Kontroversi Mendag Zulhas, Minyak Goreng hingga Alih Fungsi Hutan

Jumlah hutan yang dilepas untuk pelepasan kawasan hutan ini jauh lebih banyak dibandingkan era BJ Habibie (1998-1999) seluas 763.041 hektare, Abdurrahman Wahid (1999-2001) seluas 164.147 hektare, Megawati Soekarnoputri (2001-2004) seluas 3.702 hektare.

Baca juga: Sejatinya, Kelapa Sawit Milik Para Konglomerat Ditanam di Tanah Negara

Di era Presiden Jokowi, Kementerian Kehutanan berganti nomenkelatur sekaligus digabung dengan Kementerian Lingkungan Hidup menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 

Sementara catatan KLHK sepanjang 2014-2020 atau di era Presiden Jokowi, jumlah pelepasan kawasan hutan yakni seluas 619.357 hektare. Jumlah kawasan hutan yang dilepas di era SBY hanya kalah dari Presiden Soeharto, di mana sepanjang 1984-1998 ada 3.468.801 hektare hutan yang dilepas pemerintah.

Izin Pelepasan Kawasan Hutan adalah perubahan peruntukan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi bukan kawasan hutan, seperti untuk peruntukan pembukaan perkebunan kelapa sawit.

Selain izin Pelepasan Kawasan Hutan, pemerintah juga memberikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Baca juga: 6 dari 10 Orang Terkaya RI adalah Konglomerat Sawit, Ini Daftarnya

Sebagai informasi, IPPKH adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.

Izin IPKH bisa diberikan pemerintah untuk keperluan tambang maupun non-tambang antara lain keperluan lahan jalan tol, jalan umum, jaringan telekomunikasi, jaringan listrik, migas, dan geothermal.

Jumlah IPPKH melonjak di dua periode pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan luas mencapai 322.169 ha yang meliputi peruntukan tambang 305.070 ha dan 17.097 ha sebagai kawasan non-tambang atau yang terbesar dibanding 5 Presiden Indonesia lainnya.

Selama karier politiknya, Zulkifli Hasan juga sempat dikaitkan dengan kasus hukum. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah kasus suap alih fungsi hutan di Provinsi Riau.

Kasus korupsi ini menyeret mantan Gubernur Riau Annas Mamun yang terjaring OTT KPK pada September 2014. Sempat dua kali tak hadir, Zulkifli Hasan akhirnya memenuhi panggilan KPK untuk menjelaskan alih fungsi hutan karena kapasitasnya sebagai Menteri Kehutanan saat izin tersebut keluar.

Baca juga: Deretan Konglomerat Penguasa Minyak Goreng di Indonesia