Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Herry Darwanto
Pemerhati Sosial

Pemerhati masalah sosial. Bekerja sebagai pegawai negeri sipil sejak 1986 hingga 2016.

Agar Subsidi BBM Tepat Sasaran

Kompas.com - 15/07/2022, 06:10 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

AKHIRNYA pelaksanaan subsidi berbasis penerima akan segera terwujud. Warga yang ingin membeli Pertalite yang disubsidi pemerintah harus mendaftar secara daring terlebih dahulu ke situs khusus Pertamina (https://subsiditepat.mypertamina.id/).

Sebelumnya, bensin bersubsidi itu dijual bebas. Siapapun boleh membeli, orang kaya sekalipun.

Padahal sasaran dari kebijakan ini adalah warga kelas ekonomi menengah-bawah. Untuk orang yang berpunya, diharapkan membeli Pertamax yang harganya lebih tinggi.

Tidak ada yang salah dengan pilihan warga untuk membeli Pertalite, sebab apa ukuran kelas ekonomi menengah-bawah itu?

Selalu muncul dalam benak setiap orang bahwa orang yang bermobil pasti ber-uang. Kalau mereka boleh membeli, kenapa saya tidak boleh membeli?

Itulah kelemahan konsep subsidi berbasis harga barang, bukan berbasis kemampuan penerima manfaat subsidi. Dan hampir kebanyakan subsidi dibagikan dengan cara itu.

Akibatnya tujuan pemberian subsidi sering meleset. Maka usaha untuk mengganti cara pemberian subsidi dari berbasis harga barang menjadi berbasis penerima manfaat pun dikemukakan oleh banyak pakar.

Subsidi energi dalam APBN

Besar subsidi energi (BBM, gas, dan listrik) tahun anggaran 2022 ini ditetapkan sebesar Rp 134 triliun.

Namun besar subsidi itu dihitung tahun lalu dengan patokan harga minyak dunia sebesar 63 dollar AS per barel.

Sekarang harga minyak dunia naik menjadi 100 dollar AS per barel akibat perang Rusia-Ukraina. Maka pemerintah harus menambah Rp 70 triliun lagi, agar harga Pertalite tidak naik.

Dana sebesar itu dapat digunakan untuk menyediakan listrik di daerah terpencil atau meningkatkan penyediaan air bersih bagi penduduk di perkotaan dan perdesaan.

Bisa saja pemerintah menaikkan harga Pertalite agar tidak perlu menambah subsidi. Namun warga tentu akan keberatan.

BBM sudah menjadi kebutuhan pokok sebagian besar warga, seperti halnya beras dan lain-lain.

Setelah harga LPG dan tarif listrik naik, harga Pertalite yang naik akan membuat warga gusar bukan main.

Menurut Pertamina, besar subsidi negara untuk setiap liter pertalite saat ini adalah Rp 9.550. Angka ini berasal dari harga beli Rp 17.200 dikurangi harga jual di SBPU sebesar Rp 7.650.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com