Presiden dan PM Mundur, Sri Lanka Harus Hadapi Krisis Ekonomi dan Transisi Kekuasaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Para pejabat Sri Lanka memutuskan untuk mundur dari kursi kepemimpinannya, usai ribuan pengunjuk rasa menyerbu rumah Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa dan Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe. Kondisi ini akibat Sri Lanka mengalami krisis ekonomi yang parah selama berbulan-bulan.

Dikutip dari CNN, Senin (11/7/2022), Rajapaksa telah setuju untuk mengundurkan diri pada 13 Juli 2022. Begitu pula dengan Wickremesinghe yang bersedia untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Pengunduran diri kedua pemimpin itu diikuti oleh empat menteri lainnya yakni Menteri Pariwisata dan Pertanahan Harin Fernando, Menteri Tenaga Kerja dan Tenaga Kerja Asing Manusha Nanayakkara, Menteri Terkait Transportasi sekaligus Juru Bicara Kabinet Bandula Gunawardena, dan Menteri Terkait Investasi Dhammika Perera.

Pengumuman pengunduran diri para pejabat tinggi itu disambut antusias oleh masyarakat Sri Lanka. Para pengunjuk rasa merayakan pengunduran diri dengan bernyanyi di jalan-jalan dan menyalakan kembang api, menandai kemenangan bersejarah bagi mereka yang telah menuntut pengunduran diri Rajapaksa selama berbulan-bulan karena pemerintahannya telah gagal mengatasi krisis ekonomi.

Baca juga: PM Sri Lanka: Negara Sudah Bangkrut, Inilah Kenyataannya

Krisis ekonomi

Gejolak ekonomi telah menjerumuskan negara kepulauan Samudra Hindia yang berpenduduk 22 juta jiwa itu ke dalam krisis kemanusiaan yang mengerikan, membuat jutaan orang berjuang untuk bisa mendapatkan makanan, obat-obatan, dan bahan bakar minyak (BBM).

Sri Lanka bangkrut setelah gagal menghentikan krisis ekonomi terburuk yang dihadapinya dalam sejarah kemerdekaannya. Negara itu bahkan sempat menutup sementara sekolah dan menghentikan layanan yang tidak penting untuk menghemat cadangan BBM yang menipis.

Sri Lanka menghadapi rekor inflasi tinggi dan pemadaman listrik yang berkepanjangan, berada dalam cengkeraman krisis ekonomi terburuk karena kehabisan devisa untuk membiayai impor yang paling penting, termasuk makanan, bahan bakar, dan obat-obatan.

Kondisi ekonomi tersebut memicu masyarakat dan mahasiswa melakukan protes berbulan-bulan dan meminta Gotabaya mundur karena dituduh korupsi dan salah mengurus negara. Puncak protes pun terjadi pada Sabtu (9/7/2022), ketika ribuan pengunjuk rasa memasuki ibu kota, Kolombo, dan mengerumuni kediaman Rajapaksa.

Baca juga: Diterpa Krisis, Stok BBM di Sri Lanka Kurang dari Sehari

Siaran video di televisi Sri Lanka dan di media sosial menunjukkan para pengunjuk rasa memasuki rumah Rajapaksa setelah menerobos barikade polisi. Di dalam gedung era kolonial bercat putih itu, para demonstran masuk ke kamar dan koridor, menggantungkan spanduk, hingga bermain-main di kolam renang.

Para pengunjuk rasa juga menargetkan Wickremesinghe dengan membakar kediaman pribadinya di Fifth Lane, sebuah lingkungan makmur yang terletak di ibu kota.

Rajapaksa maupun Wickremesinghe tidak berada di tempat tinggal mereka ketika gedung-gedung itu diduduki masyarakat. Menurut pejabat keamanan, keduanya telah dipindahkan ke lokasi yang aman.

Eskalasi kerusuhan yang drastis pada hari Sabtu kemarin dapat mengakhiri dinasti politik keluarga Rajapaksa, yang telah memerintah Sri Lanka selama dua dekade terakhir.

Ketua Parlemen Mahinda Yapa Abeywardena mengatakan, keputusan Rajapaksa untuk mundur diambil agar memastikan penyerahan kekuasaan secara damai.

Baca juga: Minta Minyak Murah, Sri Lanka Kirim 2 Menteri ke Rusia dan Qatar

Transisi kekuasaan

Namun, kondisi selanjutnya yang harus dihadapi adalah transisi kekuasaan yang pada akhirnya akan diliputi oleh ketidakpastian. Pemerintahan baru yang dibentuk harus mampu menghidupkan kembali ekonomi Sri Lanka yang runtuh.

Menurut konstitusi Sri Lanka, ketua parlemen akan menjabat sebagai penjabat presiden selama maksimal 30 hari setelah Rajapaksa dan Wickremesinghe resmi mengundurkan diri.