Regulasi Pengendalian Rokok Direvisi, Petani Tembakau Terancam Makin Terpuruk

Kompas.com - 25/07/2022, 22:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Campur tangan dan desakan kepentingan antitembakau asing dalam penyusunan kebijakan pertembakauan nasional membuat ekosistem industri hasil tembakau (IHT) terus terpuruk. Petani tembakau dan legislator meminta pemerintah mengedepankan kepentingan nasional guna melindungi ekosistem pertembakauan.

Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Soeseno mengatakan, kebijakan-kebijakan pertembakauan yang terbit karena tekanan kelompok antitembakau seringkali bersifat sangat eksesif.

Misalnya, kenaikan cukai yang sangat tinggi dan tidak terprediksi yang dapat melemahkan seluruh segmen dalam ekosistem IHT. Berbagai kebijakan tersebut berdampak juga ke hulu mata rantai, serapan panen berkurang, serta penurunan produktivitas.

Baca juga: Nasib 6 Juta Pekerja Tembakau, Bertahan dari Isu Kesehatan hingga Lingkungan

"Regulasi pertembakauan yang ditetapkan sangat eksesif, dan petani menjadi sasaran yang selalu dirugikan. Oleh karenanya, kami akan terus menolak FCTC (Framework Convention of Tobacco Control) dan segala bentuk kepentingan-kepentingan dari luar yang ingin mengendalikan IHT di dalam negeri," ungkapnya melalui keterangan tertulis, Senin (25/7/2022).

Senada, Ketua Asosiasi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Budidoyo mengatakan, sejumlah regulasi yang mengatur ekosistem pertembakauan di Indonesia sejatinya sudah mencerminkan poin-poin yang diatur dalam kerangka pengendalian tembakau global seperti FCTC.

"PP 109/2012 itu adalah representasi FCTC, karena banyak pedoman-pedomannya yang diadopsi. PP 109/2012 yang berlaku saat ini pun sudah cukup dalam mengendalikan ekosistem pertembakauan. Dengan adanya rencana revisi untuk regulasi pengendalian yang semakin ketat lagi, pasti akan mengancam keberlangsungan seluruh ekosistem tembakau," ujarnya.

Oleh karenanya, AMTI memohon kepada pemerintah untuk menjamin dan melindungi ekosistem IHT melalui penyusunan kebijakan yang transparan dan partisipatif. Mereka juga meminta pemerintah menghentikan proses revisi PP 109/2012 karena hanya akan menjadi ancaman besar bagi keberlangsungan hidup ekosistem IHT.

AMTI juga mendesak pemerintah untuk bersikap independen dari pihak-pihak yang mendiskreditkan IHT. Melihat fakta hari ini, proses revisi masih berlangsung secara tertutup serta hanya melibatkan kelompok-kelompok yang mengatasnamakan kesehatan dan tidak akan bertanggung jawab terhadap kelangsungan mata rantai sektor tembakau di Indonesia.

Baca juga: Komnas Pengendalian Tembakau: Rokok Masih Jadi Primadona Masyarakat Miskin

Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mengatakan, jejaring kelompok antitembakau ini tak hanya mengintervensi kebijakan makro, melainkan juga melakukan kampanye-kampanye hitam terhadap ekosistem IHT untuk mendorong kebijakan antitembakau di tingkat daerah.

"LSM-LSM di lokal ini juga misalnya mendorong penerapan Perda KTR (Kawasan Tanpa Rokok). Saat ini yang paling berat ada pada dorongan penerapan Perda KTR DKI Jakarta. Kita harus bersatu dan kompak, karena dorongan Perda KTR ini tidak murni dari pemerintah daerah, ada desakan asing. Kami di DPR memiliki bukti bagaimana Bloomberg (Philanthropies) memengaruhi penerbitan perda-perda KTR," ujarnya.

Yahya juga mendorong para pelaku dalam ekosistem IHT untuk aktif berjuang dan kritis, baik dari aspek politik, hukum, dan juga sosial. Ini dibutuhkan untuk menangkal tekanan-tekanan kelompok antitembakau asing dalam mendorong kebijakan pertembakauan yang tidak berpihak pada IHT nasional.

Sebagai informasi, rencana revisi PP 109/2012 akan fokus pada perluasan gambar peringatan kesehatan dari 40 persen menjadi 90 persen serta pelarangan total promosi dan iklan di berbagai media termasuk tempat penjualan. PP 109/2012 yang saat ini berlaku dinilai tidak cukup ketat dalam mengatur pengendalian produk rokok maupun pembatasan komunikasi produsen dengan konsumen.

Baca juga: Industri Tembakau Dicap Dosa Besar, DPR Ingatkan Pemerintah Kontribusinya ke Negara

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

STAR AM Gandeng Bank Sinarmas Jadi Mitra untuk Pasarkan Produk Reksa Dana Terproteksi

STAR AM Gandeng Bank Sinarmas Jadi Mitra untuk Pasarkan Produk Reksa Dana Terproteksi

Whats New
Ekonomi 2023 Diprediksi Melambat, Bos LPS Sebut Punya Cara Jitu untuk Mengatasinya

Ekonomi 2023 Diprediksi Melambat, Bos LPS Sebut Punya Cara Jitu untuk Mengatasinya

Whats New
Bea Cukai Musnahkan Rokok Ilegal dan Minuman Beralkohol Senilai Rp 10 Miliar

Bea Cukai Musnahkan Rokok Ilegal dan Minuman Beralkohol Senilai Rp 10 Miliar

Whats New
SWI Temukan 18 Entitas Investasi Ilegal, Ada Perdagangan Kripto hingga Robot Trading

SWI Temukan 18 Entitas Investasi Ilegal, Ada Perdagangan Kripto hingga Robot Trading

Whats New
6 Cara Cek Tagihan Listrik PLN Online, Bisa tanpa Aplikasi

6 Cara Cek Tagihan Listrik PLN Online, Bisa tanpa Aplikasi

Spend Smart
Bersiap PPPK Guru 2022, Pendaftaran Melalui Laman sscasn.bkn.go.id

Bersiap PPPK Guru 2022, Pendaftaran Melalui Laman sscasn.bkn.go.id

Whats New
IHSG Parkir di Zona Merah, Saham GOTO, EMTK, dan BUKA jadi Top Gainers LQ45

IHSG Parkir di Zona Merah, Saham GOTO, EMTK, dan BUKA jadi Top Gainers LQ45

Whats New
Waspadai 'Pig Butchering', Modus Penipuan Kripto yang Jadi Sorotan FBI

Waspadai "Pig Butchering", Modus Penipuan Kripto yang Jadi Sorotan FBI

Whats New
BPOM Kawal dan Uji Asupan Pangan dan Jajanan Sekitar Lokasi Pelaksanaan KTT G20

BPOM Kawal dan Uji Asupan Pangan dan Jajanan Sekitar Lokasi Pelaksanaan KTT G20

Whats New
Mengenal Apa Itu BI-FAST, Biaya, hingga Limit Transaksinya

Mengenal Apa Itu BI-FAST, Biaya, hingga Limit Transaksinya

Whats New
Satgas Waspada Investasi Temukan 105 Pinjol Ilegal pada September 2022

Satgas Waspada Investasi Temukan 105 Pinjol Ilegal pada September 2022

Whats New
Simak Kurs Rupiah di BRI, BNI, Bank Mandiri, BCA, dan CIMB Niaga Hari ini

Simak Kurs Rupiah di BRI, BNI, Bank Mandiri, BCA, dan CIMB Niaga Hari ini

Whats New
DBS Group Research Perkirakan Suku Bunga Acuan BI akan Naik 75 Bps Sampai Akhir Tahun

DBS Group Research Perkirakan Suku Bunga Acuan BI akan Naik 75 Bps Sampai Akhir Tahun

Whats New
Fitur Baru KAI Access, Penumpang Bisa Nonton Film Tanpa Kuota Internet

Fitur Baru KAI Access, Penumpang Bisa Nonton Film Tanpa Kuota Internet

Whats New
Setiap Tanggal Berapa Petugas PLN Mencatat Meteran?

Setiap Tanggal Berapa Petugas PLN Mencatat Meteran?

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.