Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penyebab Biaya Proyek Kereta Cepat Bengkak hingga China Minta RI Turun Tangan

Kompas.com - 28/07/2022, 09:43 WIB
Kiki Safitri,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Indonesia diminta untuk menanggung pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) oleh China Development Bank (CDB). Alasannya, proyek KCJB mengalami cost overrun (kelebihan biaya) dalam pengerjaannya.

Adapun pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini menjadi 8 miliar dollar AS atau setara Rp 114,24 triliun, bertambah 1,9 miliar dollar AS (Rp 27,09 triliun) dari rencana awal sebesar 6,07 miliar dollar AS yang ekuivalen dengan Rp 86,5 triliun.

Dalam rapat dengan Komisi V DPR beberapa waktu lalu, Direktur Utama PT KAI (Persero) Didiek Hartantyo mengungkapkan penyebab biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bengkak.

Didiek mengatakan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung memiliki banyak hambatan sehingga terjadi pembengkakan biaya. Hambatan ini bermula dari kontraktor dan kemudian pada tahun 2019 proyek Kereta Cepat  Jakarta-Bandung terhambat karena pembebasan tanah.

Baca juga: China Minta RI Tanggung Pembengkakan Biaya Kereta Cepat, KCIC: Kami Tunggu Keputusan Pemerintah

Hambatan tersebut mulai biaya pembebasan lahan yang naik, enginering, procurement, construction (EPC), relokasi jalur dan biaya lainnya mendorong terjadinya cost overrun.

Awalnya, target penyelesaian Kereta Cepat Jakarta Bandung adalah di tahun 2019, lalu mundur ke tahun 2022. Belakangan, targetnya mundur lagi menjadi 2023.

"Sejak awal di pembebasan lahan ini antara 100 juta dollar AS sampai 300 juta dollar AS, yang besar juga EPC ini di angka 600 juta dollar AS sampai 1,2 miliar dollar AS, relokasi jalur-jalur kemudian biaya financing cost sendiri," kata Didiek dalam rapat Komisi V DPR, Rabu (6/7/2022).

Didiek mengatakan kas KCIC sudah menipis dan jika PMN tidak kunjung cair, ini akan membuat proyek tersebut semakin terhambat dan penyelesaiannya diundur.

"Kemarin sudah dalam pembahasan menyeluruh dan akan diberikan support dan ini apalagi enggak jadi 2022 maka berpotensi penyelesaiannya kereta cepat ini akan terhambat juga, karena cast flow KCIC itu akan bertahan sampai September sehingga belum turun maka cost overrun ini Juni 2023 akan terancam mundur," kata Didiek.

Baca juga: China Minta APBN RI Tanggung Bengkak Biaya Kereta Cepat

Penjelasan KCIC

Sementara itu, GM Corporate Secretary PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Rahadian Ratry juga sempat menyampaikan penyebab biaya proyek kerata cepat Jakarta-Bandung bengkak. Ia mengatakan, pihaknya telah berupaya untuk menekan biaya pembangunan supaya lebih efisien.

"Mengenai perubahan biaya, kami sudah mengajukan angka untuk direviu oleh BPKP, dan hal ini masih berproses. Namun kepastiannya masih menunggu hasil audit dan reviu dari BPKP," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Kamis (7/4/2022).

Namun kata dia, pembengkakan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak dapat terhindarkan karena terdapat acuan harga yang harus disesuaikan. Selain itu, penambahan waktu estimasi pelaksanaan proyek juga turut berdampak terhadap biaya proyek.

Lebih rinci, dia menjelaskan alasan di balik pembengkakan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sebagai berikut:

1. Pengadaan lahan

Biaya pengadaan lahan yang memakan porsi cukup besar terhadap biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi salah satu penyebab bengkaknya biaya proyek. Pasalnya, proses pengadaan lahan yang memakan cukup banyak waktu membuat harga tanah yang akan dibebaskan turut mengalami kenaikan.

"Akibatnya, ada penambahan biaya pengadaan lahan dari nilai awal," kata Rahadian. Baca juga: Jokowi Mau Pamer Kereta Cepat Jakarta-Bandung ke Kepala Negara G20

Baca juga: Duit Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Menipis, Kini Berharap APBN

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

Whats New
Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Whats New
Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Whats New
Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, tapi Rugi Terus

Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, tapi Rugi Terus

Whats New
Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Whats New
Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Whats New
Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Whats New
OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

Whats New
OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

Whats New
Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Whats New
Produk Petrokimia Gresik Sponsori Tim Bola Voli Proliga 2024

Produk Petrokimia Gresik Sponsori Tim Bola Voli Proliga 2024

Whats New
OJK Sebut Perbankan Mampu Antisipasi Risiko Pelemahan Rupiah

OJK Sebut Perbankan Mampu Antisipasi Risiko Pelemahan Rupiah

Whats New
Bertemu Tony Blair, Menko Airlangga Bahas Inklusivitas Keuangan hingga Stabilitas Geopolitik

Bertemu Tony Blair, Menko Airlangga Bahas Inklusivitas Keuangan hingga Stabilitas Geopolitik

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com