Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko Waspadai Kesenjangan Produktivitas Kebun Kelapa Sawit

Kompas.com - 21/07/2022, 21:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Moeldoko mewaspadai kesenjangan produktivitas antara perkebunan kelapa sawit milik perusahaan swasta dengan perkebunan rakyat.

Ia mengatakan produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat mengalami stagnasi dalam 10 tahun terakhir. Di sisi lain, produktivitas perkebunan sawit milik perusahaan swasta terus mengalami peningkatan.

Moeldoko mengatakan perkebunan rakyat memang berkontribusi signifikan pada produksi nasional, namun angka produktivitas dari perkebunan rakyat masih relatif lebih rendah dibandingkan perkebunan besar swasta.

Baca juga: Moeldoko: Harga TBS Sawit Anjlok, Petani Lemas Hadapi Situasi Ini

Menurut catatannya, pada 2010 produktivitas sawit dari perkebunan rakyat sebesar 2,5 ton per hektar (ha), sementara perkebunan besar milik swasta sebesar 2,9 ton per ha. Lalu pada 2021, produktivitas sawit rakyat hanya 2,75 ton per ha, sedangkan produktivitas dari kebun swasta naik menjadi 3,84 ton per ha.

"Ada stagnasi dan rendahnya produktivitas. Selama satu dekade terakhir gap produktivitas antara perkebunan besar swasta dan perkebunan rakyat mengalami pelebaran," ungkapnya dalam webinar Kompas Talks: Kondisi Perdagangan Kelapa Sawit Nusantara, Kamis (21/7/2022).

"Ini perlu kita concern, bahaya kalau gap-nya terlalu tinggi," imbuh Moeldoko.

Lebih lanjut ia mengatakan, dari sisi total luas lahan yang dimiliki petani perkebunan rakyat memang cukup besar yakni 6 juta ha atau 40 persen dari total luas lahan kebun sawit secara nasional yang sekitar 16,3 juta ha. Namun, hasil produksinya tetap lebih rendah dari perkebunan swasta.

Menurut Moeldoko, stagnasi produksi sawit perkebunan rakyat menjadi persoalan kritikal, mengingat peran perkebunan rakyat dalam produksi minyak mentah kelapa sawit (crude palm oil/CPO) nasional cukup tinggi.

Baca juga: Bahlil: Dulu Membuat Izin UMKM Susahnya Minta Ampun...

Oleh sebab itu, dia meminta agar para petani bisa meningkatkan produksinya. Moeldoko juga mengingkatkan para petani untuk tetap semangat di tengah penurunan harga tandan buah segar (TBS) saat ini. Sebab pemerintah sudah mengambil berbagai kebijakan untuk mendongkrak harga TBS.

Kebijakan tersebut di antaranya kembali membuka keran ekspor CPO dan produk turunannya setelah sempat dilakukan pelarangan, serta menghapus tarif pungutan ekspor CPO dan produk turunannya hingga 31 Agustus 2022. Hal ini diharapkan bisa mendorong ekspor CPO sehingga berdampak pada peningkatan harga TBS.

"Jadi saya mengingatkan teman-teman sekalian jangan sampai ini semakin turun, tidak ada alasan apapun, ini kita harus menjadi waspada," kata dia.

"Juga saya pesan petani harus tetap semangat dalam menghadapi situasi saat ini. Saya paham para petani lemas hadapi situasi ini, tapi ayo semangat jangan turun karena pemerintah juga mengambil langkah," pungkas Moeldoko yang juga menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) itu.

Baca juga: Harga TBS Kelapa Sawit Terus Merosot, Petani Surati Presiden Jokowi

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Harga Minyak Dunia Turun 2 Persen

Harga Minyak Dunia Turun 2 Persen

Whats New
Ingin Validasi NIK-NPWP atau Lapor SPT, tapi Lupa Sandi Akun DJP Online? Ini Solusinya

Ingin Validasi NIK-NPWP atau Lapor SPT, tapi Lupa Sandi Akun DJP Online? Ini Solusinya

Whats New
Mampukah IHSG Hari Ini Bangkit? Simak Analisanya

Mampukah IHSG Hari Ini Bangkit? Simak Analisanya

Whats New
10 Saham Ini Paling Banyak Diborong Asing Kemarin

10 Saham Ini Paling Banyak Diborong Asing Kemarin

Whats New
Aturan Baru PPh Final 0,5 Persen bagi UMKM di PP Nomor 55 Tahun 2022

Aturan Baru PPh Final 0,5 Persen bagi UMKM di PP Nomor 55 Tahun 2022

Whats New
Cara Beli Tiket Kereta Panoramic, Rute Gambir-Bandung PP dan Gambir-Surabaya Gubeng PP

Cara Beli Tiket Kereta Panoramic, Rute Gambir-Bandung PP dan Gambir-Surabaya Gubeng PP

Whats New
[POPULER MONEY] Klarifikasi Menpan-RB soal Rp 500 Triliun Pemborosan Anggaran Kemiskinan | JD.ID Tutup

[POPULER MONEY] Klarifikasi Menpan-RB soal Rp 500 Triliun Pemborosan Anggaran Kemiskinan | JD.ID Tutup

Whats New
Mengenal Dampak Inflasi bagi Ekonomi Nasional, Mulai dari Penurunan Daya Beli sampai Tingkat Penganguran

Mengenal Dampak Inflasi bagi Ekonomi Nasional, Mulai dari Penurunan Daya Beli sampai Tingkat Penganguran

Whats New
Lewat Kerjasama Layanan BaaS, BCA Digital Bidik 20.000 Pengguna MRT Jakarta Jadi Nasabah Baru

Lewat Kerjasama Layanan BaaS, BCA Digital Bidik 20.000 Pengguna MRT Jakarta Jadi Nasabah Baru

Whats New
Perkuat Stok Jelang Puasa dan Lebaran, Mendag Zulhas Siapkan 450.000 Ton Minyak Goreng per Bulan

Perkuat Stok Jelang Puasa dan Lebaran, Mendag Zulhas Siapkan 450.000 Ton Minyak Goreng per Bulan

Whats New
Mendagri Malaysia Temui Menaker Bahas Perlindungan PMI Sektor Domestik

Mendagri Malaysia Temui Menaker Bahas Perlindungan PMI Sektor Domestik

Rilis
Temukan Ada Distributor yang 'Bundling' Minyakita, KPPU: Praktek Persaingan Usaha yang Tidak Sehat

Temukan Ada Distributor yang "Bundling" Minyakita, KPPU: Praktek Persaingan Usaha yang Tidak Sehat

Whats New
Badai PHK Perusahaan Teknologi Berlanjut, Ketua Asosiasi E-Commerce Buka Suara

Badai PHK Perusahaan Teknologi Berlanjut, Ketua Asosiasi E-Commerce Buka Suara

Whats New
Pemerintah Pusat dan Daerah Diminta Atur Harga Komoditas untuk Redam Inflasi

Pemerintah Pusat dan Daerah Diminta Atur Harga Komoditas untuk Redam Inflasi

Whats New
Kementerian ESDM Siasati Kenaikan Harga Elpiji yang Berada di Atas HET

Kementerian ESDM Siasati Kenaikan Harga Elpiji yang Berada di Atas HET

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+