Mobil Mewah Isi Pertalite, Stafsus Wapres: Orang Kaya Harusnya Malu

KOMPAS.com - Staf Khusus (Stafsus) Wakil Presiden Maruf Amin, Ikhsan Abdullah, menyatakan Pertamina perlu terus memberikan edukasi kepada masyarakat, secara langsung maupun tidak langsung bahwa BBM bersubsidi hanya diperuntukkan bagi kalangan tidak mampu.

Tujuannya, lanjut Ikhsan, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar hanya ditujukan bagi kalangan menengah ke bawah.

Dia mencontohkan di setiap SPBU ditempel tulisan, "BBM Subsidi Khusus Bagi Masyarakat Tidak Mampu" sehingga orang yang antre membeli BBM bersubsidi menjadi malu kalau menggunakan yang bukan haknya.

"Seharusnya memang begitu. Masak membeli mobil atau sepeda motor mewah mampu, tetapi BBM masih mengkonsumsi jatah orang menengah ke bawah. Orang kaya harusnya malu jika mengisi BBM subsidi di kendaraannya," katanya dikutip dari Antara, Minggu (10/7/2022).

Baca juga: Jokowi Tanya soal Harga BBM: Kalau Naik, Setuju?

Sejak 01 Juli 2022, Pertamina membuka pendaftaran kendaraan yang mengkonsumsi BBM subsidi, yaitu Pertalite dan Solar, hal itu guna memastikan BBM subsidi yang disalurkan lebih tepat sasaran.

Terdapat tiga cara pendaftaran yang mudah dilakukan. Pertama, melalui Website subsiditepat.mypertamina.id. Cara kedua, dengan aplikasi MyPertamina. Dan ketiga, bisa datang langsung ke SPBU untuk dibantu mendaftarkan kendaraan.

Pendaftaran dilakukan, guna mendapatkan QR Code, yang menjadi dasar bagi petugas SPBU untuk melayani penjualan BBM bersubsidi. Dan ke depan, hanya jenis kendaraan yang sesuai dengan peraturan dan telah terdaftar yang dibuktikan dengan QR Code, yang dapat membeli BBM subsidi.

Ikhsan yang juga Wakil Sekjen Bidang Hukum dan HAM Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan, mengambil hak orang lain adalah perbuatan dilarang agama manapun.

Baca juga: Alasan Jokowi Tahan Pertalite Tidak Naik meski Bisa Bikin APBN Jebol

Oleh karena itu Katib Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu mengimbau masyarakat agar tidak mengambil hak milik orang lain, termasuk di antaranya penggunaan BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar, yang dikhususkan bagi kalangan menengah ke bawah.

"Aturan itu sudah tepat. Sebab, orang mampu memang jangan menggunakan BBM subsidi. Karena itu bukan haknya," ujarnya.

Alasan Pertalite belum naik

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut saat ini harga energi, terutama minyak mentah, sudah meroket tinggi sejak beberapa bulan terakhir. Kondisi ini diakibatkan konflik militer antara Rusia dan Ukraina.

Selain itu, menurut Jokowi, kenaikan harga minyak dunia juga disebabkan karena efek pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya normal. Hal ini pula yang juga terjadi di Indonesia.

Lanjut Jokowi, banyak negara sudah menyesuaikan harga BBM. Sementara di sisi lain, pemerintah masih menahan harga Pertalite tidak naik sampai hari ini karena masih disokong subsidi.

Baca juga: Jadwal KRL Solo Jogja Terbaru 2022 Lengkap Semua Stasiun

"Negara kita masih tahan untuk tidak menaikkan yang namanya Pertalite. Negara lain yang namanya bensin sudah di angka Rp 31.000 (per liter)," jelas Jokowi di acara Hari Keluarga Nasional ke-29 di Medan seperti dikutip dari YouTube Sekretariat Negara.

Kenaikan harga minyak dunia bisa membuat APBN terancam jebol alias memicu defisit parah apabila tidak segera diambil tindakan.

Namun ketimbang menaikan harga BBM, lanjut Jokowi, pemerintahannya lebih memilih opsi menahan harga dengan gelontoran duit subsidi, dalam hal ini untuk BBM Pertalite yang dijual Pertamina.

Pertalite sendiri saat ini masih dijual di harga Rp 7.650 per liter di Jawa-Bali. Sementara untuk harga bensin Pertamax yang berstatus non-subsidi, pemerintah menyerahkan penentuan harga kepada Pertamina sesuai dengan mekanisme pasar.

"Negara kita ini masih tahan untuk tidak menaikkan yang namanya Pertalite," ujar Jokowi.

Baca juga: Dunia Krisis Pangan, Jokowi Minta Pekarangan Kosong Ditanami

Kendati demikian, sambung dia, jika kondisi sulit ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin APBN tak lagi kuat menanggung sehingga harus memaksa pemerintah untuk menaikkan harga Pertalite di masa mendatang.

"Ini kita masih kuat dan kita berdoa APBN kita masih kuat memberikan subsidi. Kalau sudah tidak kuat mau bagaimana lagi, ya kan?" tutur Jokowi.

Jokowi bilang, pemerintah tak bisa mengendalikan kenaikan harga minyak. Kondisi ini terjadi karena Indonesia masih mengimpor BBM dalam jumlah sangat besar.

"Tapi ingat, bahwa kita masih impor separuh dari kebutuhan 1,5 juta barel (per hari) dari luar, masih impor," ungkap Jokowi.

Baca juga: Jokowi Bandingkan Harga BBM RI dengan Singapura hingga Jerman

"Artinya kalau harga di luar naik, kita harus membayar ke luar lebih banyak, supaya ngerti masalahnya. Gas juga juga, harga internasional sudah naik 5 kali, kata dia lagi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lalu membandingkan harga bensin dengan sejumlah negara. Jika menggunakan perbandingan dengan negara lain, kata Jokowi, harga bensin di Tanah Air relatif lebih murah.

"Jerman dan Singapura sudah Rp 31.000 (per liter). Thailand sudah Rp 20.000 (per liter), kita (Pertalite) masih Rp 7.650 (per liter). Karena apa? Disubsidi oleh APBN," kata Jokowi lagi.

Baca juga: Jokowi Ajak Rakyat Bersyukur Harga Beras Tidak Naik