Luhut Ajak Negara–negara G20 Investasi EBT di RI

BALI, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan dunia tidak perlu ragu atas komitmen Indonesia dalam penurunan emisi global. Sebagai tuan rumah Presidensi G20, Indonesia sudah menjalankan roadmap penurunan emisi karbon.

Namun, upaya tersebut perlu dukungan negara lain untuk bisa sukses. Belajar dari pemulihan ekonomi global dari Pandemi Covid-19, kolaborasi yang sama mestinya juga diterapkan dalam target pengurangan emisi.

"Kami membutuhkan kolaborasi yang konkret, tidak hanya kerja sama dari sisi pendanaan tetapi juga sharing teknologi dan investasi untuk membuka lapangan pekerjaan yang semuanya sejalan dengan cita-cita global dalam penurunan emisi," ujar Luhut dalam siaran pers, Kamis (14/7/2022).

Baca juga: Bahlil Bakal Umumkan Aturan Larangan Ekspor EBT Akhir Bulan Juli 2022

Sebagai ujung tombak transisi energi di tanah air, Luhut menyampaikan dukungan pengembangan Energi Baru Terabrukan atau EBT yang dilakukan oleh PT PLN (Persero). Ia juga mendorong negara-negara G20 ikut terlibat dalam suksesnya program transisi energi.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menjelaskan, sebagai bentuk komitmen dalam mencapai target Carbon Neutral 2060, PLN telah menjalankan transisi energi dengan membangun pembangkit energi baru terbarukan.

“Secara bertahap PLN juga mempensiunkan dini pembangkit berbasis batu bara. Kami sadar ini semua belum cukup. PLN juga mengakui tidak bisa melakukan semua ini sendiri. Karena itu, jalan keluarnya adalah dengan kolaborasi bersama,” ujar Darmawan.

Baca juga: Pemerintah Akan Larang Ekspor EBT, Bahlil: Penuhi Stok Dalam Negeri Dulu

Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021-2030, PLN bakal membangun pembangkit EBT sebesar sekitar 51,6 persen dari target penambahan pembangkit baru.

Darmawan mengatakan, PLN membutuhkan dukungan melalui pembiayaan berbunga rendah, kerangka kebijakan, dan kolaborasi proyek. PLN membutuhkan investasi hingga 500 miliar dollar AS untuk bisa menjalankan proyek transisi energi.

"PLN membutuhkan investasi hingga 500 miliar dollar AS untuk bisa menjalankan proyek transisi energi. Transmisi energi ini akan bedampak langsung pada dunia, misalkan emisi karbon yang dihasilkan di Bali saja juga akan berdampak pada Eropa dan Jepang, dan kami butuh dukungan,” kata Darmawan.