Platform Digital yang Belum Daftar Setelah 20 Juli Tak Langsung Diblokir, Kominfo: Ada Sanksi Bertahap

Kompas.com - 19/07/2022, 17:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan, Penyelenggara Sistem Elektronik atau PSE lingkup privat atau 'platform digital' baik asing maupun domestik yang belum mendaftar sampai tenggat waktu 20 Juli 2022, tidak akan langsung diblokir.

Direktur Jenderal Aptika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan menungkapkan, tindakan yang bakal dilakukan pada platform digital yang belum mendaftarkan diri ke Kominfo akan diberi sanksi bertahap terlebih dahulu sebelum pemblokiran.

"Lewat dari 20 Juli akan dikenakan sanksi, ada tiga tahapannya, pertama teguran tertulis, kedua denda administratif, dan ketiga pemblokiran," ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (19/7/2022).

Baca juga: Kominfo Ancam Blokir WhatsApp, Google, dkk tapi Mengapa Tak Segera Daftar PSE?

"Jadi dari tanggal 21 Juli besok itu, kami sudah mulai surati (platform digital yang belum mendaftar)," tambahnya.

Terkait sanksi denda, menurut Semuel, saat ini masih disusun aturan teknisnya mengenai besaran nilai denda yang akan dikenakan bagi platform digital yang melakukan pelanggaran.

Sementara untuk pemblokiran, merupakan sanksi tahap terakhir jika platform digital tersebut tidak juga mendaftar meski sudah dilakukan teguran, bahkan denda. Ia bilang, pemblokiran akan bersifat sementara hingga pihak PSE tersebut memenuhi kewajibannya mendaftarkan diri ke Kominfo.

"Kami enggak ada pilihan lain, kalau mereka enggak daftar juga yah dikenakan sanksi, danyang terberat sanksinya adalah pemblokiran. Blokir ini sifatnya sementara, nanti begitu sudah terdaftar tentu datanya akan segera dicabut dari mesin pemblokiran," jelas Semuel.

Lebih lanjut, ia mengatakan, dalam upaya mendorong PSE melakukan pendaftaran, Kominfo memberikan bantuan atau panduan jika memang mengalami hambatan atau permasalahan jaringan.

Adapun pendaftaran dilakukan tanpa biaya alias gratis melalui sistem Online Single Submission-risk Based Approach (OSS-RBA).

"Kalau sampai ada hambatan sama sistem atau jaringannya, kirimkan saja (dokumen pendaftaran) secara manualnya dulu, tapi setelah itu harus ditindaklanjuti dengan pendaftaran lewat OSS tersebut," jelas dia.

Baca juga: Agar Ribuan Aplikasi Pemerintah Efisien, Kominfo Berencana Bangun Data Center Nasional di 4 Kota Ini

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ombudsman Minta DMO Dicabut, Mendag: Kalau Minyak Ngamuk, Emang di Sana Tanggung Jawab?

Ombudsman Minta DMO Dicabut, Mendag: Kalau Minyak Ngamuk, Emang di Sana Tanggung Jawab?

Whats New
[POPULER MONEY] Waktu Tepat untuk Membeli Emas | Mendag Zulhas: Masyarakat Tak Perlu Khawatir Kenaikan Harga Beras

[POPULER MONEY] Waktu Tepat untuk Membeli Emas | Mendag Zulhas: Masyarakat Tak Perlu Khawatir Kenaikan Harga Beras

Whats New
Ada Kasus BLT BBM Gagal Dicairkan, Mensos Risma Didesak Lakukan Pembenahan

Ada Kasus BLT BBM Gagal Dicairkan, Mensos Risma Didesak Lakukan Pembenahan

Whats New
Cara Transfer Pulsa Telkomsel, Indosat, XL, Tri, dan Smartfren

Cara Transfer Pulsa Telkomsel, Indosat, XL, Tri, dan Smartfren

Spend Smart
Syarat dan Cara Buka Rekening BRI, BNI, BSI, dan Mandiri Online

Syarat dan Cara Buka Rekening BRI, BNI, BSI, dan Mandiri Online

Whats New
Simak 3 Cara Transfer BCA ke DANA dengan Mudah dan Praktis

Simak 3 Cara Transfer BCA ke DANA dengan Mudah dan Praktis

Spend Smart
Cara Cek Nomor BPJS Ketenagakerjaan dengan Mudah, Cukup Siapkan NIK

Cara Cek Nomor BPJS Ketenagakerjaan dengan Mudah, Cukup Siapkan NIK

Whats New
Badan Pangan Nasional: Pemerataan Distribusi Kunci Menjaga Stabilitas Pangan

Badan Pangan Nasional: Pemerataan Distribusi Kunci Menjaga Stabilitas Pangan

Whats New
Stabilisasi Harga, Badan Pangan Nasional Serap Ayam Hidup Peternak Mandiri Kecil

Stabilisasi Harga, Badan Pangan Nasional Serap Ayam Hidup Peternak Mandiri Kecil

Rilis
Mendag Minta Anggaran Jumbo Rp 100 Triliun ke Jokowi, Buat Apa?

Mendag Minta Anggaran Jumbo Rp 100 Triliun ke Jokowi, Buat Apa?

Whats New
Jaga Harga Beras Stabil, Mendag: Impor Pun Saya Rela

Jaga Harga Beras Stabil, Mendag: Impor Pun Saya Rela

Whats New
Syarat Daftar BPJS Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Jenis Kepesertaan

Syarat Daftar BPJS Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Jenis Kepesertaan

Whats New
Sudah Seminggu Produk Daging Sapi dan Turunannya Dilarang Masuk ke Kupang, Kenapa?

Sudah Seminggu Produk Daging Sapi dan Turunannya Dilarang Masuk ke Kupang, Kenapa?

Whats New
100 Hari Jabat Mendag, Zulhas Klaim Bisa Selesaikan Polemik Minyak Goreng hingga Cegah Korupsi

100 Hari Jabat Mendag, Zulhas Klaim Bisa Selesaikan Polemik Minyak Goreng hingga Cegah Korupsi

Whats New
Cara Cek BI Checking atau SLIK OJK secara Online dengan Mudah

Cara Cek BI Checking atau SLIK OJK secara Online dengan Mudah

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.