Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Airlangga Ajak Bos Marubeni Investasi di KEK Kesehatan Bali

Kompas.com - 27/07/2022, 10:37 WIB
Yohana Artha Uly,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartato melakukan pertemuan dengan Ketua Keidanren sekaligus CEO Marubeni Corporation Masumi Kakinoki. Ini merupakan salah satu kegiatan dari kunjungan kerja Airlangga ke Jepang.

Pada kesempatan itu, Airlangga menawarkan kepada Masumi untuk Marubeni mau berinvestasi di proyek pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sektor kesehatan yang berlokasi di Sanur, Bali. Pada proyek KEK Kesehatan yang disiapkan pemerintah ini, memang investasi investasi dan tenaga kesehatannya dapat berasal dari asing.

”Setelah Marubeni berkerja sama dengan Siloam Group dan Bunda Group, pemerintah mengundang Marubeni untuk memperluas kerjasamanya dengan berinvestasi di KEK Kesehatan dan tidak hanya terkait jasa kesehatan, namun bisa juga untuk alat-alat kesehatan dan lainnya," ujarnya dalam keterangan tertulis dikutip Rabu (27/7/2022).

Baca juga: China Minta APBN RI Tanggung Pembengkakan Biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Ia menjelaskan, rencananya KEK Kesehatan ini akan memiliki fasilitas kesehatan dengan spesialisasi oncology, stem cell, dan perawatan orang-orang tua. Pada kawasan itu bakal dibangun Rumah Sakit (RS) Internasional Bali yang bertujuan menjadi medical tourism, sehingga bisa meningkatkan pendapatan dan menahan devisa keluar dari Indonesia.

Menurut Airlangga, kesempatan investasi pada sektor kesehatan di Indonesia tersebut di sambut baik oleh CEO Marubeni yang akan segera mengirimkan delegasi untuk melakukan survei langsung ke Sanur, Bali.

Tak hanya soal investasi di KEK Kesehatan, pada pertemuan itu juga dibahas terkait upaya Indonesia mendorong energi baru dan terbarukan (EBT). Ia menjelaskan kepada Masumi bahwa dalam tiga pilar Presidensi G20 Indonesia, salah satunya adalah terkait dengan transisi energi.

Indonesia berkomitmen untuk mencapai karbon netral atau net zero emission (NZE) di tahun 2060 serta nationally determined contributions (NDCs) pengurangan emisi karbon 29 persen pada tahun 2030. Pemerintah telah membuat road map untuk mencapai target tersebut hingga 2060.

Baca juga: Erick Thohir: China Sepakat Beli Produk Pertanian Indonesia

Kemudian dilakukan pula pembahasan mengenai peluang industri kendaraan listrik di Indonesia. Pemerintah terus melakuka pengembangan electric vehicle (EV) atau kendaraan listrik di Indonesia melalui penyusunan peta jalan pengembangan EV, pemberian berbagai insentif, hingga pengembangan ekosistem EV di Indonesia.

Targetnya, produksi EV pada tahun 2030 dapat mencapai 600.000 unit untuk roda empat atau lebih, dan untuk roda dua dapat mencapai hingga 2,45 juta unit.

Dengan diproduksinya kendaraan listrik, diharapkan mampu menurunkan emisi CO2 sebesar 2,7 juta ton untuk roda empat atau lebih dan sebesar 1,1 juta ton untuk roda dua.

Pemerintah memberikan berbagai insentif fiskal dan non-fiskal bagi konsumen EV, seperti pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah PPnBM sebesar 0 persen.

“Dukungan pemerintah ini diharapkan mendorong potensi besar Indonesia dalam industri mobil listrik mengingat cadangan besar tambang nikel di Indonesia sebagai bahan utama baterai mobil listrik,” kata Airlangga.

Baca juga: China Jadi Negara Pemberi Utang Terbesar di Dunia, Berapa Nilai Pinjamannya?

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Minat Motor dan Sepeda Listrik Melonjak, Produsen United Bike Bakal Ekspansi Pabrik

Minat Motor dan Sepeda Listrik Melonjak, Produsen United Bike Bakal Ekspansi Pabrik

Whats New
Bappenas: Dalam 5 Tahun Terakhir, Biaya Logistik RI Turun 40 Persen   

Bappenas: Dalam 5 Tahun Terakhir, Biaya Logistik RI Turun 40 Persen  

Whats New
8 Kesalahan Menjalankan Bisnis Franchise yang Perlu Dihindari

8 Kesalahan Menjalankan Bisnis Franchise yang Perlu Dihindari

Smartpreneur
Pastikan Kelancaran Proses Seleksi CASN, BKN Sediakan 3 Layanan Helpdesk

Pastikan Kelancaran Proses Seleksi CASN, BKN Sediakan 3 Layanan Helpdesk

Whats New
Segini, Modal Buka Usaha Keripik Singkong

Segini, Modal Buka Usaha Keripik Singkong

Smartpreneur
Tanpa Uang Muka, Gen Z Sekarang Bisa Cicil Rumah Lewat BTN

Tanpa Uang Muka, Gen Z Sekarang Bisa Cicil Rumah Lewat BTN

Whats New
Wall Street Berakhir Merah, Kekhawatiran Suku Bunga Tinggi Jadi Sebabnya

Wall Street Berakhir Merah, Kekhawatiran Suku Bunga Tinggi Jadi Sebabnya

Whats New
China Setop Ekspor Dua Komoditas Bahan Baku Cip Komputer dan Panel Surya

China Setop Ekspor Dua Komoditas Bahan Baku Cip Komputer dan Panel Surya

Whats New
Pemerintah Pilih Whoosh untuk Nama Kereta Cepat RI, Ini Maknanya

Pemerintah Pilih Whoosh untuk Nama Kereta Cepat RI, Ini Maknanya

Whats New
BI Buka-bukaan Dampak Krisis Properti China ke Perekonomian

BI Buka-bukaan Dampak Krisis Properti China ke Perekonomian

Whats New
Ada Kazakhstan dan UEA, Otorita IKN Sudah Terima Lebih dari 290 Surat Minat Investasi

Ada Kazakhstan dan UEA, Otorita IKN Sudah Terima Lebih dari 290 Surat Minat Investasi

Whats New
Hitungan Cicilan Pinjol dengan Biaya Pinjaman 0,4 Persen dalam Berbagai Tenor

Hitungan Cicilan Pinjol dengan Biaya Pinjaman 0,4 Persen dalam Berbagai Tenor

Whats New
[POPULER MONEY ] OJK Perintahkan AdaKami Buka Kanal Aduan | Soal Rupiah Mutilasi, BI: Itu Hoaks!

[POPULER MONEY ] OJK Perintahkan AdaKami Buka Kanal Aduan | Soal Rupiah Mutilasi, BI: Itu Hoaks!

Whats New
Teten: Mana Bisa Menteri Koperasi Tutup TikTok

Teten: Mana Bisa Menteri Koperasi Tutup TikTok

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com