Sri Mulyani: Ongkos Menahan Harga BBM-Listrik Tidak Naik Sangat Besar

Kompas.com - 28/07/2022, 07:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan ongkos menahan harga bahan bakar minyak (BBM), elpiji, dan listrik tidak naik sangat besar. 

Hingga Juni 2022, pemerintah telah membayarkan kompensasi listrik dan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp 104,8 triliun. Angka ini jauh lebih besar dari anggaran semula di APBN 2022 yang sebesar 18,5 triliun.

Ia menjelaskan, anggaran kompensasi listrik dan BBM kini ditetapkan menjadi sebesar Rp 293,5 triliun, atau bertambah Rp 275 triliun dari besaran anggaran kompensasi awal. Penambahan anggaran ini telah disetujui DPR RI yang kemudian dituangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022.

"Dari Rp 18,5 triliun ditambah Rp 275 triliun itu, kami sudah bayarkan Rp 104,8 triliun, jauh lebih besar dari anggaran semula," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Rabu (27/7/2022).

Baca juga: Rasio Utang RI Lebih Rendah dari Negara Lain, Sri Mulyani: Indonesia Aman

Bendahara negara itu mengatakan, penambahan anggaran kompensasi dilakukan untuk menahan kenaikan harga listrik dan BBM agar tidak berdampak langsung ke masyarakat. Sebab, seperti diketahui harga komoditas energi memang tengah melonjak saat ini.

Lewat penambahan kompensasi yang ditanggung pemerintah, maka diharapkan bisa menjaga daya beli masyarakat guna mendorong pemulihan ekonomi nasional. Ia bilang, jika dampak kenaikan harga komoditas energi dirasakan langsung oleh masyarakat akan berimbas pada lonjakan inflasi.

"Bila passthrough ke masyarakat, itu akan sangat menggoncang dari sisi inflasi seperti yang terjadi di beberapa negara di dunia," ujar Sri Mulyani.

Meski demikian, Sri Mulyani mengakui bahwa upaya menahan harga listrik dan BBM tersebut membutuhkan ongkos yang tinggi dengan bertambah sebesar Rp 275 trilun. Terlebih pemerintah juga perlu menanggung biaya subsidi yang bertambah Rp 77 triliun.

Baca juga: APBN Surplus Rp 73,6 Triliun, Sri Mulyani: Luar Biasa Positif

"Memang ongkosnya sangat besar bagi APBN kita yaitu Rp 275 triliun untuk kompensasi dan untuk subsidi kita tambahkan Rp 77 triliun. Jadi secara total hampir Rp 350 triliun sendiri kenaikan untuk menahan harga BBM, gas, dan listrik," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menambahkan, pada dasarnya besaran kompensasi yang perlu dibayarkan pemerintah hingga semester I-2022 sedang diperiksa oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasca Cabut Izin Usaha, OJK Akan Telusuri Aset Pribadi dan Gugat Pemilik Wanaartha Life

Pasca Cabut Izin Usaha, OJK Akan Telusuri Aset Pribadi dan Gugat Pemilik Wanaartha Life

Whats New
'Langkah Membumi', Cara Blibli Ikut Konservasi Alam hingga Berdayakan Perempuan Marjinal

"Langkah Membumi", Cara Blibli Ikut Konservasi Alam hingga Berdayakan Perempuan Marjinal

Whats New
Sempat Menolak, Mendag Zulhas Akhirnya Setujui Impor Beras 500.000 Ton

Sempat Menolak, Mendag Zulhas Akhirnya Setujui Impor Beras 500.000 Ton

Whats New
IHSG Sesi I Ditutup Melemah, GOTO, WIKA, dan TINS 'Top Losers' LQ45

IHSG Sesi I Ditutup Melemah, GOTO, WIKA, dan TINS "Top Losers" LQ45

Whats New
HRD hingga Sales Marketing Jadi Pekerjaan yang Banyak Dilamar Pencari Kerja di JobStreet

HRD hingga Sales Marketing Jadi Pekerjaan yang Banyak Dilamar Pencari Kerja di JobStreet

Whats New
Puji Kinerja Menteri PUPR, Sri Mulyani: Pak Bas Tiap Detik Pikirkan Rakyat, Rambut Putih Kulit Berkerut

Puji Kinerja Menteri PUPR, Sri Mulyani: Pak Bas Tiap Detik Pikirkan Rakyat, Rambut Putih Kulit Berkerut

Whats New
Bocoran OJK: 2 BUMN Segera IPO, Satu Terlaksana Tahun Ini, Satu Lagi Tahun Depan

Bocoran OJK: 2 BUMN Segera IPO, Satu Terlaksana Tahun Ini, Satu Lagi Tahun Depan

Whats New
LPS Naikkan Suku Bunga Penjaminan Valas Jadi 1,75 Persen

LPS Naikkan Suku Bunga Penjaminan Valas Jadi 1,75 Persen

Whats New
Ada Potensi Resesi, Erick Thohir Pastikan BUMN Serap Hasil Panen Petani

Ada Potensi Resesi, Erick Thohir Pastikan BUMN Serap Hasil Panen Petani

Whats New
Kementerian PUPR Lakukan Serah Terima BMN Tahap II Senilai Rp 19,08 Triliun

Kementerian PUPR Lakukan Serah Terima BMN Tahap II Senilai Rp 19,08 Triliun

Whats New
Catat Prosedur Membawa Hewan di Pesawat Garuda Indonesia

Catat Prosedur Membawa Hewan di Pesawat Garuda Indonesia

Spend Smart
Ekonom Keberatan dalam RUU P2SK Pengurus Parpol Boleh Jadi Dewan Gubernur BI

Ekonom Keberatan dalam RUU P2SK Pengurus Parpol Boleh Jadi Dewan Gubernur BI

Whats New
Pemerintah Kantongi Rp 15,5 Triliun dari Lelang 7 SUN

Pemerintah Kantongi Rp 15,5 Triliun dari Lelang 7 SUN

Whats New
Kemenaker Ingatkan Batas Akhir Pengambilan BSU hingga 20 Desember

Kemenaker Ingatkan Batas Akhir Pengambilan BSU hingga 20 Desember

Whats New
Lowongan Kerja Bank DKI, Buka 5 Posisi untuk Lulusan S1 hingga 25 Desember

Lowongan Kerja Bank DKI, Buka 5 Posisi untuk Lulusan S1 hingga 25 Desember

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.