Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bappenas Kaji Kereta Gantung Jadi Angkutan Perkotaan IKN Nusantara

Kompas.com - 24/07/2022, 19:00 WIB
Ade Miranti Karunia,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas membeberkan wacana kereta gantung jadi moda transportasi alternatif di Indonesia, terutama di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. 

Untuk itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengunjungi Stevenson Fishing Port, Harbour Flight Centre, dan Boeing di Amerika Serikat (AS). Di sana, Bappenas mempelajari regulasi pengembangan kereta gantung, seaplane, dan pesawat jarak menengah. 

Suharso bilang kunjungan tersebut dalam rangka mengembangkan moda transportasi alternatif di Indonesia, terutama di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Baca juga: BUMN Konstruksi Virama Karya Buka Lowongan Penempatan IKN, Ini Posisi dan Syaratnya

 

Ia juga mengatakan, upaya pembangunan kereta gantung masih terhambat, terutama aspek skema pembiayaan dan isu pemanfaatan ruang udara.

"Saat ini sedang dilakukan penjajakan kesesuaian kereta gantung sebagai angkutan perkotaan di IKN dan pariwisata, termasuk kesesuaian aspek topografi wilayah serta added advantage berupa panorama kota. Pemerintah juga sedang menelaah pengembangan kereta gantung yang terintegrasi dengan rencana induk dan sistem transportasi perkotaan di IKN," ujar Suharso melalui keterangan tertulis, Minggu (24/7/2022).

Baca juga: Kemenkeu: IKN Pindah ke Kaltim, Aset Negara di Jakarta Tidak Dijual

Penggunaan "seaplane" untuk Jakarta, Surabaya, Denpasar

Penggunaan seaplane juga sedang dijajaki, utamanya untuk kota waterfront seperti Jakarta, Palembang, Surabaya, dan Denpasar. 

Kajian Kementerian Perhubungan merekomendasikan 9 lokasi pariwisata di Indonesia. Di samping itu, permintaan terhadap angkutan seaplane perlu dilakukan penelaahan segmentasi pasar dan konektivitas yang dilayani.

"Operasional seaplane di Indonesia mayoritas didominasi swasta dengan peran pemerintah yang masih terbatas pada sisi pemberian izin operasional pesawat apung namun tidak mencakup pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian bandara perairan," ujar Suharso.

Baca juga: Sandiaga Usul Bangun Kereta Gantung Atasi Macet Puncak Bogor, Pengamat: Tata Transportasi Darat Dulu

 

Dua poin diskusi Bappenas dan Boeing

Dalam kunjungan ke Boeing, Suharso menyebut terdapat dua poin diskusi yang dibahas.

Pertama, komitmen untuk memenuhi permintaan Indonesia dalam setiap pembelian pesawat tempur militer sesuai dengan amanat UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, maupun pembelian pesawat komersial berupa offset dan transfer teknologi.

Kedua, mendorong pengembangan Maintenance, Repair, dan Overhaul (MRO) oleh industri dirgantara nasional sebagai kemitraan dengan Boeing. Sesuai Visi 2045, kedirgantaraan dikembangkan melalui ekosistem industri kedirgantaraan Indonesia yang kondusif dan berdaya saing.

Indonesia sendiri menargetkan menjadi produsen pesawat terbang tipe turboprop kapasitas sekitar 100 kursi dengan teknologi terkini. Pada komponen dan rantai pasok, pemerintah menargetkan peningkatan 2 kali nilai TKDN komponen pesawat terbang.

MRO dan jasa purnajual mencapai daya serap layanan jasa MRO untuk pesawat yang beroperasi di Indonesia sebesar 2 miliar dollar AS. Jasa penerbangan dan kebandarudaraan menghubungkan 263 kota di Indonesia dan 135 kota di luar negeri dengan standar keselamatan dan layanan tinggi, serta mampu melayani peningkatan lalu lintas pesawat, penumpang, dan kargo 3-4 kali.

Kunjungan Bappenas ke Land O’Lakes Inc

Selain sektor transportasi, Suharso juga membahas pengembangan sektor pertanian dengan mengunjungi Land O’Lakes Inc di Minnesota. Dalam pertemuan ini, Indonesia dapat mengadopsi pertanian regeneratif dan mendukung keahlian teknis pembentukan koperasi.

Bappenas mempelajari sumber pendanaan awal pembentukan korporasi dan akses pasar, permasalahan dan solusi dalam menjalankan korporasi, serta peran asosiasi produsen komoditas.

Bappenas juga mengobservasi ekosistem proses bisnis Land O’Lakes Inc yang akan direplikasi di Indonesia sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 terkait pembentukan 350 korporasi petani dan nelayan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com