Pengamat: Pengendalian Penggunaan BBM Bersubsidi dengan MyPertamina Tak Efektif

Kompas.com - 25/07/2022, 14:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menilai penggunaan MyPertamina untuk menggendalikan penggunaan BBM bersubsidi dinilai tidak efektif dan tidak tepat sasaran. Sebab, untuk menggunakan MyPertamina harus memiliki gawai dan menggunakan internet.

Padahal tak semua konsumen Pertamina memiliki gawai dan akses internet yang memadai. Untuk itu, jika dipaksakan diperkirakan akan banyak masyarakat yang sejatinya membutuhkan BBM bersubsidi tak bisa memiliki akses karena keterbatasan gawai dan akses internet.

"Pengendalian BBM subsidi dengan MyPertamina tidak efektif. Justru orang kayalah yang akan mendapatkan akses BBM subsidi. Padahal target Jokowi adalah masyarakat miskin. MyPertamina tidak sesuai untuk tujuan pengendalian BBM subsidi yang tepat sasaran," ujar Fahmy dilansir dari Kontan, Senin (25/7/2022).

Fahmy menambahkan, rencana Kementerian ESDM dan Pertamina untuk menggendalikan penggunaan BBM bersubsidi dengan menggunakan kriteria mobil dibawah 2.000 cc juga dinilai tak efektif untuk memberikan subsidi kepada masyarakat miskin.

Baca juga: Sudah 220.000 Kendaraan Mendaftar MyPertamina Jadi Penerima Pertalite dan Solar

"Sekarang yang harus disubsidi Pemerintah itu mobilnya atau masyarakat miskinnya. Sebab banyak orang kaya yang memiliki mobil baru dengan cc dibawah 2.000 cc. Sehingga subsidi BBM dengan kreteria mobil dibawah 2.000 cc tidak adil bagi masyrakat miskin. Dan tak tepat sasaran," kata dia.

Menurutnya, untuk menggendalikan penggunaan BBM bersubsidi adalah dengan membuat Perpres kendaraan yang boleh membeli BBM bersubsidi. Dalam aturan tersebut nantinya hanya sepeda motor, kendaraan angkutan barang dan mobil angkutan umum yang boleh menggunakan BBM bersubsidi.

Dengan begitu, lanjut Fahmy akan lebih mudah untuk menggendalikan konsumsi BBM bersubsidi.

Sementara itu, Fahmy tak melihat adanya motif politik dari penggunaan MyPertamina untuk pengendalian BBM bersubsidi.

Baca juga: Pertamina: Beli BBM Subsidi Tidak Wajib Pakai MyPertamina

"Tidak benar anjuran pengendalian BBM subsidi menggunakan MyPertamina karena motif politik seperti untuk mendukung Erick Thohir untuk menjadi Presiden. Ini murni inisiatif Kementerian ESDM dan Pertamina untuk merespons kemarahan Presiden Jokowi yang melihat subsidi BBM yang besar sekali. Namun respons Pertamina yang cepat itu tak tepat dan tak efektif," ucapnya.

Menurutnya, jika Erick Thohir menggunakan isu MyPertamina sebagai alat untuk mendongkrak elektabilitasnya, justru salah besar dan bukan langkah yang cerdas. Malahan penggunaan MyPertamina ini akan menurunkan elektabilitas Erick Thohir.

"Saya yakin Erick Thohir tak menggunakan isu pengendalian BBM subsidi dengan menggunakan MyPertamina. Jika MyPertamina dijadikan sarana untuk mendongkrak elektabilitas tentu itu salah besar. Justru itu akan menjatuhkan Erick Thohir. Jika Pertamina menggunakan MyPertam untuk mendongkrak elektabilitas, seharusnya Erick Thohir marah," tutup Fahmy. (Noverius Laoli)

Baca juga: Pertamina Perluas Cakupan Uji Coba MyPertamina hingga 50 Kota, Termasuk DKI Jakarta

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Pengendalian BBM Bersubsidi Diharapkan Tak Dikaitkan dengan Politik

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bocoran OJK: 2 BUMN Segera IPO, Satu Terlaksana Tahun Ini, Satu Lagi Tahun Depan

Bocoran OJK: 2 BUMN Segera IPO, Satu Terlaksana Tahun Ini, Satu Lagi Tahun Depan

Whats New
LPS Naikkan Suku Bunga Penjaminan Valas Jadi 1,75 Persen

LPS Naikkan Suku Bunga Penjaminan Valas Jadi 1,75 Persen

Whats New
Ada Potensi Resesi, Erick Thohir Pastikan BUMN Serap Hasil Panen Petani

Ada Potensi Resesi, Erick Thohir Pastikan BUMN Serap Hasil Panen Petani

Whats New
Kementerian PUPR Lakukan Serah Terima BMN Tahap II Senilai Rp 19,08 Triliun

Kementerian PUPR Lakukan Serah Terima BMN Tahap II Senilai Rp 19,08 Triliun

Whats New
Catat Prosedur Membawa Hewan di Pesawat Garuda Indonesia

Catat Prosedur Membawa Hewan di Pesawat Garuda Indonesia

Spend Smart
Ekonom Keberatan dalam RUU P2SK Pengurus Parpol Boleh Jadi Dewan Gubernur BI

Ekonom Keberatan dalam RUU P2SK Pengurus Parpol Boleh Jadi Dewan Gubernur BI

Whats New
Pemerintah Kantongi Rp 15,5 Triliun dari Lelang 7 SUN

Pemerintah Kantongi Rp 15,5 Triliun dari Lelang 7 SUN

Whats New
Kemenaker Ingatkan Batas Akhir Pengambilan BSU hingga 20 Desember

Kemenaker Ingatkan Batas Akhir Pengambilan BSU hingga 20 Desember

Whats New
Lowongan Kerja Bank DKI, Buka 5 Posisi untuk Lulusan S1 hingga 25 Desember

Lowongan Kerja Bank DKI, Buka 5 Posisi untuk Lulusan S1 hingga 25 Desember

Whats New
Viral di Medsos, Penipuan Modus Kurir J&T Kirim Foto Bisa Bobol Data 'Mobile Banking', Ini Penjelasan Manajemen

Viral di Medsos, Penipuan Modus Kurir J&T Kirim Foto Bisa Bobol Data "Mobile Banking", Ini Penjelasan Manajemen

Whats New
Lagi-lagi ARB, Saham GOTO Kian Dekati Level Rp 100 Per Saham

Lagi-lagi ARB, Saham GOTO Kian Dekati Level Rp 100 Per Saham

Whats New
Hadapi Tantangan Ekonomi Tahun Depan, Begini Strategi Bisnis Armina Daily

Hadapi Tantangan Ekonomi Tahun Depan, Begini Strategi Bisnis Armina Daily

Whats New
Bergerak Dua Arah, Rupiah Masih Diperdagangkan di Atas Rp 15.600 Per Dollar AS

Bergerak Dua Arah, Rupiah Masih Diperdagangkan di Atas Rp 15.600 Per Dollar AS

Whats New
Mencoloknya Dominasi Perusahaan China di Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Mencoloknya Dominasi Perusahaan China di Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Whats New
Luhut: Forum AIS Bukan Milik Indonesia Sendiri, Kami Ingin Berkolaborasi

Luhut: Forum AIS Bukan Milik Indonesia Sendiri, Kami Ingin Berkolaborasi

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.