Jokowi Bandingkan Harga BBM RI dengan Singapura hingga Jerman

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut saat ini harga energi, terutama minyak, sudah mengalami lonjakan tinggi sejak beberapa bulan terakhir. Kondisi ini diakibatkan bentrok militer antara Rusia dan Ukraina.

Selain itu, menurut Jokowi, kenaikan harga minyak dunia juga disebabkan karena efek pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya normal. Hal ini pula yang juga terjadi di Indonesia.

Lanjut Jokowi, banyak negara sudah menyesuaikan harga BBM. Sementara di sisi lain, pemerintah masih menahan harga Pertalite tidak naik sampai hari ini karena masih disokong subsidi.

"Negara kita masih tahan untuk tidak menaikkan yang namanya Pertalite. Negara lain yang namanya bensin sudah di angka Rp 31.000 (per liter)," jelas Jokowi di acara Hari Keluarga Nasional ke-29 di Medan seperti dikutip dari YouTube Sekretariat Negara pada Jumat (8/7/2022).

Baca juga: Jokowi: Hati-hati yang Suka Makan Roti dan Mi, Harganya Bisa Naik

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lalu membandingkan harga bensin dengan sejumlah negara. Jika menggunakan perbandingan dengan negara lain, kata Jokowi, harga bensin di Tanah Air relatif lebih murah.

"Jerman dan Singapura sudah Rp 31.000 (per liter). Thailand sudah Rp 20.000 (per liter), kita (Pertalite) masih Rp 7.650 (per liter). Karena apa? Disubsidi oleh APBN," kata Jokowi lagi.

Jokowi berujar, harga minyak dunia naik gila-gilaan, terutama setelah konflik militer di Ukraina, di mana pasokan energi menipis.

"(Harga) minyak (dunia) saat normal dulu sebelum pandemi hanya 60 dollar AS (per barel). Sekarang itu sampai 110-120 dollar AS per barelnya, sudah dua kali lipat, hati-hati," ucap Jokowi.

Baca juga: Jokowi Ajak Rakyat Bersyukur Harga Beras Tidak Naik

Jokowi bilang, kenaikan harga minyak dunia bisa membuat APBN terancam jebol alias mengalami defisit lebih parah apabila tidak segera diambil tindakan.

Kendati demikian, sambung dia, jika kondisi sulit ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin APBN tak lagi kuat menanggung sehingga harus memaksa pemerintah untuk menaikkan harga Pertalite di masa mendatang.