Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

IMF Nilai Penerbitan Uang Digital oleh Bank Sentral Merugikan Masyarakat dan Perbankan

Kompas.com - 12/07/2022, 16:06 WIB
Isna Rifka Sri Rahayu,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

BADUNG, KOMPAS.com - Dana Moneter Internasional (IMF) menilai penerbitan uang digital oleh bank sentral (CBDC) dapat merugikan sektor perbankan dan masyarakat.

Kepala Divisi Departemen Moneter dan Pasar Modal di Dana Moneter Internasional (IMF) Tommaso Mancini-Griffoli mengatakan, CBDC tidak ubahnya dengan uang elektronik yang telah dimiliki bank saat ini.

Pasalnya, CBDC maupun uang elektronik sama-sama tidak berikan imbal hasil atau bunga untuk masyarakat yang menyimpan uang dalam bentuk tersebut.

Baca juga: IMF: Uang Digital Bank Sentral Bisa Sebabkan Krisis Keuangan

Hal ini tentu tidak menguntungkan masyarakat karena selama ini ada deposito bank yang menawarkan bunga bagi nasabah yang menyimpan asetnya di deposito.

"Deposito bank komersial mungkin sama amannya, tetapi lebih banyak menawarkan imbalan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, Anda mungkin memutuskan untuk menyimpan deposito bank komersial," ujarnya dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (Fekdi) di Bali, Selasa (12/7/2022).

Selain itu, perbankan juga akan dirugikan karena saat CBDC terbit maka masyarakat cenderung akan memindahkan asetnya dari bank ke CBDC.

Pasalnya, saat ini animo masyarakat cukup tinggi untuk memiliki uang digital, padahal saat ini bank sentral seperti Bank Indonesia tidak menjamin keamanan uang digital tersebut.

Dengan adanya CBDC tentu bank sentral akan menjamin keamanan uang digital yang diterbitkan sehingga masyarakat akan berbondong-bondong menggunakannya.

Baca juga: Ternyata Indonesia Punya Saham di IMF, Berapa Persen?

"(Perbankan) mereka akan melihat neraca mereka menyusut, melihat deposito-deposito keluar dari bank-bank komersial," kata dia.

Oleh karenanya, dia menyarankan bank sentral di seluruh negara untuk mematangkan konsep CBDC yang akan diterbitkan.

Jangan sampai CDBC memiliki sistem yang sama seperti instrumen pembayaran lainnya seperti uang elektronik. CBDC harus dapat melengkapi instrumen pembayaran yang sudah ada saat ini.

"Jadi CBDC dalam hal itu akan melayani interoperabilitas antara solusi pembayaran pribadi," jelasnya.

Menurutnya, bank sentral juga perlu memperhatikan instrumen mata uang lainnya agar instrumen mata uang yang sudah ada masih tetap dapat digunakan.

"Saya tidak berpikir kita harus pergi ke dunia di mana Anda hanya memiliki CBDC," tuturnya.

Baca juga: Gagal Bayar Utang, Sri Lanka Minta Bantuan Darurat dari IMF

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com