Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

5 Fakta Rupiah Digital, Tekan Risiko Kripto hingga Dikritik IMF

Kompas.com - 13/07/2022, 05:35 WIB
Isna Rifka Sri Rahayu,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

BADUNG, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) berencana menerbitkan rupiah digital sebagai mata uang digital atau Central Bank Digital Currency (CBDC). Hal itu sebagai upaya untuk menekan risiko stabilitas aset kripto yang dinilai dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi, moneter, dan sistem keuangan.

Rencana penerbitan mata uang digital tak hanya dilakukan Indonesia saja, tetapi ada sekitar 100 negara di dunia tengah mengkaji hal yang sama.

Bahkan rencana penerbitan rupiah digital dkk menjadi salah satu topik yang dibahas dalam acara pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 yang diselenggarakan di Bali.

Baca juga: Akhir Tahun, BI Terbitkan Panduan Mata Uang Digital Bank Sentral

Namun dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (Fekdi) yang diselenggarakan pada Selasa (12/7/2022), Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia justru mengkritik rencana penerbitan mata uang digital, termasuk rupiah digital.

Berikut ini fakta-fakta terkait rupiah digital yang panduan pengembangannya akan dikeluarkan BI pada akhir 2022:

1. Kripto jadi alasan penerbitan rupiah digital

Deputi Gubernur BI Doni Primanto Joewono mengatakan keberadaan aset kripto melatarbelakangi rencana penerbitan rupiah digital.

Pasalnya aset kripto dinilai berpotensi menimbulkan sumber risiko baru yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi, moneter, dan sistem keuangan.

"Saat ini mayoritas bank sentral dunia telah melakukan tahapan riset dan percobaaan sesuai dengan karakteristik negaranya masing-masing," ujarnya dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (Fekdi) di Bali, Selasa (12/7/2022).

Doni memaparkan, BI memiliki 6 tujuan utama dalam menerbitkan rupiah digital. Pertama, BI ingin menyediakan alat pembayaran digital yang berisiko rendah menggunakan rupiah digital.

Kedua, BI ingin memitigasi risiko non-sovereign digital currency. Ketiga, BI ingin memperluas efisiensi dan ketahapan sistem pembayaran, termasuk lintas negara.

Keempat, BI juga ingin memperluas dan mempercepat inklusi keuangan. Kelima, BI ingin menyediakan instrumen kebijakan moneter baru. Keenam, BI ingin memfasilitasi distribusi subsidi fiskal.

Baca juga: Ini Perbedaan Rupiah DIgital dengan Uang Elektronik dan Dompet Digital

2. Rupiah digital berbeda dengan e-money dan e-wallet

Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Ryan Rizaldy mengatakan, perbedaan rupiah digital dengan uang elektronik dan dompet digital terletak pada pihak yang menerbitkannya.

"Perbedaan paling mudah, CBDC diterbitkan bank sentral. Kartu debit itu bank umum yang menerbitkan. Kalau e-money, GoPay, OVO yang terbitkan non-bank," ujarnya saat konferensi pers di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Selasa (12/7/2022).

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Rilis
IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

Whats New
Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Whats New
Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

Spend Smart
Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Whats New
Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Whats New
Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Spend Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com