KILAS

Guru Besar IPB Sebut Tata Kelola Pupuk Subsidi Perlu Penyempurnaan Kembali

Kompas.com - 15/07/2022, 10:59 WIB

KOMPAS.com – Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Profesor Muhammad Firdaus menegaskan transformasi tata kelola pupuk subsidi yang dilakukan oleh pemerintah sudah merpakan langkah yang tepat.

Sayangnya, kebijakan pupuk subsidi tersebut masih perlu adanya penyempurnaan guna menjadi salah satu prasyarat berlangsungnya produksi pertanian dan peningkatan produktivitas.

“Kami menilai kebijakan mengenai pupuk subsidi perlu untuk disempurnakan kembali, seperti padi, jagung, dan kedelai adalah komoditas utama yang harus disubsidi,” ungkap Firdaus dalam keterangan persnya, Jumat (15/7/2022).

Baca juga: Pemerintah Fokuskan Pupuk Subsidi pada Urea dan NPK Per 1 Juli 2022

Di sisi lain, Firdaus menilai, perlu adanya penyederhanaan jenis komoditas yang sesuai dengan karakter ekonomi, di mana harga komoditas tersebut tidak boleh mahal.

Ia menilai formula pupuk yang digunakan dengan takaran 15-10-12 merupakan hal yang bagus dan perlu untuk disosialisasikan secara masif.

“Saya menilai alternatif pupuk seperti pupuk organik perlu untuk mendapat perhatian lebih serius dan perlu untuk mendapatkan subsidi ke depannya,” ujar Firdaus.

Dalam penguatan ketahanan pangan, ia mengatakan, pupuk perlu untuk disubsidi dalam jangka pendek dan petani pun difasilitasi akses kredit.

Baca juga: Polda Jatim Ringkus Mafia Pupuk dan Amankan 279,45 Ton Pupuk Subsidi, Mentan SYL Berikan Apresiasi

“Perlu adanya pengalihan anggaran subsidi pupuk ke instrumen lain, seperti subsidi harga pangan pokok, direct income dan mendukung subsistem agribisnis, irigasi pertanian, asuransi pertanian dan lain sebagainya,” katanya.

Untuk pemilihan pupuk, ia mengarahkan untuk menggunakan pupuk majemuk nitrogen, fosfar, dan kalium (NPK) sebagai jenis pupuk subsidi.

“Pemilihan pupuk ini dengan maksud untuk mengurangi ketergantungan petani pada pupuk anorganik, sehingga perlu dilakukan peremajaan tanah,” jelasnya.

Lebih lanjut, kata dia, pemerintah diharapkan lebih mendorong dan memfasilitasi upaya untuk memanfaatkan mikroorganisme sebagai alternatif penyedia unsur hara. Apalagi  mikroorganisme ini dapat membantu pengendalian organisme pengganggu tanaman dan mengurangi penggunaan pupuk anorganik yang berlebihan.

“Petani dapat diberdayakan untuk penyediaan alternatif tersebut. Upaya penerapan pertanian presisi juga perlu untuk diterapkan. Ini dilakukan dalam ekosistem yang dapat dibangun dengan skema closed loop,” ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Program Kartu Prakerja Lanjut Tahun Depan, Peserta Bakal Terima Insentif Rp 4,2 Juta

Program Kartu Prakerja Lanjut Tahun Depan, Peserta Bakal Terima Insentif Rp 4,2 Juta

Whats New
Ancaman Resesi Global Kian Nyata, Mirae Asset Proyeksi Pelemahan IHSG Berlanjut pada Oktober

Ancaman Resesi Global Kian Nyata, Mirae Asset Proyeksi Pelemahan IHSG Berlanjut pada Oktober

Whats New
Ada Pembenahan di Stasiun Manggarai, 15 Jadwal KRL Terakhir Dibatalkan Malam Ini

Ada Pembenahan di Stasiun Manggarai, 15 Jadwal KRL Terakhir Dibatalkan Malam Ini

Whats New
Inflasi September Tertinggi Sejak 2014, Ekonom Sebut Bukan Skenario Terburuk

Inflasi September Tertinggi Sejak 2014, Ekonom Sebut Bukan Skenario Terburuk

Whats New
23 Hotel di Bali Siap Sambut Delegasi KTT G20

23 Hotel di Bali Siap Sambut Delegasi KTT G20

Whats New
Kemenaker Gelar Job Fair Virtual di 3 Provinsi, Catat Tanggalnya

Kemenaker Gelar Job Fair Virtual di 3 Provinsi, Catat Tanggalnya

Spend Smart
Simak, 20 Pekerjaan dengan Gaji Tertinggi di Indonesia Versi GrabJobs

Simak, 20 Pekerjaan dengan Gaji Tertinggi di Indonesia Versi GrabJobs

Rilis
IHSG Parkir di Zona Hijau, Sektor Energi Melesat 2 Persen

IHSG Parkir di Zona Hijau, Sektor Energi Melesat 2 Persen

Whats New
PMI Manufaktur RI 53,7 di September, Airlangga: Adanya Percepatan Pemulihan Ekonomi

PMI Manufaktur RI 53,7 di September, Airlangga: Adanya Percepatan Pemulihan Ekonomi

Whats New
Herman Khaeron Dedikasikan Diri Dampingi 1.000 Pelaku UMKM Jabar agar Naik Kelas

Herman Khaeron Dedikasikan Diri Dampingi 1.000 Pelaku UMKM Jabar agar Naik Kelas

Whats New
Berkat UMKM, Ekonomi Yogyakarta Mampu Pulih dari Pandemi Covid-19

Berkat UMKM, Ekonomi Yogyakarta Mampu Pulih dari Pandemi Covid-19

Whats New
Kuota BBM Bersubsidi Ditambah, Pertalite Jadi 29,91 Juta KL dan Solar 17,83 Juta KL

Kuota BBM Bersubsidi Ditambah, Pertalite Jadi 29,91 Juta KL dan Solar 17,83 Juta KL

Rilis
Targetkan Penanganan 10.000 Hektar Kawasan Kumuh, Ini Strategi Kementerian PUPR

Targetkan Penanganan 10.000 Hektar Kawasan Kumuh, Ini Strategi Kementerian PUPR

Whats New
Imbal Hasil Obligasi AS Terkontraksi, Nilai Tukar Rupiah Menguat ke Level 15.283 per Dollar AS

Imbal Hasil Obligasi AS Terkontraksi, Nilai Tukar Rupiah Menguat ke Level 15.283 per Dollar AS

Whats New
Mencegah Kehilangan Perpajakan dari Pengelolaan Dana Desa

Mencegah Kehilangan Perpajakan dari Pengelolaan Dana Desa

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.