Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KKP Boyong Produk Perikanan Indonesia sampai ke 138 Negara

Kompas.com - 21/07/2022, 13:35 WIB
Agustinus Rangga Respati,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) mengantar produk perikanan Indonesia ke 138 negara di seluruh dunia pada semester I 2022.

Plt Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Hari Maryadi mengatakan, pencapaian ini tak lepas dari strategi penguatan jaminan mutu dan keamanan produk perikanan melalui penerbitan health certificate (HC) yang sedang didorong KKP.

Baca juga: Perluasan Kawasan Konservasi KKP Capai 73 Persen dari Target Tahun 2022

"Produk perikanan kita sudah bisa diterima di 138 negara. Ini menjadi target bagaimana bisa kita pertahankan apa yang sudah kita miliki. Jangan sampai 138 negara ini hilang gara-gara penjaminan kesehatan, penjaminan atas mutu ini tidak baik," ujar dia saat konferensi pers, Rabu (20/7/2022). 

Ia menambahkan, saat ini sudah 2.022 unit pengolah ikan (UPI) yang terdaftar di sejumlah negara mitra di seluruh dunia. Hal tersebut membuat peluang produk perikanan Indonesia masuk ke pasar ekspor semakin besar, baik dari sisi volume maupun nilai.

Baca juga: KKP: Penangkapan Ikan Berbasis Kuota Akan Sejahterakan Nelayan Tradisional

Hari menjelaskan, sebagai petugas quality assurance, pihaknya telah menerbitkan 72.760 HC pada semester I 2022. Percapaian tersebut berguna untuk menjamin produk perikanan Indonesia aman dan bermutu.

Di sisi lain, pihaknya mencatat, jumlah produk atau volume produk perikanan yang diekspor sebanyak 589.810 ton pada periode yang sama.

Hari mengungkapkan, kegiatan ekspor produk perikanan pada semester I memberikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 29,37 miliar. Sedangkan target PNBP yang dipatok untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp 55 miliar. Dengan kata lain, target separuh tahun ini sudah mencapai 53,40 persen.

"Di tengah Menteri KKP menggenjot target PNBP dari bidang lain dan ekspor. Namun, beliau sangat mendukung pelaku usaha di hulu bisa berdiri tegak. Akhirnya beliau memberikan kemudahan dengan tidak dipungutnya PNBP khusus layanan aktivitas domestik. Kalau ekspor impor masih dilakukan pungutan PNBP," terang dia.

"Jadi PNBP yang masuk dari ekspor saja ya karena untuk layanan aktivitas domestik tidak ada tarif," timpal dia.

Asal tahu saja, 10 negara tujuan utama ekspor adalah Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, Italia, dan Hongkong. 

Sementara itu, beberapa komoditas ekspor utama yang menjadi primadona ekspor sektor kelautan dan perikanan, antara lain udang vaname, tuna, cumi-cumi, rajungan, rumput laut, dan cakalang.

Baca juga: KKP: Pemanfaatkan Ruang Laut Harus Terkoordinasi agar Tidak Terjadi Konflik

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengumpulan Data Tersendat, BTN Belum Ambil Keputusan Akuisisi Bank Muamalat

Pengumpulan Data Tersendat, BTN Belum Ambil Keputusan Akuisisi Bank Muamalat

Whats New
Cara Hapus Daftar Transfer di Aplikasi myBCA

Cara Hapus Daftar Transfer di Aplikasi myBCA

Work Smart
INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

Whats New
Suku Bunga Acuan BI Naik, Anak Buah Sri Mulyani: Memang Kondisi Global Harus Diantisipasi

Suku Bunga Acuan BI Naik, Anak Buah Sri Mulyani: Memang Kondisi Global Harus Diantisipasi

Whats New
Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal 'Jangkar' Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal "Jangkar" Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

Whats New
Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Whats New
Lebaran 2024, KAI Sebut 'Suite Class Compartment' dan 'Luxury'  Laris Manis

Lebaran 2024, KAI Sebut "Suite Class Compartment" dan "Luxury" Laris Manis

Whats New
Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Whats New
Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Whats New
Giatkan Pompanisasi, Kementan Konsisten Beri Bantuan Pompa untuk Petani

Giatkan Pompanisasi, Kementan Konsisten Beri Bantuan Pompa untuk Petani

Whats New
IHSG Turun 19,2 Poin, Rupiah Melemah

IHSG Turun 19,2 Poin, Rupiah Melemah

Whats New
Catat, Ini Jadwal Perjalanan Ibadah Haji Indonesia 2024

Catat, Ini Jadwal Perjalanan Ibadah Haji Indonesia 2024

Whats New
Pada Liburan ke Luar Negeri, Peruri Sebut Permintaan Paspor Naik 2,5 Lipat Pasca Pandemi

Pada Liburan ke Luar Negeri, Peruri Sebut Permintaan Paspor Naik 2,5 Lipat Pasca Pandemi

Whats New
Jakarta, Medan, dan Makassar  Masuk Daftar Smart City Index 2024

Jakarta, Medan, dan Makassar Masuk Daftar Smart City Index 2024

Whats New
Pentingnya Transparansi Data Layanan RS untuk Menekan Klaim Asuransi Kesehatan

Pentingnya Transparansi Data Layanan RS untuk Menekan Klaim Asuransi Kesehatan

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com