada tahun 2017, kontraktor BUMN kesulitan untuk melakukan penagihan.

"Di 2017 itu lah Menteri Keuangan menyampaikan bahwa keuangan negara tidak memungkinkan untuk mengeluarkan Rp 29,9 triliun untuk membangun ini, tapi pemerintah akan membayar secara mencicil," ujarnya.

Didek menilai, hal tersebut tidak sesuai dengan bisnis model yang diatur dalam aturan perundang-undangan yang ada.

"Jadi projek ini agak aneh karena pemilik proyek Kemenhub, kontraktor Adhi Karya, di Perpres 49 PT KAI sebagai pembayar, kalau dibuka anatomi ini tidak wajar, namun ini dalam rangka menyelesaikan proyek strategi nasional," ucap dia.

Baca juga: Agar LRT Palembang Ramai, Layanan Feeder BRT Digratiskan hingga Desember 2022

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Pembiayaan Kendaraan Listrik BSI Melejit di Awal 2024

Pembiayaan Kendaraan Listrik BSI Melejit di Awal 2024

Whats New
Peringati Hari Bumi, Karyawan Blibli Tiket Donasi Limbah Fesyen

Peringati Hari Bumi, Karyawan Blibli Tiket Donasi Limbah Fesyen

Whats New
Great Eastern Hadirkan Asuransi Kendaraan Listrik, Tanggung Kerusakan sampai Kecelakaan Diri

Great Eastern Hadirkan Asuransi Kendaraan Listrik, Tanggung Kerusakan sampai Kecelakaan Diri

Earn Smart
Setelah Akuisisi, Mandala Finance Masih Fokus ke Bisnis Kendaraan Roda Dua

Setelah Akuisisi, Mandala Finance Masih Fokus ke Bisnis Kendaraan Roda Dua

Whats New
KKP Gandeng Kejagung untuk Kawal Implementasi Aturan Tata Kelola Lobster

KKP Gandeng Kejagung untuk Kawal Implementasi Aturan Tata Kelola Lobster

Whats New
Pengusaha Harap Putusan MK soal Pilpres Dapat Ciptakan Iklim Investasi Stabil

Pengusaha Harap Putusan MK soal Pilpres Dapat Ciptakan Iklim Investasi Stabil

Whats New
IHSG dan Rupiah Kompak Menguat di Akhir Sesi 23 April 2024

IHSG dan Rupiah Kompak Menguat di Akhir Sesi 23 April 2024

Whats New
Rupiah Diramal Bisa Kembali Menguat di Bawah Rp 16.000 Tahun Ini

Rupiah Diramal Bisa Kembali Menguat di Bawah Rp 16.000 Tahun Ini

Whats New
Bagaimana Prospek IPO di Indonesia Tahun Ini Usai Pemilu?

Bagaimana Prospek IPO di Indonesia Tahun Ini Usai Pemilu?

Whats New
Harga Makanan Global Diperkirakan Turun, Konsumen Bakal Lega

Harga Makanan Global Diperkirakan Turun, Konsumen Bakal Lega

Whats New
Laba Bersih Astra Agro Lestari Turun 38,8 Persen, Soroti Dampak El Nino

Laba Bersih Astra Agro Lestari Turun 38,8 Persen, Soroti Dampak El Nino

Whats New
Naik, Pemerintah Tetapkan Harga Acuan Batu Bara hingga Emas April 2024

Naik, Pemerintah Tetapkan Harga Acuan Batu Bara hingga Emas April 2024

Whats New
Alasan Mandala Finance Tak Bagi Dividen untuk Tahun Buku 2023

Alasan Mandala Finance Tak Bagi Dividen untuk Tahun Buku 2023

Whats New
Efek Panjang Pandemi, Laba Bersih Mandala Finance Turun 35,78 Persen

Efek Panjang Pandemi, Laba Bersih Mandala Finance Turun 35,78 Persen

Whats New
Heboh soal Beli Sepatu Rp 10 Juta Kena Bea Masuk Rp 31 Juta, Cek Ketentuannya

Heboh soal Beli Sepatu Rp 10 Juta Kena Bea Masuk Rp 31 Juta, Cek Ketentuannya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com