Dilema Sri Mulyani: Cepat Salurkan Anggaran ke Daerah, tapi Pemda Masih Rajin "Menabung"

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dilema lantaran pemerintah daerah (pemda) masih lelet belanja meski anggaran dari pusat sudah disalurkan. Pemda justru rajin "menabung" alias menyimpan dana tersebut di bank.

Hingga akhir Juni 2022 saja, dana pemda yang mengendap di perbankan mencapai Rp 220,9 triliun. Angka ini merupakan yang tertinggi dalam enam bulan terakhir.

"Ini selalu menimbulkan dilema," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa, Rabu (27/7/2022).

Ia menjelaskan, dana pemda yang mengendap tersebut naik Rp 20,19 triliun atau 10,06 persen dibandingkan posisi pada Mei 2022. Sementara jika dibandingkan dengan posisi Juni 2021, dana mengendap tersebut naik 30,82 triliun atau 16,21 persen.

Baca juga: Sri Mulyani: Ongkos Menahan Harga BBM-Listrik Tidak Naik Sangat Besar

Kenaikan saldo dana pemda di perbankan itu salah satunya disebabkan oleh belum optimalnya realisasi belanja daerah sampai dengan Juni 2022.

Bagi Sri Mulyani, hal itu manjadi dilema karena pemda ingin pemerintah pusat melakukan pembayaran transfer dengan cepat, namun pemda lelet menggunakan dana tersebut untuk belanja daerah.

"Kalau ingin diberikan transfer secara cepat jangan sampai ini hanya akan berhenti di dalam deposito di perbankan. Kami berharap akselerasi daerah di semester II akan bisa dipicu lebih baik membangkitkan ekonomi daerah," ungkap dia.

Padahal berdasarkan catatan Kompas.com, Sri Mulyani sudah sering meminta pemda untuk cepat membelanjakan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat sehingga masyarakat di daerah bisa merasakan manfaat anggaran negara tersebut.

Baca juga: APBN Surplus Rp 73,6 Triliun, Sri Mulyani: Luar Biasa Positif

Jawa Timur tertinggi

Kemenkeu mencatat, Provinsi Jawa Timur memiliki saldo tertinggi yang mengendap di bank yakni Rp 29,82 triliun. Sementara Kepulauan Riau merupakan daerah yang paling rendah dengan dana mengendap di bank sebesar Rp 1,17 triliun.

"Jawa Timur selalu memegang saldo tertinggi dari sisi dana yang ada di ABPD-nya," kata Bendahara Negara itu.

Ia menjabarkan, untuk realisasi belanja daerah tercatat mencapai 28,5 persen per Juni 2022, atau minus 7,7 persen dibandingkan belanja daerah pada periode sama di tahun lalu. Secara nominal belanja APBD pada Juni 2022 mencapai Rp 333,04 triliun.

Adapun belanja APBD masih di dominasi oleh belanja pegawai yakni sebesar Rp 151,33 triliun. Meski demikian, belanja pegawai ini mengalami penurunan 13,9 persen dibandingkan periode sama di tahun sebelumnya.

"Belanja pegawai turun karena untuk tunjangan gaji ke-13 akan digeser pembayarannya di Juli sehingga belum terlihat di semester I ini," ucapnya.

Baca juga: Sri Mulyani: Implementasi NIK Jadi NPWP Sudah Berjalan