Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Asosiasi: Sebelum Terintegrasi, Izin Pemanfaatan Ruang Laut Harus Berhadapan dengan 10 Lembaga

Kompas.com - 18/07/2022, 18:35 WIB
Agustinus Rangga Respati,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan sosialisasi mekanisme penyelenggaraan pendirian dan penempatan bangunan atau instansi di laut.

Adapun mekanisme baru tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Pendirian dan/atau Penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut.

Ketua Umum Asosiasi Sistem Komunikasi Kabel Laut Seluruh Indonesia (Askalsi) Akhmad Lutfi mendukung adanya integrasi dalam proses izin pemanfaatan ruang laut.

Baca juga: KKP: Pemanfaatkan Ruang Laut Harus Terkoordinasi agar Tidak Terjadi Konflik

"Proses yang tadinya masih berjalan masing-masing kini sudah mulai terintegrasi, terima kasih KKP untuk eksekusinya," kata dia dalam Bincang Bahari secara virtual, Senin (18/7/2022).

Ia menambahkan, sebelum ada integrasi izin pemanfaatan ruang laut ini perusahaan yang ingin mengajukan perizinan harus berhadapan dengan 10 lembaga. Ia berharap ke depan ada ukuran-ukuran keberhasilan dari eksekusi ini dapat menjadi tolok ukur untuk perkembangan selanjutnya.

"Selain itu, terkait persyaaratan biaya dan waktu juga perlu dilakukan review secara berkala," imbuh dia.

Lebih lanjut, ia memang berharap seluruh proses izin pemanfaatan ruang laut yang melibatkan banyak kementerian dan lembaga dapat terintegrasi dalam satu muka.

"Selanjutnya perlu diberikan tata kelola ke masing-masing lembaga yang berjalan yang mengikuti proses bisnis itu agar terjadi kesepahaman yang sama. Saya paham tidak mudah ada 10 lembaga dalam satu proses yang punya dasar undang-undangnya masing-masing," kata dia.

Baca juga: KKP: Kuota Penangkapan Ikan untuk Nelayan Lokal Jadi Prioritas Pemerintah

Sementara itu, Direktur PT Varuna Cahaya Santosa Mario Palilingan mengatakan, pihaknya melihat ada kepastian proses dan hukum dalam proses memperoleh izin pemanfaatan ruang laut.

"Dan tentunya akhirnya adalah efisiensi biaya dalam arti jelas, tidak menunggu. Dengan adanya aturan baru yang saat ini kami dipandu oleh tim nasional ini sangat membantu kamu sekali," jelas dia dalam kesempatan yang sama.

Sebelumnya, Direktur Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Suharyanto mengatakan, pemanfaatan ruang laut mencakup 3 dimensi yakni permukaan, kolom laut, dan dasar laut.

Oleh karena itu, pengaturan dalam pemanfaatan ruang laut secara terkoordinasi dan terintegrasi merupakan sebuah hal yang penting.

"Dengan peraturan ini, maka pengaturan laut yang 3 dimensi dapat berjalan secara terkoordinasi dan terintergrasi dan tidak ada konflik-konflik yang demikian masif," kata dia.

Baca juga: Genjot Ekspor Produk Perikanan ke China, Ini yang Dilakukan KKP

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Melalui Pompanisasi, Mentan Amran Targetkan Petani di Lamongan Tanam Padi 3 Kali Setahun

Melalui Pompanisasi, Mentan Amran Targetkan Petani di Lamongan Tanam Padi 3 Kali Setahun

Whats New
Konflik Iran-Israel Bisa Picu Lonjakan Inflasi di Indonesia

Konflik Iran-Israel Bisa Picu Lonjakan Inflasi di Indonesia

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 66 Resmi Dibuka, Berikut Persyaratannya

Kartu Prakerja Gelombang 66 Resmi Dibuka, Berikut Persyaratannya

Whats New
Kemensos Buka 40.839 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Kemensos Buka 40.839 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Whats New
Pemudik Lebaran 2024 Capai 242 Juta Orang, Angka Kecelakaan Turun

Pemudik Lebaran 2024 Capai 242 Juta Orang, Angka Kecelakaan Turun

Whats New
Pasar Sekunder adalah Apa? Ini Pengertian dan Alur Transaksinya

Pasar Sekunder adalah Apa? Ini Pengertian dan Alur Transaksinya

Work Smart
Signifikansi 'Early Adopters' dan Upaya 'Crossing the Chasm' Koperasi Multi Pihak

Signifikansi "Early Adopters" dan Upaya "Crossing the Chasm" Koperasi Multi Pihak

Whats New
Rupiah Tertekan Dekati Rp 16.300 Per Dollar AS, BI Terus Intervensi Pasar

Rupiah Tertekan Dekati Rp 16.300 Per Dollar AS, BI Terus Intervensi Pasar

Whats New
Cara Gadai BPKB Motor di Pegadaian, Syarat, Bunga, dan Angsuran

Cara Gadai BPKB Motor di Pegadaian, Syarat, Bunga, dan Angsuran

Earn Smart
Harga Minyak Dunia Melonjak 3 Persen, Imbas Serangan Balasan Israel ke Iran

Harga Minyak Dunia Melonjak 3 Persen, Imbas Serangan Balasan Israel ke Iran

Whats New
Kembangkan Karier Pekerja, Bank Mandiri Raih Peringkat 1 Top Companies 2024 Versi LinkedIn

Kembangkan Karier Pekerja, Bank Mandiri Raih Peringkat 1 Top Companies 2024 Versi LinkedIn

Whats New
Cara Cek Angsuran KPR BCA secara 'Online' melalui myBCA

Cara Cek Angsuran KPR BCA secara "Online" melalui myBCA

Work Smart
10 Bandara Terbaik di Dunia Tahun 2024, Didominasi Asia

10 Bandara Terbaik di Dunia Tahun 2024, Didominasi Asia

Whats New
Rupiah Melemah, Utang Luar Negeri RI Naik Jadi Rp 6.588,89 Triliun

Rupiah Melemah, Utang Luar Negeri RI Naik Jadi Rp 6.588,89 Triliun

Whats New
Simak, Rincian Kurs Rupiah Hari Ini di BCA hingga BNI

Simak, Rincian Kurs Rupiah Hari Ini di BCA hingga BNI

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com