Syarat Perjalanan Terbaru, Kendaraan Pribadi, Umum, dan Kereta Api dalam Wilayah Aglomerasi Tidak Wajib Vaksinasi Booster

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah resmi menerbitkan sejumlah aturan perjalanan terbaru, yang utamanya membahas kewajiban vaksinasi booster bagi pelaku perjalanan.

Dalam rangkaian aturan yang mulai berlaku pada 17 Juli mendatang itu, pemerintah mewajibkan masyarakat yang ingin melakukan perjalanan dalam negeri sudah menerima vaksin booster, apabila tidak ingin menunjukan hasil negatif antigen dan RT-PCR.

Namun demikian, aturan tersebut dikecualikan untuk pelaku perjalanan rutin dalam satu wilayah atau kawasan aglomerasi.

Baca juga: Kemenhub Pastikan Vaksinasi Booster Jadi Syarat Perjalanan

Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat Pada Masaa Pandemi Covid-19.

Dalam SE tersebut disebutkan, khusus perjalanan dengan moda transportasi darat menggunakan kendaraan bermotor perseorangan, kendaraan bermotor umum, transportasi penyeberangan dalam satu wilayah atau kawasan aglomerasi perkotaan tidak diwajibkan menunjukan kartu vaksin dan surat keterangan hasil negatif rapid test antigen atau tes RT-PCR.

"Aturan (pelaku perjalanan dalam negeri terbaru) ini dikecualikan untuk, khusus perjalanan rutin dengan moda transportasi darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, dan kereta api dalam satu wilayah/kawasan aglomerasi perkotaan," ujar Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati, dalam keterangannya, Minggu (10/7/2022).

Selain itu, aturan terbaru persyaratan perjalanan trasnportasi darat juga dikecualikan untuk moda transportasi perintis termasuk di wilayah perbatasan, daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), dan pelayaran terbatas sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

Aturan baru pelaku perjalanan dalam negeri

Adapun secara umum yang diatur di dalam SE terkait Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) dengan moda transportasi udara, laut, darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, penyeberangan, dan kereta api antarkota dari dan ke daerah di seluruh Indonesia berlaku ketentuan sebagai berikut:

- PPDN yang mendapatkan vaksinasi dosis ketiga (booster) tidak wajib menunjukan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen.

- PPDN yang mendapatkan vaksinasi dosis kedua wajib menunjukkan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 x 24 jam atau hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan dan dapat melakukan vaksinasi dosis ketiga (booster) on-site saat keberangkatan.

- PPDN yang mendapatkan vaksinasi dosis pertama wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan.

- PPDN dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan tidak dapat menerima vaksinasi dikecualikan terhadap ketentuan vaksinasi, namun wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam sebelum keberangkatan dan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi Covid19.

- PPDN dengan usia 6-17 tahun wajib menunjukkan kartu/sertifikat vaksin dosis kedua tanpa menunjukan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen.

- PPDN dengan usia dibawah 6 tahun dikecualikan dari ketentuan vaksinasi dan tidak wajib menunjukan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen, namun wajib melakukan perjalanan dengan pendamping yang telah memenuhi ketentuan vaksinasi dan pemeriksaan Covid-19 serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

"Kami telah mengkoordinasikan kepada seluruh operator prasarana maupun sarana transportasi untuk bersiap melakukan penyesuaian dengan aturan yang akan mulai diberlakukan pada 17 Juli 2022 mendatang," ucap Adita.

Baca juga: Kemenhub Terbitkan Aturan dan Syarat Bepergian Terbaru, Simak Rinciannya