BP Jamsostek Rentan Korupsi, Karyawan yang Terbukti Terlibat Bakal Ditindak hingga Ranah Pidana

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Sudirman (BP Jamsostek) kembali mengkampanyekan gerakan anti korupsi kepada seluruh karyawan kantor cabang dan perusahaan binaan Jakarta Sudirman untuk membantu pemerintah dalam upaya tindakan pencegahan.

Kepala cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Sudirman Suhuri tidak membantah, sebagai badan layanan publik yang dipercaya negara mengelola jaminan sosial juga rentan terhadap korupsi lantaran berhubungan secara langsung dengan masyarakat.

Secara internal, ia menjamin saat ini BPJS Ketenagakerjaan bertindak tegas kepada karyawan yang kedapatan korupsi dengan langsung meneruskan ke ranah pidana.

"Harapan saya bahwa dalam melaksanakan pelayanan kepada pekerja BP Jamsostek Jakarta Sudirman harus mengatakan tidak kepada korupsi," kata Suhuri melalui keterangan tertulis, Selasa (19/7/2022).

Baca juga: Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan 2022 lewat HP

Oleh karena itu, lanjut Suhuri, BPJS Ketenagakerjaan memiliki visi untuk memberikan layanan ke masyarakat dengan tata kelola yang baik. Dengan terus menyosialisasikan ke masyarakat mengenai visi ini setidaknya masyarakat juga dapat berperan aktif untuk menjaga BPJS Ketenagakerjaan dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Hal senada disampaikan oleh Kepala Satuan Tugas Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi, Wuryono Prakoso.

Dia bilang, saatnya BP Jamsostek khususnya Jakarta Selatan, bisa menjadi promotor untuk penerapan praktik bisnis berintegritas dan antikorupsi pada lingkungan korporasi secara umum dan BUMN secara khusus.

Baca juga: Cara Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaan secara Online dan Offline

Dengan mulai mengadopsi upaya pencegahan korupsi secara sistemik, pembangunan integritas di lingkungan internal BP Jamsostek maupun seluruh pemangku-kepentingan lainnya.

"Diharapkan mulai hadir banyak contoh praktik baik pengembangan sistem integritas korporasi yang akan makin memperkuat basis pondasi perekonomian disamping semakin mendorong iklim investasi dan kemudahan berbisnis di Indonesia," katanya.