Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BI Ungkap Dampak ke Negara bila Tidak Melakukan Ekonomi Hijau

Kompas.com - 15/07/2022, 10:15 WIB
Isna Rifka Sri Rahayu,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

BADUNG, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) menyebut kondisi lingkungan yang buruk dapat berdampak pada stabilitas moneter sehingga perlu untuk dilakukan transisi ke ekonomi hijau.

Deputi Gubernur BI Juda Agung mengatakan, diperkirakan biaya yang digunakan untuk menanggulangi cuaca ekstrem mencapai 40 persen dari PDB Indonesia di 2050 jika tidak segera dilakukan mitigasi.

Namun, perkiraan tersebut dapat diturunkan menjadi 4 persen dari PDB jika melakukan langkah mitigasi.

"Dari aspek ekonomi dan keuangan apabila kita tidak segera bergegas melakukan berbagai kebijakan untuk menuju ekonomi hijau maka dampaknya kepada ekonomi maupun terhadap sistem keuangan kita sangat signifikan," ujar Juda Agung saat acara Scalling Up Green Finance in Indonesia G20 di Bali, Jumat (15/7/2022).

Baca juga: Jadi Agenda Presidensi G20, Pembiayaan Ekonomi Hijau Perlu Digenjot

Dia menjelaskan perlunya ekonomi hijau untuk segera direalisasikan, yaitu agar negara tidak kehilangan kesempatan ekspor akibat terhambat oleh ekspor produk yang tidak memenuhi persyaratan standar hijau.

"Ekspor kita juga tidak kompetitif karena semakin mahal akibat adanya pajak karbon dari negara pengimpor," kata dia.

Kemudian, investasi berbasis hijau seperti industri rendah karbon di kendaraan listrik, akan beralih ke negara lain yang telah menerapkan kebijakan yang jelas tentang industri rendah karbon.

Baca juga: Investasi Proyek Transisi Energi Mencapai Rp 7.500 Triliun, Sri Mulyani: Butuh Support Global

Selain itu, akses terhadap keuangan global juga semakin terbatas karena preferensi investor di sektor ekonomi hijau semakin besar sehingga investor cenderung memprioritaskan berinvestasi di sektor hijau.

"Oleh karena itu kami di BI turut berikan perhatian yang besar pada isu ini karena memang dampaknya kepada stabilitas moneter cukup besar. Kalau ekspor itu turun tentu dampaknya kepada current account," tukasnya.

Untuk itu, BI bersama Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya mendorong pertumbuhan industri kendaraan listrik dan bangunan hijau.

"(Dukungan) melalui green down payment yang lebih rendah untuk kendaraan listrik dan juga LTV (loan to value) yang lebih ringan bagi hunian hijau," ucapnya.

Baca juga: Manfaat Transisi Ekonomi Hijau bagi UMKM: Buka Peluang Usaha Baru hingga Kesempatan Ekspor

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harga Emas Antam Sabtu 20 April 2024, Naik Rp 2.000 Per Gram

Harga Emas Antam Sabtu 20 April 2024, Naik Rp 2.000 Per Gram

Spend Smart
Ini 6 Kementerian yang Sudah Umumkan Lowongan CPNS 2024

Ini 6 Kementerian yang Sudah Umumkan Lowongan CPNS 2024

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 20 April 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 20 April 2024

Spend Smart
Harga Bahan Pokok Sabtu 20 April 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Sabtu 20 April 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Aliran Modal Asing Keluar Rp 21,46 Triliun dari RI Pekan Ini

Aliran Modal Asing Keluar Rp 21,46 Triliun dari RI Pekan Ini

Whats New
Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Whats New
[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

Whats New
Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Whats New
Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Whats New
Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, Masih Rugi

Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, Masih Rugi

Whats New
Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Whats New
Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Whats New
Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com