UMP DKI 2022 Batal Naik, Buruh Ancam Demo Jika Anies Baswedan Tak Ajukan Banding

Kompas.com - 13/07/2022, 11:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI 2022 batal naik dari yang seharusnya Rp 4.641.854.

UMP DKI 2022 ini batal naik berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Jakarta yang dibacakan pada Selasa (12/7/2022).

Presiden KSPI Said Iqbal mendesak Gubernur Anies Baswedan untuk tidak menerapkan UMP DKI 2022 berdasarkan keputusan PTUN.

Baca juga: Menaker Surati Gubernur yang Tetapkan UMP 2022 Tak Sesuai Aturan Upah

"KSPI meminta Gubernur Anies melakukan perlawanan banding terhadap putusan PTUN. Bilamana Gubernur Anies tidak melakukam banding, maka kaum buruh akan melakukan aksi besar-besaran," tegasnya dalam keterangan tertulis, Rabu (13/7/2022).

KSPI, kata dia, mendesak Anies Baswedan untuk tidak menjalankan putusan PTUN dan tetap memberlakukan UMP DKI 2022 yang sudah ditetapkan kenaikannya sebesar 5,1 persen. Said juga memaparkan beberapa alasan mengapa pihaknya menolak putusan PTUN Jakarta soal UMP DKI 2022 batal naik.

Pertama, tidak boleh ada penurunan upah di tengah jalan.

"Akibat adanya keputusan PTUN yang menurunkan UMP, mengakibatkan kekacauan di tingkat implementasi di lapangan. Lebih jauh dari itu, akan terjadi konflik antara buruh dan pengusaha," kata dia.

Said bilang, sudah 7 bulan, sejak Januari-Juli, buruh menerima upah sebesar Rp 4.641.854. Tentunya kata dia, buruh tidak akan menerima jika tiba-tiba upahnya diturunkan sekitar Rp 100.000 pada Agustus nanti.

"Buruh akan semakin susah karena upahnya yang diturunkan. Selain itu, di seluruh dunia, tidak ada penurunan upah di tengah jalan. Kalaulah mau diputuskan oleh PTUN, seharusnya diputuskan pada Januari 2022, sebelum UMP 2022 diberlakukan," ujarnya.

Baca juga: Pengusaha Minta BP Jamsostek dan BPJS Kesehatan Abaikan Keputusan Anies soal UMP 2022

Alasan kedua, lanjut Said, sejak awal KSPI menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang merupakan aturan turunan Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.