BRIN: Kebijakan KUR Bank BUMN Dorong Penyerapan 32,1 Juta Lapangan Kerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memperkirakan, penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) melalui BRI memiliki kontribusi besar dalam menyerap 32,1 juta lapangan kerja.

Hal tersebut tertuang dalam riset BRIN bertajuk "Dampak Ekonomi dan Sosial Penyaluran KUR di Masa Pandemi".

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bersyukur ketika langkah tersebut dapat membuka lapangan kerja.

"Alhamdulillah kalau upaya kita membuka lapangan kerja mendapat apresiasi dari BRIN. Ini tentu merupakan kolaborasi dari banyak pihak yang membantu BUMN untuk terus berkontribusi nyata dalam perekonomian bangsa," ujar Erick dalam siaran pers dikutip Kompas.com, Senin (11/7/2022).

Baca juga: Ada Insentif Bea Lelang Nol Persen untuk Produk UMKM dan Benda Sitaan

Erick mengatakan, pihaknya terus mendorong nasabah segmen super mikro, mikro, dan kecil BRI yang saat ini sebanyak 10,7 juta nasabah dapat meningkat hingga 32,1 juta nasabah.

Ia menyampaikan, BRI telah berhasil menyalurkan KUR sebesar Rp 104,5 triliun untuk 2,7 juta pelaku UMKM pada periode Januari hingga Mei 2022.

Dengan kata lain, angka tersebut telah memenuhi 41,12 persen dari target breakdown pemerintah di tahun ini (Januari-Mei) yang sebesar Rp 254,1 triliun kepada BRI.

"Tentu kita tidak boleh berpuas diri, pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan porsi pembiayaan kepada UMKM yang akan berdampak langsung pada peningkatan lapangan kerja baru," ucap mantan bos Inter Milan tersebut.

Erick menyampaikan, porsi pembiayaan untuk UMKM di Indonesia baru sekitar 20 persen.

Jumlah tersebut masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga seperti Singapura yang sudah sebesar 39 persen, Malaysia dan Thailand yang sebesar 50 persen, atau dengan Jepang yang mencapai 65 persen dan Korea Selatan dengan 80 persen.

Erick menyebut, hal ini selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menargetkan pembiayaan perbankan untuk sektor UMKM mencapai 30 persen pada 2024 dan terus meningkat hingga 50 persen.

"Bapak Presiden beberapa kali menekankan pentingnya keberpihakan terhadap UMKM yang menjadi keharusan, targetnya saat ini 30 persen dahulu. Hal ini karena 52 persen dari 57 juta UMKM belum memiliki akses pembiayaan formal," lanjut dia.

Untuk itu, Erick meminta holding BUMN ultramikro yang digawangi BRI, PNM, dan Pegadaian, tidak sekadar membantu pembiayaan, melainkan juga mendampingi pelaku UMKM agar mampu beradaptasi dengan perubahan model bisnis pasca-pandemi.

Pasalnya, Erick bilang, hanya 12,5 persen UMKM yang tidak terdampak pandemi lantaran mampu memanfaatkan digitalisasi dalam menjual produk.

Sementara itu, sebanyak 87,5 persen UMKM lainnya mengalami tekanan besar akibat pandemi. Erick telah meminta holding ultramikro memberikan kemudahan dan kecepatan layanan dalam membantu para pelaku UMKM yang terdampak pandemi melalui sinergi co-location dengan akses bunga lebih rendah dan pelayanan yang lebih baik.

"Kita harapkan upaya ini dapat membawa pelaku UMKM semakin naik kelas dan bisa bisa bersaing dengan baik di dalam maupun dengan negara tetangga. Kenaikan jumlah dana KUR dengan sendirinya akan semakin banyak menyerap tenaga kerja," tambah Erick.

Sementara itu, untuk menggenjot lebih banyak UMKM memperoleh aksesibilitas finansial dari lembaga keuangan, pemerintah memperkuat dukungannya terhadap pelaku UMKM lewat layanan penjaminan.

Salah satu yang dukungan layanan penjaminan adalah Jamkrindo. Perusahaan ini merupakan anak usaha Indonesia Financial Group (IFG). Hingga Juni 2022, realisasi volume penjaminan KUR oleh Jamkrindo mencapai Rp 101,1 triliun dengan UMKM yang dijamin sebanyak 2,21 juta debitor UMKM.

Baca juga: Dapat PMN Rp 6 Triliun, IFG akan Perkuat Penjaminan KUR UMKM