Asosiasi: Sebelum Terintegrasi, Izin Pemanfaatan Ruang Laut Harus Berhadapan dengan 10 Lembaga

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan sosialisasi mekanisme penyelenggaraan pendirian dan penempatan bangunan atau instansi di laut.

Adapun mekanisme baru tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Pendirian dan/atau Penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut.

Ketua Umum Asosiasi Sistem Komunikasi Kabel Laut Seluruh Indonesia (Askalsi) Akhmad Lutfi mendukung adanya integrasi dalam proses izin pemanfaatan ruang laut.

Baca juga: KKP: Pemanfaatkan Ruang Laut Harus Terkoordinasi agar Tidak Terjadi Konflik

"Proses yang tadinya masih berjalan masing-masing kini sudah mulai terintegrasi, terima kasih KKP untuk eksekusinya," kata dia dalam Bincang Bahari secara virtual, Senin (18/7/2022).

Ia menambahkan, sebelum ada integrasi izin pemanfaatan ruang laut ini perusahaan yang ingin mengajukan perizinan harus berhadapan dengan 10 lembaga. Ia berharap ke depan ada ukuran-ukuran keberhasilan dari eksekusi ini dapat menjadi tolok ukur untuk perkembangan selanjutnya.

"Selain itu, terkait persyaaratan biaya dan waktu juga perlu dilakukan review secara berkala," imbuh dia.

Lebih lanjut, ia memang berharap seluruh proses izin pemanfaatan ruang laut yang melibatkan banyak kementerian dan lembaga dapat terintegrasi dalam satu muka.

"Selanjutnya perlu diberikan tata kelola ke masing-masing lembaga yang berjalan yang mengikuti proses bisnis itu agar terjadi kesepahaman yang sama. Saya paham tidak mudah ada 10 lembaga dalam satu proses yang punya dasar undang-undangnya masing-masing," kata dia.

Baca juga: KKP: Kuota Penangkapan Ikan untuk Nelayan Lokal Jadi Prioritas Pemerintah

Sementara itu, Direktur PT Varuna Cahaya Santosa Mario Palilingan mengatakan, pihaknya melihat ada kepastian proses dan hukum dalam proses memperoleh izin pemanfaatan ruang laut.

"Dan tentunya akhirnya adalah efisiensi biaya dalam arti jelas, tidak menunggu. Dengan adanya aturan baru yang saat ini kami dipandu oleh tim nasional ini sangat membantu kamu sekali," jelas dia dalam kesempatan yang sama.

Sebelumnya, Direktur Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Suharyanto mengatakan, pemanfaatan ruang laut mencakup 3 dimensi yakni permukaan, kolom laut, dan dasar laut.

Oleh karena itu, pengaturan dalam pemanfaatan ruang laut secara terkoordinasi dan terintegrasi merupakan sebuah hal yang penting.

"Dengan peraturan ini, maka pengaturan laut yang 3 dimensi dapat berjalan secara terkoordinasi dan terintergrasi dan tidak ada konflik-konflik yang demikian masif," kata dia.

Baca juga: Genjot Ekspor Produk Perikanan ke China, Ini yang Dilakukan KKP