Revisi Aturan Pembatasan Pembelian Pertalite dan Solar Rampung Agustus

Kompas.com - 27/07/2022, 14:14 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah sedang merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM). Harapannya beleid itu dapat diselesaikan pada Agustus tahun ini.

Karena dengan berlakunya Perpres tersebut, nantinya penerima BBM bersubsidi atau BBM penugasan jenis Solar dan Pertalite akan lebih tepat sasaran kepada masyarakat.

"Insya Allah (Agustus), kita harus kerja cepat ini. Item-itemnya sudah ada," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif ditemui di Jakarta, Rabu (27/7/2022).

Baca juga: Cek Daftar Harga BBM Pertalite dan Pertamax Terbaru di Seluruh Indonesia

Kendati tengah direvisi, Arifin masih enggan membocorkan mengenai item-item yang diatur di dalam revisi Perpres 191 tersebut. Arifin menambahkan, izin prakarsa untuk merevisi Perpres 191/2014 sudah dikeluarkan.

Izin prakarsa ini, lanjut dia, merupakan perbaikan revisi dari peraturan sebelumnya yang disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan. "Nah, sekarang akan kita tindaklanjuti untuk melakukan perbaikan-perbaikan dari yang sebelumnya, disesuaikan dengan situasi yang ada. Jadi dalam proses," ujarnya.

Baca juga: Dinilai Tak Efisien, Subsidi BBM dan Listrik Bakal Dihapus Bertahap

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, pemerintah sedang merevisi Perpres 191/2014. Revisi Perpres 191/2014 akan memuat aturan teknis terbaru terkait ketentuan kelompok masyarakat yang berhak untuk menggunakan Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite.

Dimana pada beleid saat ini, Pertalite belum ada aturannya. Sehingga dengan revisi Perpres ini penyalurannya akan lebih tepat sasaran. Hal itu dijelaskan Kepala BPH Migas, Erika Retnowati.

Baca juga: Subsidi BBM dan Listrik Dikurangi Bertahap, Kemenkeu: Yang Mampu Tak Perlu Dapat Subsidi

Lebih lanjut Erika menjelaskan, aturan saat ini untuk solar subsidi berdasarkan volume untuk transportasi darat. Untuk kendaraan pribadi plat hitam 60 liter per hari, angkutan umum orang atau barang roda 4 sebanyak 80 liter per hari.

Sedangkan angkutan umum roda 6 sebanyak 200 liter per hari. Terkecuali untuk kendaraan pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6.

"Untuk masyarakat ekonomi kelas atas yang menggunakan mobil mewah dipastikan tidak akan menerima BBM bersubsidi, mobil mewah milik orang mampu pasti tidak layak mendapatkan subsidi," tegasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BNI Dukung UMKM Wiracana Handfan Tembus Pasar Ekspor ke 10 Negara Lebih

BNI Dukung UMKM Wiracana Handfan Tembus Pasar Ekspor ke 10 Negara Lebih

Rilis
SKK Migas Klaim Sudah Punya Solusi untuk Proyek Migas yang Mangkrak

SKK Migas Klaim Sudah Punya Solusi untuk Proyek Migas yang Mangkrak

Whats New
IFG Life Bayar Klaim Nasabah Eks Jiwasraya Senilai Rp 4,4 Triliun

IFG Life Bayar Klaim Nasabah Eks Jiwasraya Senilai Rp 4,4 Triliun

Whats New
3 Cara Cek Status Kepesertaan BPJS Kesehatan secara Online

3 Cara Cek Status Kepesertaan BPJS Kesehatan secara Online

Whats New
Buwas: Bulog Jamin Kebutuhan Beras Tersedia di Masyarakat dengan Harga Terjangkau

Buwas: Bulog Jamin Kebutuhan Beras Tersedia di Masyarakat dengan Harga Terjangkau

Whats New
Kemendag Musnahkan Produk Elektronik hingga Pakaian Impor Ilegal Senilai Rp 11 Miliar

Kemendag Musnahkan Produk Elektronik hingga Pakaian Impor Ilegal Senilai Rp 11 Miliar

Whats New
Kunjungi Yayasan Sinar Pelangi, Sido Muncul Tambah Nominal Donasi Jadi Rp 320 Juta

Kunjungi Yayasan Sinar Pelangi, Sido Muncul Tambah Nominal Donasi Jadi Rp 320 Juta

Whats New
Pemerintah Alokasikan PMN Rp 258 Miliar untuk Mengalirkan Listrik 97 Desa Terpencil di NTT

Pemerintah Alokasikan PMN Rp 258 Miliar untuk Mengalirkan Listrik 97 Desa Terpencil di NTT

Whats New
Cara Cek Nomor BPJS Kesehatan atau KIS dengan NIK di HP

Cara Cek Nomor BPJS Kesehatan atau KIS dengan NIK di HP

Spend Smart
Biaya Top Up DANA di Alfamart, Cara, dan Minimalnya

Biaya Top Up DANA di Alfamart, Cara, dan Minimalnya

Spend Smart
Ada Pemeliharaan Jalan di Tol JORR Seksi E hingga 2 Oktober, Ini Jadwal dan Lokasinya

Ada Pemeliharaan Jalan di Tol JORR Seksi E hingga 2 Oktober, Ini Jadwal dan Lokasinya

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Cara Ambil BLT BBM 2022 di Kantor Pos, Syarat, dan Cek Penerimanya

Cara Ambil BLT BBM 2022 di Kantor Pos, Syarat, dan Cek Penerimanya

Whats New
Info Biaya Admin BCA Gold Per Bulan dan Limitnya

Info Biaya Admin BCA Gold Per Bulan dan Limitnya

Spend Smart
Bagaimana Jika BSU Rp 600.000 Gagal Tersalurkan Karena Rekening Bermasalah?

Bagaimana Jika BSU Rp 600.000 Gagal Tersalurkan Karena Rekening Bermasalah?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.