Bayang-bayang Pinjaman China di Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

KOMPAS.com - Proyek Kereta Jakarta-Bandung kembali jadi sorotan publik. Ini setelah target operasinya terancam molor lantaran menipisnya dana akibat beberapa kali terjadi pembengkakan biaya konstruksi.

Seperti diketahui, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung mengalami pembengkakan biaya dan gagal memenuhi target awal penyelesaiannya. Pada awalnya, proyek ini diperhitungkan membutuhkan biaya Rp 86,5 triliun.

Kini biaya proyek menjadi Rp 114,24 triliun alias membengkak Rp 27,09 triliun, dana sebesar itu tentu tak sedikit. Target penyelesaian pun molor dari tahun 2019 mundur ke tahun 2022. Belakangan, targetnya mundur lagi menjadi 2023.

PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) yang sahamnya dimiliki beberapa BUMN berharap, kucuran duit APBN melalui skema PMN yang sudah disetujui DPR bisa jadi penyelamat. 

Baca juga: Kereta Cepat Tak Sampai Kota Bandung, Kira-kira yang Minat Banyak?

Utang dan saham China

Sekadar informasi, mega proyek tersebut diperkirakan memakan biaya investasi hingga Rp 113,9 triliun. Jumlah tersebut meleset dari perhitungan awal sebesar Rp 84,3 triliun. Investasi ini juga sudah melampaui proposal investasi yang ditawarkan Jepang sebelumnya.

Dalam keterangan resminya, PT KCIC menjelaskan bahwa komposisi pendanaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan porsi terbesar berasal dari pinjaman dari China melalui China Development Bank (CDB) sebesar 75 persen.

Sementara 25 persen pendanaan sisanya, berasal dari setoran modal dari konsorsium dua negara, Indonesia-China. Dengan pembagian, konsorsium BUMN Indonesia menyetorkan kontribusi sebesar 60 persen, dan sisanya dari modal konsorsium China, Beijing Yawan sebesar 40 persen.

Dengan demikian, maka investasi awal megaproyek ini sekaligus pembayaran cicilan pokok utang plus bunganya nanti akan ditanggung oleh konsorsium PT KCIC, yang di dalamya terdapat beberapa perusahaan BUMN yang terlibat yakni PT KAI (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PTPN.

Baca juga: Keruwetan Kereta Cepat dan Sikap Keberatan Jonan saat Jadi Menhub

Seperti diketahui, keempat BUMN tersebut membentuk usaha patungan yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia. Perusahaan ini kemudian menggenggam saham sebesar 60 persen di PT KCIC.

Sementara itu dikutip dari Kompas TV, dari total kebutuhan dana investasi Kereta Cepat Jakarta Bandung, pinjaman CBD diperkirakan mencapai 4,55 miliar dolar AS atau setara Rp 64,9 triliun.

Kemudian base equity capital atau kewajiban modal dasar dari konsorsium Indonesia sebesar Rp 4,3 triliun. Sedangkan jumlah kewajiban dasar sisanya akan disetorkan dari konsorsium China.

Nah, Rp 4,3 triliun itulah harusnya yang menjadi kewajiban Wijaya Karya dkk. Rinciannya, KAI Rp 440 miliar, Wijaya Karya Rp 240 miliar, Jasa Marga Rp 540 miliar dan PTPN VIII senilai Rp3,1 triliun.

Baca juga: Kilas Balik Kereta Cepat, Bolak-balik Ditolak Jonan saat Jadi Menhub

Namun karena alasan keuangan perusahaan sedang minim akibat pandemi, jadilah uang APBN jadi jalan keluar.

Padahal sebelumnya sudah ada klausul, 'tanpa jaminan dari pemerintah Indonesia', di mana Presiden Jokowi juga menjanjikan proyek ini tanpa APBN sepeser pun.

Pasalnya proyek KCJB ini adalah proyek business to business, di mana biaya investasi sepenuhnya berasal dari modal anggota konsorsium dan pinjaman dari China. Dana juga bisa berasal dari penerbitan obligasi perusahaan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani beralasan, pemerintah harus membantu pendanaan KCJB, agar pinjaman untuk KCIC dari CDB bisa segera dicairkan.

Baca juga: Kilas Balik Kereta Cepat, Bolak-balik Ditolak Jonan saat Jadi Menhub

"Sebetulnya proyek ini jalan berdasarkan pinjaman dari CDB (China Development Bank) dan dia mencairkan. Sampai suatu titik tertentu enggak bisa dicairkan karena tidak ada ekuitas yang mendukungnya atau ekuitasnya sudah habis. Jadi sekarang ini proyek enggak mungkin bisa jalan either melalui pinjaman," ungkap Sri Mulyani beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Corporate Secretary PT KCIC, Rahadian Ratry, menjelaskan dengan bergabungnya perusahaan China dalam konsorsium KCIC, maka pihak China juga menanggung risiko sesuai porsi saham miliknya bersama dengan konsosium BUMN Indonesia.

"Skema kerja sama yang ditawarkan oleh China adalah B to B. Artinya BUMN China telah berinvestasi dan menanggung untung rugi dan risiko dari kerja sama yang terjalin," kata Rahadian Ratry dalam keterangan resminya.

Baca juga: Ironi Kereta Cepat: Ngotot Diklaim B to B, Tapi Pakai Duit APBN