Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Berencana Tambah Dana Bansos, Kemenkeu: Belum Ada Arahan Jelas

Kompas.com - 14/07/2022, 18:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan berencana menaikkan nominal bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat tidak mampu. Penambahan nominal bansos ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat.

Menurutnya dana tambahan bansos nantinya akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan bansos di Pasar Sukamandi, Subang, Jawa Barat, Selasa (12/7/2022).

Terkait rencana penambahan dana bansos tersebut, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Made Arya Wijaya mengatakan hingga saat ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum mendapatkan arahan jelas terkait bansos jenis apa yang akan dilakukan penambahan.

"Sementara belum ada arahan yang jelas, apakah tambahan bansos yang dimaksud terhadap program bansos yang sudah ada saat ini atau berupa program bansos yang baru," ujarnya kepada Kompas.com, Kamis (14/7/2020).

Baca juga: Sri Mulyani: 60 Persen Bansos PKH Diterima Petani

Presiden Joko Widodo saat menyerahkan bantuan sosial kepada pedagang dan masyarakat di Pasar Sukamandi, Subang, Jawa Barat, Selasa (12/7/2022).Dok. Sekretariat Presiden Presiden Joko Widodo saat menyerahkan bantuan sosial kepada pedagang dan masyarakat di Pasar Sukamandi, Subang, Jawa Barat, Selasa (12/7/2022).

Lebih lanjut, Made mengatakan mengenai sumber pendanaan yang akan digunakan untuk penambahan bansos tersebut, saat ini juga belum dapat dipastikan. Hal itu karena belum diketahui hitungan pasti besaran dana yang dibutuhkan untuk penambahan bansos.

"Sumber pendanaan juga belum disebutkan, apakah akan menggunakan tambahan penerimaan atau optimalisasi anggaran kementerian/lembaga, atau dana cadangan," jelas dia.

"Karena kami belum tahu secara pasti berapa besar tambahan bansos yang akan diberikan," tambah Made.

Baca juga: Anggaran Bansos APBN 2022 Naik Rp 18,6 Triliun, Totalnya Jadi Rp 431,5 Triliun

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, penambahan bansos akan dilakukan jika ada kelebihan dalam APBN. Ia pun belum mengungkapkan secara rinci berapa tambahan besaran bansos yang akan diterima masyarakat.

"Kalau ada kelebihan di APBN dari pajak, PNBP, pungutan ekspor, akan diarahkan untuk masyarakat yang di bawah agar diperkuat daya belinya, sehingga bisa nanti akan ada tambahan-tambahan untuk mereka," ujar Jokowi.

Adapun saat ini terdapat beberapa program bansos yang diberikan pemerintah yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Kartu Sembako, Kartu Prakerja, BLT Dana Desa, BLT Minyak Goreng, BLT UMKM, dan Bantuan Subsidi Upah (BSU).

Baca juga: Jokowi Janji Naikkan Besaran Bansos jika Ada Kelebihan APBN

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

7 Tahun Beroperasi di Indonesia, JD.ID Tutup 31 Maret 2023

7 Tahun Beroperasi di Indonesia, JD.ID Tutup 31 Maret 2023

Whats New
Harga Minyak Dunia Turun 2 Persen

Harga Minyak Dunia Turun 2 Persen

Whats New
Ingin Validasi NIK-NPWP atau Lapor SPT, tapi Lupa Sandi Akun DJP Online? Ini Solusinya

Ingin Validasi NIK-NPWP atau Lapor SPT, tapi Lupa Sandi Akun DJP Online? Ini Solusinya

Whats New
Mampukah IHSG Hari Ini Bangkit? Simak Analisanya

Mampukah IHSG Hari Ini Bangkit? Simak Analisanya

Whats New
10 Saham Ini Paling Banyak Diborong Asing Kemarin

10 Saham Ini Paling Banyak Diborong Asing Kemarin

Whats New
Aturan Baru PPh Final 0,5 Persen bagi UMKM di PP Nomor 55 Tahun 2022

Aturan Baru PPh Final 0,5 Persen bagi UMKM di PP Nomor 55 Tahun 2022

Whats New
Cara Beli Tiket Kereta Panoramic, Rute Gambir-Bandung PP dan Gambir-Surabaya Gubeng PP

Cara Beli Tiket Kereta Panoramic, Rute Gambir-Bandung PP dan Gambir-Surabaya Gubeng PP

Whats New
[POPULER MONEY] Klarifikasi Menpan-RB soal Rp 500 Triliun Pemborosan Anggaran Kemiskinan | JD.ID Tutup

[POPULER MONEY] Klarifikasi Menpan-RB soal Rp 500 Triliun Pemborosan Anggaran Kemiskinan | JD.ID Tutup

Whats New
Mengenal Dampak Inflasi bagi Ekonomi Nasional, Mulai dari Penurunan Daya Beli sampai Tingkat Penganguran

Mengenal Dampak Inflasi bagi Ekonomi Nasional, Mulai dari Penurunan Daya Beli sampai Tingkat Penganguran

Whats New
Lewat Kerjasama Layanan BaaS, BCA Digital Bidik 20.000 Pengguna MRT Jakarta Jadi Nasabah Baru

Lewat Kerjasama Layanan BaaS, BCA Digital Bidik 20.000 Pengguna MRT Jakarta Jadi Nasabah Baru

Whats New
Perkuat Stok Jelang Puasa dan Lebaran, Mendag Zulhas Siapkan 450.000 Ton Minyak Goreng per Bulan

Perkuat Stok Jelang Puasa dan Lebaran, Mendag Zulhas Siapkan 450.000 Ton Minyak Goreng per Bulan

Whats New
Mendagri Malaysia Temui Menaker Bahas Perlindungan PMI Sektor Domestik

Mendagri Malaysia Temui Menaker Bahas Perlindungan PMI Sektor Domestik

Rilis
Temukan Ada Distributor yang 'Bundling' Minyakita, KPPU: Praktek Persaingan Usaha yang Tidak Sehat

Temukan Ada Distributor yang "Bundling" Minyakita, KPPU: Praktek Persaingan Usaha yang Tidak Sehat

Whats New
Badai PHK Perusahaan Teknologi Berlanjut, Ketua Asosiasi E-Commerce Buka Suara

Badai PHK Perusahaan Teknologi Berlanjut, Ketua Asosiasi E-Commerce Buka Suara

Whats New
Pemerintah Pusat dan Daerah Diminta Atur Harga Komoditas untuk Redam Inflasi

Pemerintah Pusat dan Daerah Diminta Atur Harga Komoditas untuk Redam Inflasi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+