Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Pengendalian Penggunaan BBM Bersubsidi dengan MyPertamina Tak Efektif

Kompas.com - 25/07/2022, 14:45 WIB
Akhdi Martin Pratama

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menilai penggunaan MyPertamina untuk menggendalikan penggunaan BBM bersubsidi dinilai tidak efektif dan tidak tepat sasaran. Sebab, untuk menggunakan MyPertamina harus memiliki gawai dan menggunakan internet.

Padahal tak semua konsumen Pertamina memiliki gawai dan akses internet yang memadai. Untuk itu, jika dipaksakan diperkirakan akan banyak masyarakat yang sejatinya membutuhkan BBM bersubsidi tak bisa memiliki akses karena keterbatasan gawai dan akses internet.

"Pengendalian BBM subsidi dengan MyPertamina tidak efektif. Justru orang kayalah yang akan mendapatkan akses BBM subsidi. Padahal target Jokowi adalah masyarakat miskin. MyPertamina tidak sesuai untuk tujuan pengendalian BBM subsidi yang tepat sasaran," ujar Fahmy dilansir dari Kontan, Senin (25/7/2022).

Fahmy menambahkan, rencana Kementerian ESDM dan Pertamina untuk menggendalikan penggunaan BBM bersubsidi dengan menggunakan kriteria mobil dibawah 2.000 cc juga dinilai tak efektif untuk memberikan subsidi kepada masyarakat miskin.

Baca juga: Sudah 220.000 Kendaraan Mendaftar MyPertamina Jadi Penerima Pertalite dan Solar

"Sekarang yang harus disubsidi Pemerintah itu mobilnya atau masyarakat miskinnya. Sebab banyak orang kaya yang memiliki mobil baru dengan cc dibawah 2.000 cc. Sehingga subsidi BBM dengan kreteria mobil dibawah 2.000 cc tidak adil bagi masyrakat miskin. Dan tak tepat sasaran," kata dia.

Menurutnya, untuk menggendalikan penggunaan BBM bersubsidi adalah dengan membuat Perpres kendaraan yang boleh membeli BBM bersubsidi. Dalam aturan tersebut nantinya hanya sepeda motor, kendaraan angkutan barang dan mobil angkutan umum yang boleh menggunakan BBM bersubsidi.

Dengan begitu, lanjut Fahmy akan lebih mudah untuk menggendalikan konsumsi BBM bersubsidi.

Sementara itu, Fahmy tak melihat adanya motif politik dari penggunaan MyPertamina untuk pengendalian BBM bersubsidi.

Baca juga: Pertamina: Beli BBM Subsidi Tidak Wajib Pakai MyPertamina

"Tidak benar anjuran pengendalian BBM subsidi menggunakan MyPertamina karena motif politik seperti untuk mendukung Erick Thohir untuk menjadi Presiden. Ini murni inisiatif Kementerian ESDM dan Pertamina untuk merespons kemarahan Presiden Jokowi yang melihat subsidi BBM yang besar sekali. Namun respons Pertamina yang cepat itu tak tepat dan tak efektif," ucapnya.

Menurutnya, jika Erick Thohir menggunakan isu MyPertamina sebagai alat untuk mendongkrak elektabilitasnya, justru salah besar dan bukan langkah yang cerdas. Malahan penggunaan MyPertamina ini akan menurunkan elektabilitas Erick Thohir.

"Saya yakin Erick Thohir tak menggunakan isu pengendalian BBM subsidi dengan menggunakan MyPertamina. Jika MyPertamina dijadikan sarana untuk mendongkrak elektabilitas tentu itu salah besar. Justru itu akan menjatuhkan Erick Thohir. Jika Pertamina menggunakan MyPertam untuk mendongkrak elektabilitas, seharusnya Erick Thohir marah," tutup Fahmy. (Noverius Laoli)

Baca juga: Pertamina Perluas Cakupan Uji Coba MyPertamina hingga 50 Kota, Termasuk DKI Jakarta

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Pengendalian BBM Bersubsidi Diharapkan Tak Dikaitkan dengan Politik

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Whats New
[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

Whats New
Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Whats New
Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Whats New
Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, tapi Rugi Terus

Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, tapi Rugi Terus

Whats New
Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Whats New
Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Whats New
Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Whats New
OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

Whats New
OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

Whats New
Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Whats New
Produk Petrokimia Gresik Sponsori Tim Bola Voli Proliga 2024

Produk Petrokimia Gresik Sponsori Tim Bola Voli Proliga 2024

Whats New
OJK Sebut Perbankan Mampu Antisipasi Risiko Pelemahan Rupiah

OJK Sebut Perbankan Mampu Antisipasi Risiko Pelemahan Rupiah

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com