Luhut: Audit Perkebunan Sawit Bantu Kebijakan Lebih Akurat

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, audit tata kelola perkebunan kelapa sawit penting dilakukan guna melengkapi data dan informasi.

Luhut mengatakan, kelengkapan data dan informasi tersebut bertujuan untuk pengambilan kebijakan yang lebih akurat.

Hal tersebut disampaikan Luhut dalam pengarahan pada Orientasi Pembangunan Desa Berkelanjutan di Jakarta, Sabtu (16/7/2022).

"Audit tata kelola sawit akan membantu melengkapi data dan informasi dari hulu hingga hilir, sehingga pembuatan kebijakan menjadi lebih akurat. Saat ini melalui SIMIRAH 2.0, data aliran distribusi CPO dan minyak goreng sudah dapat dikumpulkan, tapi tentu masih perlu disempurnakan," kata Luhut dalam keterangan tertulis.

Baca juga: Luhut: Kita Salah Satu Negara yang Inflasinya Terbaik di Dunia

Luhut mengatakan, setiap pihak dapat membantu melengkapi data dan informasi yang dibutuhkan sehingga pemerintah dapat mendesain kebijakan yang tepat.

"Tata kelola sawit kompleks dan melibatkan banyak stakeholders. Berbagai target di sisi hulu dan hilir harus dapat diseimbangkan karena terdapat trade off antara target satu dan yang lain," ujarnya.

Menurut Luhut, peran kelapa sawit sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Ia mengatakan, harga Tandan Buah Segar (TBS) yang terjaga dan minyak goreng yang terjangkau membantu menjaga tingkat konsumsi.

“Pemerintah saat ini terus menjaga ketersediaan dan keterjangkauan minyak goreng dengan harga minyak goreng curah rakyat sebesar Rp 14.000. Kita berusaha menjaga kesejahteraan petani sawit serta memastikan profit usaha yang berkeadilan," tuturnya.

Di samping itu, Luhut menjelaskan, realisasi ekspor perlahan mulai meningkat seiring dengan perbaikan kondisi logistik.

Ia menambahkan, alokasi ekspor yang diberikan sudah tinggi sementara alokasi ekspor yang belum digunakan lebih dari 3 juta ton.

Lebih lanjut, Luhut menegaskan, meskipun harga kelapa sawit dipengaruhi kondisi internasional, pemerintah memiliki instrumen kebijakan untuk memengaruhi outcome di domestik maupun internasional.

"Oleh karena itu perbaikan tata kelola yang berjalan saat ini menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan peran kelapa sawit bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi nasional," ucap dia.

Baca juga: Cerita Luhut Kesulitan Cari Tiket Pesawat ke Bali