[POPULER MONEY] Luhut Geram Indonesia Disamakan dengan Sri Lanka | Sri Mulyani Hapus Tarif Pajak Ekspor CPO

1. Geram Indonesia Disamakan dengan Sri Lanka, Luhut: Sakit Jiwa Itu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaku sangat geram dengan pihak yang menyaman kondisi kebangkrutan ekonomi di Sri Lanka dengan Indonesia.

Luhut meminta agar mereka yang mengkritik demikian agar bisa melihat data-data yang ada. Indonesia juga tidak dalam posisi sebagai negara yang terkena jebakan utang.

"Jadi kalau ada yang ngomong kita mau samakan dengan Sri Lanka, bilang dari saya, sakit jiwa itu. Lihat data-data yang baik," ungkap Luhut dikutip dari Antara, Minggu (17/7/2022).

Bahkan, Luhut menantang siapa saja yang menyamakan kondisi Indonesia dengan Sri Lanka untuk berdebat langsung dengan dirinya. Ia menuduh, banyak pihak yang memanfaatkan isu kemerosotan ekonomi Sri Lanka dan mengaitkannya dengan Indonesia hanya untuk tujuan politis.

Selengkapnya simak di sini

2. Dilema Utang China Demi Miliki Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Proyek Kereta Jakarta-Bandung kembali jadi sorotan publik. Ini setelah target operasinya terancam molor lantaran menipisnya dana akibat beberapa kali terjadi pembengkakan biaya konstruksi.

Seperti diketahui, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung mengalami pembengkakan biaya dan gagal memenuhi target awal penyelesaiannya. Pada awalnya, proyek ini diperhitungkan membutuhkan biaya Rp 86,5 triliun.

Kini biaya proyek menjadi Rp 114,24 triliun alias membengkak Rp 27,09 triliun, dana sebesar itu tentu tak sedikit. Target penyelesaian pun molor dari tahun 2019 mundur ke tahun 2022.

Belakangan, targetnya mundur lagi menjadi 2023. PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) yang sahamnya dimiliki beberapa BUMN berharap, kucuran duit APBN melalui skema PMN yang sudah disetujui DPR bisa jadi penyelamat.

Baca selengkapnya di sini

3. Hingga 31 Agustus, Sri Mulyani Hapus Tarif Pajak Ekspor CPO dan Turunannya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghapus pungutan ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) serta produk turunannya. Hal ini berlaku hingga 31 Agustus 2022.

Kebijakan tersebut menghapus Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 103 Tahun 2022 sekaligus mengeluarkan PMK Nomor 115 Tahun 2022.