Subsidi Gula Petani Rp 1.000 Per Kg Dinilai Tidak Efektif Redam Kenaikan Harga

JAKARTA, KOMPAS.com - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai rencana Kementerian Perdagangan untuk memberikan subsidi gula petani sebesar Rp 1.000 per kilogram berpotensi tidak efektif untuk meredam kenaikan harga.

“Pemerintah perlu memberikan solusi yang menyasar kepada permasalahan, supaya kualitas gula petani bisa meningkat dan berdaya saing,” ujar Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Azizah Fauzi dalam keteranganya, Senin (11/7/2022).

Tak hanya itu, Azizah menilai, subsidi juga dapat menimbulkan efek ketergantungan. Sebab ke depannya bukan tidak mungkin penghapusan subsidi terhadap harga gula petani akan cukup sulit.

Baca juga: Pemerintah Tetapkan Harga Gula di Tingkat Petani Rp 11.500 per Kg

Salah satu keluhan petani adalah kesulitan untuk mengakses pupuk nonsubsidi akibat tingginya harga. Hal ini, lanjutnya, terjadi karena ada kesenjangan harga yang lebar antara pupuk subsidi dan pupuk non-subsidi.

“Dalam situasi kenaikan harga pupuk mengikuti kenaikan harga komoditas, harga pupuk bersubsidi bisa tetap sama karena dijamin oleh HET. Hal ini menyebabkan kesenjangan harga yang semakin besar dengan pupuk nonsubsidi dan membuatnya semakin tidak kompetitif,” jelasnya.

Baca juga: Permintaan Tinggi, Harga Gula Pasir hingga Daging Sapi Melonjak Jelang Puasa

Azizah juga mengatakan, konflik geopolitik yang sedang terjadi salah satunya berdampak pada kenaikan harga gas, yang merupakan salah satu bahan baku pupuk nonsubsidi, karena harga pupuk bersubsidi sudah diatur untuk tidak melebihi HET.

"Jika ada kenaikan biaya bahan baku seperti sekarang yang berdampak pada kenaikan ongkos produksi, akan diselesaikan oleh pemerintah bersama produsen pupuk bersubsidi," kata Azizah.

Baca juga: Minggu Ketiga Januari 2022, Harga Gula Pasir Naik

Azizah juga menilai jika kenaikan harga pupuk nonsubsidi turut mengurangi pilihan input pertanian yang tepat untuk petani, walaupun sebagian besar petani Indonesia adalah petani kecil dengan luas lahan kurang dari 2 hektar, pupuk nonsubsidi terkadang digunakan sebagai alternatif jika pupuk bersubsidi tidak tersedia atau untuk memenuhi kebutuhan unsur hara tertentu.

Sementara itu, perkebunan besar seperti sawit dan tebu bergantung pada pupuk nonsubsidi karena mereka tidak berhak mengakses pupuk bersubsidi.

Kondisi ini bisa berakibat pengurangan produktivitas atau kenaikan harga padakomoditas-komoditas perkebunan ini.